MANAGED BY:
RABU
24 APRIL
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 16 Februari 2019 10:19
BPJS: Kami Sudah Habis Digoreng

Tunggakan Rp37 Miliar ke Ulin Dicicil

ALAMI DEFISIT: Direksi BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi mengecek kartu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) milik salah satu pasien yang dirawat di Rumah Sakit Ulin. (Syarafuddin/Radar Banjarmasin)

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Tunggakan BPJS Kesehatan di rumah sakit terus bermunculan dari tahun ke tahun. Dalam kunjungan ke Rumah Sakit Ulin kemarin (15/2) pagi, BPJS Kesehatan dan Komisi IX DPR RI curhat tentang masalah klasik tersebut.

"Dalam pandangan orang awam disebut defisit. Tapi yang terjadi sebenarnya mismatch (ketidaksepadanan)," ucap Direktur Hukum, Kepatuhan, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi.

Pada tahun 2014, premi bulanan pasien BPJS kelas 3 mestinya dikenai Rp36 ribu. Namun, pemerintah ngotot pada angka Rp23 ribu.

Seiring waktu, selisih Rp13 ribu itu terus membesar karena inflasi. Harga obat kian mahal. Demikian pula jasa dokter.

"Lalu premi pekerja non penerima upah mestinya Rp48 ribu. Tapi dibayarkan Rp25.500. Ini hasil perhitungan para ahli dan akademisi lho. Jadi bukan nominal sembarangan," imbuhnya.

Beranjak ke tahun 2016, BPJS coba menaikkan tarif premi dari Rp25 ribu ke Rp30 ribu. Terbitlah Perpres No 19 tahun 2016.

"Di DPR, kami justru habis digoreng-goreng. Perpres No 19 kemudian dianulir. Dibatalkan. Terbitlah Perpres No 28 yang mempertahankan angka lama," tukas Bayu.

Dampaknya mudah ditebak. Keuangan BPJS Kesehatan terbebani. Pembayaran utang molor. Dan protes para direktur rumah sakit ramai menghiasi halaman koran.

Demi menyelamatkan BPJS yang terancam limbung, belum lama ini presiden menyetujui suntikan dana tambahan. Sebesar Rp6,7 triliun pada bulan Februari. Ditambah Rp2,1 triliun pada bulan Maret.

Apakah ini berkenaan dengan tahun politik? Presiden enggan menyetujui kenaikan premi. Lantaran kebijakan itu bakal dipandang tidak populer menjelang pemilu. Apakah begitu? Mendengar pertanyaan itu, Bayu hanya bisa tertawa.

Sementara itu, Anggota Komisi IX, dr Suir Syam enggan disalahkan oleh BPJS. Dia menekankan, DPR harus menolak usulan kenaikan premi.

"Perlu ditolak. Karena kondisi ekonomi masyarakat sedang berat," ujarnya.

Namun, DPR memahami kondisi sulit yang dihadapi BPJS. Karena itu, DPR mendorong agar selisih kenaikan premi ditanggung APBN. Khusus bagi pasien terkategori PBI (Penerima Bantuan Iuran).

"Kami justru mendorong. Silakan BPJS memakai Rp36 ribu itu. Tapi sisanya harus dibayarkan pemerintah. Rupa-rupanya pemerintah sedang enggak ada duit. Jadi beginilah akhirnya," tukas Suir.

Terkait kondisi yang dialami Rumah Sakit Ulin di Banjarmasin, kembali kepada Bayu, BPJS menawarkan jalan keluar. Sebagai rumah sakit milik pemprov, Ulin sebenarnya diizinkan mencari pinjaman ke bank daerah.

Asalkan sudah diaudit, pinjaman bakal dilunasi BPJS. Jika sudah jatuh tempo, maka BPJS dikenai denda 1 persen dari total nilai tunggakan.

"Jadi rumah sakit enggak perlu susah. Jangan takut merugi," pungkas Bayu.

Dari tahun 2018, Ulin menagih tunggakan sebesar Rp37 miliar ke BPJS. Direktur Rumah Sakit Ulin, Suciati mengatakan, pada Januari kemarin tunggakan itu sudah kelar diverifikasi. Tinggal menunggu pembayaran tuntas.

"Dibayarkan secara berangsur-angsur. Kami berharap sisanya lekas dilunasi," ungkapnya.

Rombongan Komisi IX DPR RI sempat menyapa pasien Rumah Sakit Ulin.

Dewan mengingatkan, jangan sampai muncul keluhan dari pasien BPJS Kesehatan. Terpaksa membeli obat keluar dengan alasan stok apotik rumah sakit sedang kosong.

"Ingat, kontrak antara rumah sakit dan BPJS itu sudah jelas. Pasien dirawat sampai sembuh. Jangan karena alasan obatnya enggak ada, lalu pasien disuruh membeli keluar. Apa yang diresepkan dokter, itulah yang harus diberikan," tegas Anggota Komisi IX, Suir Syam. 

Komisi yang fokus pada bidang kesehatan itu mengunjungi Ruang Tulip. Fasilitas rawat inap kelas 3.

"Komposisinya sudah bagus. Katanya 50 persen pasien Ulin merupakan pasien BPJS. Dan 70 persen pasien di kelas 3 adalah pasien BPJS," imbuhnya.

Suir menyukai cara Pemprov Kalsel menghadapi pasien dari keluarga miskin. Jika bukan pasien BPJS, ongkos berobat ditanggung Jamkesda. Dengan skema 60 persen dari APBD provinsi dan sisanya 40 persen dari APBD kabupaten atau kota.

Jika tak tercover oleh keduanya, pasien miskin masih bisa menyodorkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Dari APBD provinsi, setahun dialokasikan Rp8 miliar sampai Rp10 miliar.

"Saya belum pernah menemui yang seperti ini di daerah lain," tukasnya.

Komisi IX menilai, Ulin berhak memperoleh ganjaran dari pemerintah pusat.

"Yang begini harus dikasih bonus. Seperti penambahan alat-alat kesehatan. Saya lihat, di sini kan masih kurang sekali," terangnya.

Direktur Rumah Sakit Ulin, Suciati pun semringah mendengarnya.

"Dikunjungi begini, dewan bisa langsung melihat keadaan kami. Kalau memang bagus, mudah-mudahan dikasih reward," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Muhammad Muslim mewanti-wanti agar keluhan tunggakan BPJS tidak akan mengurangi mutu pelayanan rumah sakit.

"Kasihan juga rumah sakit. Ongkos operasionalnya terganggu. Tapi dana terbatas, bukan berarti pelayanan dipangkas," tegasnya. (fud/by/bin)


BACA JUGA

Rabu, 24 April 2019 15:53
Pemkab Balangan

Peringati Hari Bumi, Tanam Pohon Bersama

PARINGIN - Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Lingkungan Hidup, helat…

Rabu, 24 April 2019 15:14

Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Haratai: 27 April

KANDANGAN – Setelah mengkaji usulan Bawaslu Hulu Sungai Selatan (HSS)…

Rabu, 24 April 2019 12:40
BREAKING NEWS

Kelelahan, Caleg di Tanah Laut Meninggal Dunia.

PELAIHARI-Tidak hanya anggota KPPS dan Aparat Kepolisian yang kehilangan nyawa…

Rabu, 24 April 2019 11:07

Rekapitulasi Landasan Ulin dan Cempaka Lancar

Sementara itu, dua PPK lainnya yakni; Landasan Ulin & Cempaka.…

Rabu, 24 April 2019 11:03
Dinamika Proses Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan

Tak Cocok, Terpaksa Hitung Ulang di PPK

BANJARBARU - Hampir sepekan pasca hari H pencoblosan pada 17…

Rabu, 24 April 2019 09:43

Terhitung Ganda, Surat Suara TPS 37 Banjarmasin Barat Dihitung Ulang

BANJARMASIN - Petugas rekapitulasi C1 di Kantor Kecamatan Banjarmasin Barat…

Rabu, 24 April 2019 09:41

Berapa sih Tagihan Penerang Jalan Umum Banjarmasin Perbulannya? Rp1,7 Miliar !

BANJARMASIN – Untuk menerangani ruas jalan di kota ini, ongkosnya…

Rabu, 24 April 2019 09:36

Golkar Diprediksi Kehilangan Dua Kursi

BANJARMASIN – Perhitungan perolehan suara pileg kota ini masih berlangsung…

Rabu, 24 April 2019 09:31
Pemkab Tanah Bumbu

BPD Sukamaju Dilantik

BATULICIN - Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tanah…

Rabu, 24 April 2019 09:30
Pemkab Tanah Bumbu

Pimpinan SKPD Harus Jadi Motivator

BATULICIN - Pimpinan SKPD harus mampu menjadi motivator atau pendorong…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*