MANAGED BY:
RABU
20 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Senin, 11 Februari 2019 11:39
Rekrutmen PPPK Terkendala Anggaran
Foto ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARBARU - Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Tahap I, sejatinya dimulai Minggu (10/2) kemarin. Sayangnya, beberapa daerah di Kalsel memilih tidak melakukan perekrutan.

Banjarbaru misalnya, ternyata memilih untuk tidak ikut melakukan perekrutan.

"Sesuai arahan Pak Walikota dan Pak Sekda, Banjarbaru menunda pendaftaran PPPK tahap satu. Mudah-mudahan pada tahap berikutnya kita bisa ikut," kata Kepala BKPP Banjarbaru, Sri Lailana.

Dia mengungkapkan, ada banyak pertimbangan yang membuat Pemko Banjarbaru memilih tidak ikut melakukan rekrutmen.

"Utamanya ialah tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan rekrutmen dan menggaji PPPK. Sebab, tahun ini tidak dianggarkan," ungkapnya.

Dia menyampaikan, tak dianggarkannya dana perekrutan dan gaji PPPK lantaran pemerintah pusat menetapkan kebijakan seleksi PPPK, ketika daerah sudah mengetok APBD.

"Karena APBD sudah ditetapkan, terpaksa daerah memilih menunda," ucapnya.

Secara terpisah, Kepala BPKAD Banjarbaru Jainudin membenarkan jika dana perekrutan dan gaji PPPK tidak mereka anggarkan pada tahun ini.

"Karena belum ada konfirmasi bahwa PPPK akan digaji dari APBD, jadi tak dianggarkan," ujarnya.

Di Kabupaten Tapin, Kepala Bidang Pengadaan Pensiun dan Informasi BKPSDM, Indrayana mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian dari pusat, karena banyak desakan dari sejumlah pemerintah daerah lain, yang menghendaki penggajian dari APBN.

Di Tapin sendiri hanya 35 orang yang direkrut.Terdiri dari 13 tenaga guru dan 22 penyuluh pertanian.

"Guru yang ada harus eks honorer kategori (K2) dan penyuluh pertanian harus eks Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu (TB)," ucap Indrayana.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Mardani H. Maming menuturkan rekrutmen PPPK menjadi solusi yang tepat mengatasi proses penerimaan CPNS yang bermasalah sebelumnya.

Terutama dalam mengatasi keberadaan pegawai K2. Tapi, ternyata ada keberatan dari sejumlah pemerintah daerah.

”Apkasi mencoba menyampaikan kepada pemerintah tentang keberatan sejumlah daerah. Jangan sampai beban gaji agar tidak dibebankan ke daerah. Tapi ditanggung oleh APBN,” ungkap dia.

Apalagi anggaran untuk gaji pada APBD sudah digedok bersama dewan pada 2018. Banyak pemda yang tidak menganggarkan gaji untuk PPPK.

Padadal gaji PPPK, sesuai pasal 101 Undang-Undang 5/2014 tetang Aparatur Sipil Negara dibebankan pada APBD.

”Secara lisan mereka (pemda) merasa keberatan dan meminta pusat mengkaji ulang tentang kebijakan gaji untuk PPPK,” imbuh mantan Bupati Tanah Bumbu itu.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), lowongan untuk tenaga honorer K2 juga belum dibuka.

Kepala BKD Diklat HSS, Zulkipli mengatakan pihaknya masih menunggu usulan formasi yang sudah diserahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Kamis (7/2) tadi.

Kabupaten HSS mengusulkan 100 formasi untuk rekrutmen tahap pertama 2019 ke Kemenpan RB.

“73 tenaga guru dan 27 tenaga penyuluh pertanian yang diusulkan ke Kemenpan RB, Kamis (7/2) tadi,” rinci Zulkipli.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) HSS Muhammad Noor mengatakan, pihaknya tidak masalah dengan adanya rekrutmen bagi tenaga honorer K2.

Untuk mengaji perekrutan 100 pemda akan menggunakan pos dana akres yang merupakan anggaran dana cadangan untuk pembayaran gaji dan tunjangan tak terduga di pos belanja tidak langsung. " Insya Allah mencukupi,” ujarnya. (shn/ris/dly/jun/git/by/ran)


BACA JUGA

Selasa, 19 Februari 2019 14:17

Sekolah ini Rancang Kapal Pendeteksi Sampah Plastik

BANJARMASIN --Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Banjarmasin. Rancang karya ilmiah…

Selasa, 19 Februari 2019 14:01
Kabar SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru

Kelompok PWMP ini Bisa Hasilkan 10,4 Ton/Ha Jagung Pipil Kering

BANJARBARU -Untuk menciptakan generasi Milineal yang siap menjadi wirausaha pertanian…

Selasa, 19 Februari 2019 13:29

Kekurangan Tenaga Pelipat Surat Suara, KPU Banjarbaru Mulai Kewalahan

BANJARBARU -- Surat suara Pemilu 2019 mulai dilipat sejak Senin…

Selasa, 19 Februari 2019 13:19

Rugi Banyak!! APK Caleg yang Terjaring Penertiban Tidak Boleh Diambil Kembali

BANJARBARU - Tim penertiban APK telah menertibkan 38 APK yang…

Selasa, 19 Februari 2019 13:13

Akibat Penggunaan Cantrang, Nelayan Pagatan Besar Melapor

PELAIHARI-Akibat hasil tangkapan kepiting dan ikan peda berkurang, akibat penggunaan…

Selasa, 19 Februari 2019 11:44

Data Tidak Sinkron, KPU Keliru Dalam Input Data

BANJARMASIN - Rapat pleno Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kalsel diinterupsi…

Selasa, 19 Februari 2019 11:36

Panitia Antisipasi Membeludaknya Jamaah Haul ke-14 Guru Sekumpul

MARTAPURA – Haul ke-14 Guru Sekumpul jatuh pada tanggal 9-10…

Selasa, 19 Februari 2019 11:29

Dugaan Bawaslu HST Dicap Konyol

BANJARMASIN - Majelis hakim dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel…

Selasa, 19 Februari 2019 10:59

Rayakan Imlek, Warga Tionghoa Kalsel Tampilkan Budaya Indonesia

BANJARMASIN - Warga Tionghoa se-Kalsel Senin (18/2) malam merayakan Tahun…

Selasa, 19 Februari 2019 10:47

Jaya Kreshna : Penyiringan Baru Bisa Dilakukan Setelah Normalisasi

Di Lapangan, Lurah Cempaka Junaidi dan Camat Cempaka, A Rivai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*