MANAGED BY:
JUMAT
21 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 28 Februari 2019 11:23
6 Ribu Penganut Kepercayaan Kaharingan Mohon Perubahan Kolom Agama
Foto ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Hampir enam ribu penganut Kaharingan dari Kabupaten Kotabaru telah memohon perubahan kolom agama pada e-KTP. Menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan kolom agama diisi keterangan 'penghayat kepercayaan'.

"Sampai hari ini, dari 13 kabupaten dan kota, baru Kotabaru yang mengajukan perubahan kolom agama," ungkap Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kalsel, Ardiansyah kepada Radar Banjarmasin, kemarin (27/2).

Diluar enam agama yang diakui pemerintah, sebenarnya ada banyak aliran kepercayaan di Indonesia. Di Jawa dikenal Kejawen. Orang Baduy meyakini Sunda Wiwitan. Sedangkan Suku Dayak di Kalimantan menganut Kaharingan.

Selama ini, demi memudahkan urusannya, banyak penghayat kepercayaan yang terpaksa berlindung pada "agama resmi" pemerintah.

Adapula yang memilih agar kolom agama itu sekalian saja dikosongkan.

Ardiansyah menyilakan warga Kalsel untuk mengurus perubahan kolom agama. Asalkan syarat utama telah terpenuhi.

"Harus ada pengakuan tertulis dari pemuka adat dari kepercayaan itu," jelasnya.

Sempat muncul desakan agar Kementerian Dalam Negeri mengizinkan penulisan kepercayaan yang dimaksud secara rinci. Namun, Ardiansyah memastikan pemerintah tak bertindak sejauh itu.

"Tidak, cukup ditulis penghayat kepercayaan saja," tegasnya.

Dikonfirmasi via telepon, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotabaru, Ahmad Fitriadi menyebutkan sudah ada 5.937 warga yang memohon perubahan kolom agama pada e-KTP.

"Semuanya Kaharingan. Belum ada penghayat kepercayaan yang lain," sebutnya.

Dari 21 kecamatan di Kotabaru, permohonan paling banyak datang dari Kecamatan Hampang. Dari 11 ribu warga Hampang, tiga ribu diantaranya telah mengajukan perubahan kolom agama.

Fitriadi juga membenarkan, perubahan kolom agama memerlukan pengakuan dari tokoh adat setempat.

"Tapi bukan sembarang penghulu adat. Pemerintah cuma mengakui penghulu adat yang telah mengantongi SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," terangnya.

Di Kotabaru sekarang ada lima tokoh yang telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar Pemuka Penghayat Kepercayaan. Kelimanya bernaung dibawah organisasi Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan (MUKK).

"Dalam prosesnya, penghulu adat akan difasilitasi oleh Badan Kesbangpol," tukasnya.

Setelah itu, mengisi formulir khusus yang disediakan Disdukcapil. Terakhir, membubuhkan tanda tangan di atas surat pernyataan perubahan agama menjadi penghayat kepercayaan.

Bukan cuma e-KTP, permohonan perubahan kolom agama juga berlaku untuk Kartu Keluarga (KK).

Apakah permohonan perubahan kolom agama itu bakal terus bertambah? Fitriadi tak berani memprediksi.

"Sulit mengira-ngira. Karena perkara kepercayaan sudah ranah pribadi masing-masing orang," pungkasnya.

Penting diketahui, perubahan kolom agama sudah lama dinanti-nantikan penghayat kepercayaan. Setelah Reformasi, tahun 2006, Undang-Undang Administrasi Kependudukan direvisi. Ternyata, UU itu tetap bernada diskriminatif.

Penghayat kepercayaan masih tak diakui. Sekalipun agama yang diakui pemerintah sudah bertambah satu; Konghucu. Tepatnya sejak zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Satu dekade berlalu, tahun 2016, empat penghayat kepercayaan menggugat UU tersebut. Pada tahun 2017, MK menggelar sidang pembuktian terakhir dan gugatan itu dikabulkan.

Namun, baru tahun inilah Direktorat Jenderal Dukcapil mencetak e-KTP dengan kolom agama tertulis kepercayaan.

Kabid Kependudukan Disdukcapil di Hulu Sungai Selatan, Hairin Fahmi mengatakan sekarang sudah cukup banyak masyarakat adat mengajukan untuk pembuatan E-KTP dan kartu keluarga (KK).

“Ada sekitar seratus lebih yang kami fasilitasi pembuatan E-KTP dan KK-nya,” ujarnya, Rabu (27/2) saat dikonfirmasi.

Dia mengatakan sosialisasi kepada pemuda adat dan tokoh adat juga sudah dilakukan jajaran Disdukcapil HSS terkait kesetaraan ini.

Sayangnya, di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) belum ada satu pun masyarakat yang datang mengajukan permohonan.

“Padahal sudah kami sampaikan kepada masyarakat sejak hampir setahun lalu,” Ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Bidang Pelayan dan Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Norman Effendi.

Dia mengatakan bakal kembali melakukan sosialisasi. “Kemungkinan awal April. Kalau perlu, bakal kami tekankan kembali. Misalnya dengan menjemput bola,” bebernya. (fud/shn/war/ay/ran)


BACA JUGA

Kamis, 20 Juni 2019 19:18

Kala Listrik Terangi Tiga Kecamatan di Kabupaten Banjar : Terima Kasih Paman Birin dan PLN

MARTAPURA -- Harapan masyarakat di tiga desa Kecamatan Aranio, Kabupaten…

Kamis, 20 Juni 2019 15:08
Pemkab Balangan

Dinas Perkim Balangan Luncurkan Program “Pendata Intan”

PARINGIN – Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman…

Kamis, 20 Juni 2019 10:54

Kalsel Disebut Rawan Korupsi, Begini Bantahan Sekdaprov

BANJARMASIN - Pemprov Kalsel langsung bereaksi menanggapi pernyataan Kemendagri Tjahjo…

Kamis, 20 Juni 2019 10:49

MENGEJUTKAN..!! Ini Salah Satu Penyebab Banyaknya Perceraian di Banjarmasin

BANJARMASIN - Faktor ekonomi melatarbelakangi banyaknya pasutri perkotaan yang bercerai.…

Kamis, 20 Juni 2019 10:47

Disebut Bakal Cabup Kotabaru, Zairullah Azhar: Saya Ingin Kotabaru Sejajar dengan Daerah Lain

KOTABARU - Mantan Bupati Tanah Bumbu M Zairullah Azhar disebut…

Kamis, 20 Juni 2019 10:41

Posting Foto Dengan Hasnuryadi, Ananda Bantah Cari Sensasi

BANJARMASIN - Ketua DPD Golkar Banjarmasin Ananda memilih diam. Dia…

Kamis, 20 Juni 2019 10:38

Sering petak Umpet, Juru Parkir Liar Segera Ditertibkan

BANJARMASIN - Juru parkir liar kerap terlihat di beberapa mini…

Kamis, 20 Juni 2019 10:31

Anggaran Baju 1,2 Miliar, DPRD Harus Diaudit

BANJARMASIN - Besarnya anggaran untuk pakaian anggota DPRD Kalsel sontak…

Kamis, 20 Juni 2019 10:00
Pemkab Tanah Bumbu

Muspika dan Kades se Mantewe Halalbihalal

BATULICIN - Wakil Bupati Tanbu H Ready Kambo menghadiri halalbihalal…

Kamis, 20 Juni 2019 09:59
Pemkab Tanah Bumbu

Majunya Desa Tergantung BPD

BATULICIN - Sekda Tanbu H Rooswandi Salem mengatakan majunya sebuah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*