MANAGED BY:
MINGGU
21 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Selasa, 12 Februari 2019 15:08
DPRD Serta DAD Berembuk Sempurnakan Raperda Adat Dayak
HEARING : Ketua DAD Balangan Mandan (kiri) menyerahkan revisi Raperda Kelembagaan Adat Dayak kepada Ketua DPRD Balangan H Abdul Hadi. (HUMAS FOR RADAR BANJARMASIN)

PROKAL.CO, PARINGIN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, Senin (11/2) kembali menggelar hearing dialog terkait penyusunan Raperda kelembagaan adat Dayak.

Hearing dialog yang digelar di aula kantor DPRD Balangan ini dihadiri dipimpin langsung oleh ketua DPRD Balangan H Abdul Hadi, anggota DPRD Balangan Rusdiansyah, Siprinsyah dan Darto, para kepada dan tokoh adat serta Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono

Dalam hearing dialog tersebut, dibahas revisi draf Raperda Kelembagaan Adat Dayak, yang beberapa waktu lalu sudah dilakukan pembahasan internal bersama kepala adat dan tokoh adat se Kabupaten Balangan.

Ketua DPRD Balangan H Abdul Hadi mengungkapkan, kegiatan hearing dialog ini merupakan bagian dari penyempurnaan Raperda Kelembagaan Adat Dayak yang tengah dibahas pihaknya untuk nantinya segera disahkan menjadi Perda.

“Kita sebagai penggagas Raperda ini, tentunya ingin keberadaan Perda sesuai dengan keinginan masyarakat adat serta juga sesuai dengan aturan yang ada di atasnya,” bebernya.

Pihaknya sendiri, menurut Abdul Hadi, akan berupaya semaksimal mungkin bisa menyelesaikan Raperda Kelembagaan Adat Dayak menjadi Perda secepatnya.

"kita targetkan di bulan April Insyaallah Perda ini akan selesai," janjinya.

Selain itu, menurutnya, selain Raperda kelembagaan, selanjutnya masih ada lagi Raperda yang berkaitan yaitu tentang hak kewilayahan dan pemberdayaan, namun untuk mengesahkan Raperda tersebut perlu kajian lebih dalam lagi.

“Yang jelas untuk Raperda kelembagaan dulu akan diselesaikan," tegasnya.

Lebih lanjut ia mengharapkan, dengan adanya Perda kelembagaan adat dayak ini memperkuat kelembagaan yang ada serta diakui.

"Dan yang tak kalah pentingnya adalah pihak desa, kecamatan, dan kabupaten bisa membantu lembaga tersebut," harapnya.

Sedangkan Kepala Adat Dayak Pitap, Aliyudar mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan revisi draf Raperda Kelembagaan Adat yang disesuaikan dengan kehidupan adat dayak yang ada di seluruh Kabupaten Balangan.

“Ada beberapa istilah dan pasal yang kita rubah dengan mengakomodir kehidupan adat yang ada di Balangan,” bebernya.

Ditambahkan ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Balangan, Mandan, revisi ini merupakan hasil rembuk kepala adat dan tokoh adat, sehingga keberadaannya bisa mewakili semua lapisan masyarakat adat yang terdiri dari beberapa sub etnis dayak yang tersebar di Bumi Sanggam.

“Dengan adanya revisi ini, selain menyamakan persepsi bersama antar masyarakat ada juga mempercepat Raperda ini menjadi Perda,” ungkapnya.

Sedangkan Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menyampaikan, keberadaan Perda Kelembagaan adat dayak ini penting sebab menjadi pintu masuk pengakuan secara sah keberadaan masyarakat adat secara lebih rinci, tegas dan aturan yang jelas.

Tapi terpenting, menurut Kisworo, banyak lagi pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah terkait legalitas hukum adat, termasuk terkait wilayah adat termasuk pengelolaannya secara hukum adat.

“Hal ini harus menjadi alasan yuridis bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menjadi motivasi percepatan pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), khususnya yang ada di Kabupaten Balangan,” ungkapnya.

Keberadaan MHA ini sendiri, lanjut aktivis lingkungan Kalsel ini, sudah dijamin dalam konstitusi, yakni Pasal 18B ayat (2) dan 281 (3) UUD 1945 serta Undang-Undang 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012, MK Nomor 97 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan terkait atas pengakuan dan penghormatan atas kesatuan MHA.

“Dasar ini menjadi alasan yuridis bagi pemerintah pusat untuk pemenuhan hak-hak konstitusional, menyangkut hak dasar dan kebebasan setiap warga negara. Terutama, pendidikan, pekerjaan, kesetaraan di depan hukum, hak sosial ekonomi, kebebasan berpendapat, hak untuk hidup dan bertempat tinggal yang dijamin oleh UUD 1945,” paparnya.

Khusus di Kabupaten Balangan, kata Kisworo, masih setengah hati. Faktanya, hingga kini belum ada regulasi yang dilahirkan pemerintah daerah mengakui masyarakat hukum adat.

Padahal, menurut Kisworo begitu direktur Walhi Kalsel ini, regulasi MHA sangat penting demi menjamin kehidupan masyarakat adat. Terutama, jaminan kebebasan dalam menjalankan kehidupan sosial masyarakat adat.

“Hak ini mencakup hak atas tanah, sumber-sumber kekayaan alam dan identitas ini menjadi pokok dasar dari penerapan MHA itu sendiri,” pungkasnya. (hms/why)


BACA JUGA

Sabtu, 20 Juli 2019 16:42

MPLS SMK Pertanian Banjarbaru Ditutup Malam Inagurasi

BANJARBARU -Malam inagurasi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dilaksanakan…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:21

Pembangunan Tanbu Dikritik Mantan Wakil Bupatinya Sendiri

BATULICIN - Selain Zairullah Azhar, Sulaiman Umar dan Sudian Noor,…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:14

Ketika Kartu Sakti Kacaukan Sistem Zonasi

BANJARMASIN - Tudingan Sekolah Menengah Swasta (SMA) swasta tidak kebagian…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:10

Cegah Karhutla Pakai Cara Baru

BANJARMASIN - Titik -titik hotspot sudah mulai bermunculan di sejumlah…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:01

Meski Banjarmasin dan HST Ditunda, Akhirnya Caleg Terpilih Daerah Lain Bisa Disahkan

BANJARMASIN - Caleg terpilih di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu…

Sabtu, 20 Juli 2019 09:32

6 Jembatan Ulin di Banjarmasin Tengah akan Diganti Beton

BANJARMASIN - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Banjarmasin bakal…

Sabtu, 20 Juli 2019 09:25

Jika Ingin Larang Miras, Pengamat: Pemko Harus Datangi MA

BANJARMASIN - Menghadapi masalah minuman keras, pemko dibuat serba salah.…

Sabtu, 20 Juli 2019 09:15
Pemkab Balangan

Tanamkan Minat Baca Pada Anak, TK Harapan Bangsa Kunjungi Perpustakaan

PARINGIN - Bunda PAUD Balangan Nursidah Ansharuddin bersama guru, orang…

Sabtu, 20 Juli 2019 08:52
Pemkab Tanah Bumbu

Sekda Tanbu: Pengelolaan Keuangan Harus Akuntabel

BATULICIN - Sekda Tanbu H Rooswandi Salem meminta kepada jajarannya…

Sabtu, 20 Juli 2019 08:50
Pemkab Tanah Bumbu

Pelayanan Adminduk Kembali Dilaksanakan

BATULICIN - Pelayanan keliling administrasi kependudukan (Adminduk) kembali digelar oleh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*