MANAGED BY:
RABU
20 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Selasa, 12 Februari 2019 15:08
DPRD Serta DAD Berembuk Sempurnakan Raperda Adat Dayak
HEARING : Ketua DAD Balangan Mandan (kiri) menyerahkan revisi Raperda Kelembagaan Adat Dayak kepada Ketua DPRD Balangan H Abdul Hadi. (HUMAS FOR RADAR BANJARMASIN)

PROKAL.CO, PARINGIN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, Senin (11/2) kembali menggelar hearing dialog terkait penyusunan Raperda kelembagaan adat Dayak.

Hearing dialog yang digelar di aula kantor DPRD Balangan ini dihadiri dipimpin langsung oleh ketua DPRD Balangan H Abdul Hadi, anggota DPRD Balangan Rusdiansyah, Siprinsyah dan Darto, para kepada dan tokoh adat serta Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono

Dalam hearing dialog tersebut, dibahas revisi draf Raperda Kelembagaan Adat Dayak, yang beberapa waktu lalu sudah dilakukan pembahasan internal bersama kepala adat dan tokoh adat se Kabupaten Balangan.

Ketua DPRD Balangan H Abdul Hadi mengungkapkan, kegiatan hearing dialog ini merupakan bagian dari penyempurnaan Raperda Kelembagaan Adat Dayak yang tengah dibahas pihaknya untuk nantinya segera disahkan menjadi Perda.

“Kita sebagai penggagas Raperda ini, tentunya ingin keberadaan Perda sesuai dengan keinginan masyarakat adat serta juga sesuai dengan aturan yang ada di atasnya,” bebernya.

Pihaknya sendiri, menurut Abdul Hadi, akan berupaya semaksimal mungkin bisa menyelesaikan Raperda Kelembagaan Adat Dayak menjadi Perda secepatnya.

"kita targetkan di bulan April Insyaallah Perda ini akan selesai," janjinya.

Selain itu, menurutnya, selain Raperda kelembagaan, selanjutnya masih ada lagi Raperda yang berkaitan yaitu tentang hak kewilayahan dan pemberdayaan, namun untuk mengesahkan Raperda tersebut perlu kajian lebih dalam lagi.

“Yang jelas untuk Raperda kelembagaan dulu akan diselesaikan," tegasnya.

Lebih lanjut ia mengharapkan, dengan adanya Perda kelembagaan adat dayak ini memperkuat kelembagaan yang ada serta diakui.

"Dan yang tak kalah pentingnya adalah pihak desa, kecamatan, dan kabupaten bisa membantu lembaga tersebut," harapnya.

Sedangkan Kepala Adat Dayak Pitap, Aliyudar mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan revisi draf Raperda Kelembagaan Adat yang disesuaikan dengan kehidupan adat dayak yang ada di seluruh Kabupaten Balangan.

“Ada beberapa istilah dan pasal yang kita rubah dengan mengakomodir kehidupan adat yang ada di Balangan,” bebernya.

Ditambahkan ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Balangan, Mandan, revisi ini merupakan hasil rembuk kepala adat dan tokoh adat, sehingga keberadaannya bisa mewakili semua lapisan masyarakat adat yang terdiri dari beberapa sub etnis dayak yang tersebar di Bumi Sanggam.

“Dengan adanya revisi ini, selain menyamakan persepsi bersama antar masyarakat ada juga mempercepat Raperda ini menjadi Perda,” ungkapnya.

Sedangkan Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menyampaikan, keberadaan Perda Kelembagaan adat dayak ini penting sebab menjadi pintu masuk pengakuan secara sah keberadaan masyarakat adat secara lebih rinci, tegas dan aturan yang jelas.

Tapi terpenting, menurut Kisworo, banyak lagi pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait legalitas hukum adat, termasuk terkait wilayah adat termasuk pengelolaannya secara hukum adat.

“Hal ini harus menjadi alasan yuridis bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjadi motivasi percepatan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), khususnya yang ada di Kabupaten Balangan,” ungkapnya.

Keberadaan MHA ini sendiri, lanjut aktivis lingkungan Kalsel ini, sudah dijamin dalam konstitusi, yakni Pasal 18B ayat (2) dan 281 (3) UUD 1945 serta Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012, MK Nomor 97 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan terkait atas pengakuan dan penghormatan atas kesatuan MHA.

“Dasar ini menjadi alasan yuridis bagi pemerintah pusat untuk pemenuhan hak-hak konstitusional, menyangkut hak dasar dan kebebasan setiap warga negara. Terutama, pendidikan, pekerjaan, kesetaraan di depan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang dijamin oleh UUD 1945,” paparnya.

Khusus di Kabupaten Balangan, kata Kisworo, masih setengah hati. Faktanya, hingga kini belum ada regulasi yang dilahirkan pemerintah daerah mengakui masyarakat hukum adat.

Padahal, menurut Kisworo begitu direktur Walhi Kalsel ini, regulasi MHA sangat penting demi menjamin kehidupan masyarakat adat. Terutama, jaminan kebebasan dalam menjalankan kehidupan sosial masyarakat adat.

“Hak ini mencakup hak atas tanah, sumber-sumber kekayaan alam dan identitas ini menjadi pokok dasar dari penerapan MHA itu sendiri,” pungkasnya. (hms/why)


BACA JUGA

Selasa, 19 Februari 2019 14:17

Sekolah ini Rancang Kapal Pendeteksi Sampah Plastik

BANJARMASIN --Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Banjarmasin. Rancang karya ilmiah…

Selasa, 19 Februari 2019 14:01
Kabar SMK Pertanian Pembangunan Negeri Banjarbaru

Kelompok PWMP ini Bisa Hasilkan 10,4 Ton/Ha Jagung Pipil Kering

BANJARBARU -Untuk menciptakan generasi Milineal yang siap menjadi wirausaha pertanian…

Selasa, 19 Februari 2019 13:29

Kekurangan Tenaga Pelipat Surat Suara, KPU Banjarbaru Mulai Kewalahan

BANJARBARU -- Surat suara Pemilu 2019 mulai dilipat sejak Senin…

Selasa, 19 Februari 2019 13:19

Rugi Banyak!! APK Caleg yang Terjaring Penertiban Tidak Boleh Diambil Kembali

BANJARBARU - Tim penertiban APK telah menertibkan 38 APK yang…

Selasa, 19 Februari 2019 13:13

Akibat Penggunaan Cantrang, Nelayan Pagatan Besar Melapor

PELAIHARI-Akibat hasil tangkapan kepiting dan ikan peda berkurang, akibat penggunaan…

Selasa, 19 Februari 2019 11:44

Data Tidak Sinkron, KPU Keliru Dalam Input Data

BANJARMASIN - Rapat pleno Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Kalsel diinterupsi…

Selasa, 19 Februari 2019 11:36

Panitia Antisipasi Membeludaknya Jamaah Haul ke-14 Guru Sekumpul

MARTAPURA – Haul ke-14 Guru Sekumpul jatuh pada tanggal 9-10…

Selasa, 19 Februari 2019 11:29

Dugaan Bawaslu HST Dicap Konyol

BANJARMASIN - Majelis hakim dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalsel…

Selasa, 19 Februari 2019 10:59

Rayakan Imlek, Warga Tionghoa Kalsel Tampilkan Budaya Indonesia

BANJARMASIN - Warga Tionghoa se-Kalsel Senin (18/2) malam merayakan Tahun…

Selasa, 19 Februari 2019 10:47

Jaya Kreshna : Penyiringan Baru Bisa Dilakukan Setelah Normalisasi

Di Lapangan, Lurah Cempaka Junaidi dan Camat Cempaka, A Rivai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*