MANAGED BY:
KAMIS
25 APRIL
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Senin, 11 Februari 2019 11:39
Rekrutmen PPPK Terkendala Anggaran
Foto ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARBARU - Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Tahap I, sejatinya dimulai Minggu (10/2) kemarin. Sayangnya, beberapa daerah di Kalsel memilih tidak melakukan perekrutan.

Banjarbaru misalnya, ternyata memilih untuk tidak ikut melakukan perekrutan.

"Sesuai arahan Pak Walikota dan Pak Sekda, Banjarbaru menunda pendaftaran PPPK tahap satu. Mudah-mudahan pada tahap berikutnya kita bisa ikut," kata Kepala BKPP Banjarbaru, Sri Lailana.

Dia mengungkapkan, ada banyak pertimbangan yang membuat Pemko Banjarbaru memilih tidak ikut melakukan rekrutmen.

"Utamanya ialah tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan rekrutmen dan menggaji PPPK. Sebab, tahun ini tidak dianggarkan," ungkapnya.

Dia menyampaikan, tak dianggarkannya dana perekrutan dan gaji PPPK lantaran pemerintah pusat menetapkan kebijakan seleksi PPPK, ketika daerah sudah mengetok APBD.

"Karena APBD sudah ditetapkan, terpaksa daerah memilih menunda," ucapnya.

Secara terpisah, Kepala BPKAD Banjarbaru Jainudin membenarkan jika dana perekrutan dan gaji PPPK tidak mereka anggarkan pada tahun ini.

"Karena belum ada konfirmasi bahwa PPPK akan digaji dari APBD, jadi tak dianggarkan," ujarnya.

Di Kabupaten Tapin, Kepala Bidang Pengadaan Pensiun dan Informasi BKPSDM, Indrayana mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian dari pusat, karena banyak desakan dari sejumlah pemerintah daerah lain, yang menghendaki penggajian dari APBN.

Di Tapin sendiri hanya 35 orang yang direkrut.Terdiri dari 13 tenaga guru dan 22 penyuluh pertanian.

"Guru yang ada harus eks honorer kategori (K2) dan penyuluh pertanian harus eks Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu (TB)," ucap Indrayana.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Mardani H. Maming menuturkan rekrutmen PPPK menjadi solusi yang tepat mengatasi proses penerimaan CPNS yang bermasalah sebelumnya.

Terutama dalam mengatasi keberadaan pegawai K2. Tapi, ternyata ada keberatan dari sejumlah pemerintah daerah.

”Apkasi mencoba menyampaikan kepada pemerintah tentang keberatan sejumlah daerah. Jangan sampai beban gaji agar tidak dibebankan ke daerah. Tapi ditanggung oleh APBN,” ungkap dia.

Apalagi anggaran untuk gaji pada APBD sudah digedok bersama dewan pada 2018. Banyak pemda yang tidak menganggarkan gaji untuk PPPK.

Padadal gaji PPPK, sesuai pasal 101 Undang-Undang 5/2014 tetang Aparatur Sipil Negara dibebankan pada APBD.

”Secara lisan mereka (pemda) merasa keberatan dan meminta pusat mengkaji ulang tentang kebijakan gaji untuk PPPK,” imbuh mantan Bupati Tanah Bumbu itu.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), lowongan untuk tenaga honorer K2 juga belum dibuka.

Kepala BKD Diklat HSS, Zulkipli mengatakan pihaknya masih menunggu usulan formasi yang sudah diserahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Kamis (7/2) tadi.

Kabupaten HSS mengusulkan 100 formasi untuk rekrutmen tahap pertama 2019 ke Kemenpan RB.

“73 tenaga guru dan 27 tenaga penyuluh pertanian yang diusulkan ke Kemenpan RB, Kamis (7/2) tadi,” rinci Zulkipli.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) HSS Muhammad Noor mengatakan, pihaknya tidak masalah dengan adanya rekrutmen bagi tenaga honorer K2.

Untuk mengaji perekrutan 100 pemda akan menggunakan pos dana akres yang merupakan anggaran dana cadangan untuk pembayaran gaji dan tunjangan tak terduga di pos belanja tidak langsung. " Insya Allah mencukupi,” ujarnya. (shn/ris/dly/jun/git/by/ran)


BACA JUGA

Kamis, 25 April 2019 10:24

Di Banjarmasin: 19 Buah Jembatan Ulin Diganti Box

BANJARMASIN – 19 buah jembatan ulin yang masih ada di…

Kamis, 25 April 2019 10:19

Satpol PP Kawal Ketat Aturan Saat Ramadan: Yang Bandel, Bisa Dipidana

BANJARMASIN – Satpol PP akan menindak tegas pengelola tempat hiburan…

Kamis, 25 April 2019 10:13

Walhi: Atap dan Lantai Banua Kita Sedang Terancam

BANJARMASIN – Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono membuka…

Kamis, 25 April 2019 10:05

Di Banjarbaru, Caleg Ini Minta Hitung Ulang

Bersaing ketat dengan pesaingnya, membuat Caleg Kota Banjarbaru Dapil 1…

Kamis, 25 April 2019 09:59

10 Caleg Bersaing Ketat di Banjarbaru

BANJARBARU - Meski tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara…

Kamis, 25 April 2019 09:54

Pemilu di Kalsel: PDIP Klaim 3 Kursi DPR RI, Gerinda Percaya Diri

BANJARMASIN - Sekretaris Dewan Pengurus Daerah PDI Perjuangan Kalsel, Supiansyah…

Kamis, 25 April 2019 09:44
Pemkab Tanah Bumbu

Syafruddin H Maming Pimpin BPD KKSS

BATULICIN - Wakil Bupati Tanbu H Ready Kambo menghadiri pelantikan…

Kamis, 25 April 2019 09:43
Pemkab Tanah Bumbu

Pemkab Segera Bangun Perpustakaan Daerah

BATULICIN - Pemkab Tanbu berencana akan membangun gedung perpustakaan daerah…

Kamis, 25 April 2019 09:42
Pemkab Tanah Bumbu

Tuangkan Ide ke Teknologi

BATULICIN - Teknologi Tepat Guna (TTG) memberikan dampak implikasi positif…

Kamis, 25 April 2019 09:36
Pemko Banjarbaru

Ririen Buka Bimtek Pemanfaatan Toga

BANJARBARU - Ketua TP PKK kota Banjarbaru Hj Ririen Nadjmi…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*