MANAGED BY:
JUMAT
26 APRIL
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Senin, 11 Februari 2019 11:39
Rekrutmen PPPK Terkendala Anggaran
Foto ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARBARU - Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK Tahap I, sejatinya dimulai Minggu (10/2) kemarin. Sayangnya, beberapa daerah di Kalsel memilih tidak melakukan perekrutan.

Banjarbaru misalnya, ternyata memilih untuk tidak ikut melakukan perekrutan.

"Sesuai arahan Pak Walikota dan Pak Sekda, Banjarbaru menunda pendaftaran PPPK tahap satu. Mudah-mudahan pada tahap berikutnya kita bisa ikut," kata Kepala BKPP Banjarbaru, Sri Lailana.

Dia mengungkapkan, ada banyak pertimbangan yang membuat Pemko Banjarbaru memilih tidak ikut melakukan rekrutmen.

"Utamanya ialah tidak memiliki anggaran untuk pelaksanaan rekrutmen dan menggaji PPPK. Sebab, tahun ini tidak dianggarkan," ungkapnya.

Dia menyampaikan, tak dianggarkannya dana perekrutan dan gaji PPPK lantaran pemerintah pusat menetapkan kebijakan seleksi PPPK, ketika daerah sudah mengetok APBD.

"Karena APBD sudah ditetapkan, terpaksa daerah memilih menunda," ucapnya.

Secara terpisah, Kepala BPKAD Banjarbaru Jainudin membenarkan jika dana perekrutan dan gaji PPPK tidak mereka anggarkan pada tahun ini.

"Karena belum ada konfirmasi bahwa PPPK akan digaji dari APBD, jadi tak dianggarkan," ujarnya.

Di Kabupaten Tapin, Kepala Bidang Pengadaan Pensiun dan Informasi BKPSDM, Indrayana mengatakan pihaknya masih menunggu kepastian dari pusat, karena banyak desakan dari sejumlah pemerintah daerah lain, yang menghendaki penggajian dari APBN.

Di Tapin sendiri hanya 35 orang yang direkrut.Terdiri dari 13 tenaga guru dan 22 penyuluh pertanian.

"Guru yang ada harus eks honorer kategori (K2) dan penyuluh pertanian harus eks Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu (TB)," ucap Indrayana.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Mardani H. Maming menuturkan rekrutmen PPPK menjadi solusi yang tepat mengatasi proses penerimaan CPNS yang bermasalah sebelumnya.

Terutama dalam mengatasi keberadaan pegawai K2. Tapi, ternyata ada keberatan dari sejumlah pemerintah daerah.

”Apkasi mencoba menyampaikan kepada pemerintah tentang keberatan sejumlah daerah. Jangan sampai beban gaji agar tidak dibebankan ke daerah. Tapi ditanggung oleh APBN,” ungkap dia.

Apalagi anggaran untuk gaji pada APBD sudah digedok bersama dewan pada 2018. Banyak pemda yang tidak menganggarkan gaji untuk PPPK.

Padadal gaji PPPK, sesuai pasal 101 Undang-Undang 5/2014 tetang Aparatur Sipil Negara dibebankan pada APBD.

”Secara lisan mereka (pemda) merasa keberatan dan meminta pusat mengkaji ulang tentang kebijakan gaji untuk PPPK,” imbuh mantan Bupati Tanah Bumbu itu.

Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), lowongan untuk tenaga honorer K2 juga belum dibuka.

Kepala BKD Diklat HSS, Zulkipli mengatakan pihaknya masih menunggu usulan formasi yang sudah diserahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Kamis (7/2) tadi.

Kabupaten HSS mengusulkan 100 formasi untuk rekrutmen tahap pertama 2019 ke Kemenpan RB.

“73 tenaga guru dan 27 tenaga penyuluh pertanian yang diusulkan ke Kemenpan RB, Kamis (7/2) tadi,” rinci Zulkipli.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) HSS Muhammad Noor mengatakan, pihaknya tidak masalah dengan adanya rekrutmen bagi tenaga honorer K2.

Untuk mengaji perekrutan 100 pemda akan menggunakan pos dana akres yang merupakan anggaran dana cadangan untuk pembayaran gaji dan tunjangan tak terduga di pos belanja tidak langsung. " Insya Allah mencukupi,” ujarnya. (shn/ris/dly/jun/git/by/ran)


BACA JUGA

Jumat, 26 April 2019 10:04

Pemko Revisi Titik Jembatan Sungai Lulut

BANJARMASIN - Sempat tertunda karena desain dan titik pembebasan lahan…

Jumat, 26 April 2019 10:01

Tiga Besar Calon Kadis Sosial Banjarmasin

BANJARMASIN - Wajah berseri ditunjukkan Iwan Ristianto. Namanya termasuk dari…

Jumat, 26 April 2019 09:55
Pemkab Tanah Bumbu

Bupati Memotivasi Lulusan SMK

BATULICIN - Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor mengatakan anak…

Jumat, 26 April 2019 09:53
Pemkab Tanah Bumbu

Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Warga

BATULICIN - Dinas Perumahan Pemukiman Pertanahan Kabupaten Tanbu bekerja sama…

Jumat, 26 April 2019 09:52
Pemkab Tanah Bumbu

Buka Pasar Murah Jelang Ramadan

BATULICIN - Ketua TP-PKK Kabupaten Tanah Bumbu Hj Sadariah membuka…

Jumat, 26 April 2019 09:48
Pemko Banjarbaru

DWP Gelar Peringatan Hari Kartini

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru H Nadjmi Adhani didampingi Wakil Walikota…

Jumat, 26 April 2019 09:37
Pemko Banjarbaru

Sekda: Bila Terlibat Narkoba, Langsung Dipecat

BANJARBARU - Beberapa bulan silam, publik sempat dihebohkan dengan kasus…

Jumat, 26 April 2019 09:29

Pembenahan Trotoar Ahmad Yani Dilanjutkan

BANJARMASIN - Sudah sangat memprihatinkan kondisi trotoar Km 5 Jalan…

Jumat, 26 April 2019 09:17

24 Jam Jaga Kotak Suara

KANDANGAN – Pergeseran kotak suara dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan…

Jumat, 26 April 2019 09:12

Bandara Kalsel Kembali Tertinggal

BANJARBARU - Bandara Syamsudin Noor bakal kembali ketinggalan. Dalam waktu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*