MANAGED BY:
SABTU
25 MEI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Minggu, 21 April 2019 11:31
Nah..! Ramai Pemilih Intimidasi KPPS
PLENO: Rapat pleno C1 di Kecamatan Banjarmasin Timur. | Foto: Syarafuddin / Radar Banjarmasin

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Kaum golput terdesak. Euforia Pilpres membuat warga Kalsel berbondong-bondong mendatangi TPS. Tapi segelintir pemilih rupanya terlampau bersemangat. Hingga nekat mengintimidasi panitia TPS jika tak diberikan kesempatan mencoblos.

"KPU dibebani target partisipasi pemilih sampai 77,5 persen. Meski datanya belum komplet, firasat saya bakal tembus 80 persen," ungkap Komisioner KPU Kalsel, Hatmiati, Jumat (19/4) tadi.

Bandingkan dengan partisipasi pemilih Kalsel pada Pilpres 2014 silam yang hanya mencapai 65 persen. Pertarungan pasangan Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi telah mengharu-biru masyarakat Banua. Masing-masing kubu pendukung berjuang untuk memenangkan jagoannya.

Sayangnya tak selalu dengan cara yang baik. Dari berbagai kabupaten, Hatmiati menerima setumpuk keluhan. "TPS diserbu pemilih yang tak ragu mengintimidasi KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)," sebutnya.

Fakta itu terungkap setelah Bawaslu Kalsel merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU). Terhadap dua TPS di Kabupaten Hulu Sungai Utara, satu TPS di Hulu Sungai Tengah, dan satu TPS di Balangan.

PSU harus digelar lantaran ditemukan belasan surat suara salah alamat. Dicoblos pemilih dari daerah luar. Yang berkeras meminta jatah surat suara. Padahal mereka hanya membawa e-KTP. Tanpa bisa menunjukkan A5 (formulir pindah memilih).

Dalam kasus ini, KPPS seyogyanya bersikap saklek, bukan melunak. "Saya tanya, kenapa dibolehkan? Rupanya KPPS diancam. Bakal dilaporkan atas tudingan melanggar hak warga negara. Mereka ketakutan," kisahnya.

Hatmiati mengingatkan, tak semua anggota KPPS dibekali kemampuan negosiasi yang bagus dan mental yang tahan banting. Beberapa diantaranya bahkan sudah tua. Berhadapan dengan belasan pemilih marah bukanlah perkara yang enteng. "Saya coba memahami posisi mereka. Tapi saya juga menyayangkan, mengapa tak berkoordinasi dengan atasan dulu," sesalnya.

Nasi sudah menjadi bubur. Paling lambat tanggal 27 April, PSU sudah digelar di tiga TPS tersebut. Satu TPS lagi dari HSU karena temuan surat suara yang dirusak KPPS.

Kronologi peristiwanya telah dipelajari KPU. "Kesimpulannya, tidak disengaja. KPPS membuka lipatan surat suara dengan terlalu keras. Jadinya robek," jelasnya.

Dia meminta publik tak heboh ketika mendengar adanya PSU. Ditekankannya, PSU bukan hal aneh. Lumrah terjadi karena kekeliruan memahami aturan maupun kendala teknis. "Tak perlu khawatir soal logistik. Cukup kok. Karena sejak awal surat suara PSU sudah disisihkan," pungkasnya.

Potensi PSU juga muncul di Banjarmasin. Tepatnya dari TPS No 12 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah. Lurah sempat mengatakan ada pemilih dari luar daerah yang ikut mencoblos di sana. Lagi-lagi tanpa A5.

Kemungkinan PSU lalu ditampik Ketua Bawaslu Banjarmasin, Muhammad Yasar. "Kami sudah meminta klarifikasi dari pengawas TPS dan Panwaslu setempat. Masalahnya cuma selisih perhitungan suara. Tidak lebih," tegasnya, kemarin (20/4).

Cerita pemilih yang gontok-gontokan dengan KPPS juga terjadi di Banjarmasin. Peristiwa itu tercatat di Kelurahan Alalak Tengah, Kelayan Timur, Sungai Baru, Pemurus Baru, dan Antasan Besar.

TPS 08 Antasan Besar bahkan menjadi viral. Kecewa tak diizinkan mencoblos, si pemilih membuat video di TPS dan mengunggahnya ke media sosial. "Penonton menangkap kesan seolah-olah telah terjadi kecurangan di TPS. Padahal, si pembuat video tak bisa menunjukkan A5," pungkas Yasar.

Banyak KPPS Sok Tahu

Meski Pemilu 2019 berlangsung damai. Bukan berarti tanpa catatan. Bawaslu Banjarmasin merekap sejumlah dugaan pelanggaran selama pemungutan suara pada 17 April kemarin.

Kesimpulannya, pelanggaran itu sebenarnya bisa dihindari. Tapi muncul akibat ketidakpahaman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terhadap aturan main teknis TPS.

"Kinerja KPPS harus dievaluasi. Banyak yang enggak paham dengan tugasnya sendiri. Akibat sok tahu. Merasa mampu berkat pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya," cecar Ketua Bawaslu Banjarmasin, Muhammad Yasar, kemarin (20/4).

Yasar mengingatkan, aturan main pemilu telah banyak berubah. Tak bisa dibandingkan dengan Pilpres 2014. Undang-undangnya saja baru. Yakni Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Apalagi, inilah pemilu serentak pertama di Indonesia. Yang menggabungkan Pileg dan Pilpres. "Ini jadi catatan bagi KPU. Ingat, sebentar lagi kita menghadapi Pilkada. Kinerja KPPS harus dibenahi," tegasnya.

Apa saja peristiwa yang menonjol? Di Kelurahan Alalak Utara, ada Ketua KPPS yang lupa menandatangani surat suara. Jumlahnya sampai 30 lembar. Saat ditegur, malah dicueki. Ketika Bawaslu turun tangan, barulah kekeliruan itu diperbaiki.

Sementara di Kelurahan Pemurus Baru, surat suara tanpa tanda tangan itu bahkan sudah tercoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Jumlahnya bukan main, sebanyak 84 lembar. "Akhirnya diteken belakangan," jelas Yasar.

Tanpa tanda tangan tersebut, perolehan suara dianggap tidak sah. Dampaknya bahkan bisa lebih fatal. Karena bisa mencetuskan rekomendasi untuk pencoblosan ulang.

Bukan hanya KPPS yang disoroti Bawaslu. Segelintir pemilih juga menderita miskin informasi. Merasa boleh pindah memilih hanya dengan bermodal e-KTP atau Suket. Tanpa mengurus formulir A5.

Padahal, masa pendaftaran pindah memilih sudah tiga kali diperpanjang KPU. "Ketika tak diizinkan mencoblos, malah KPPS yang dituding menghalang-halangi hak warga negara. Banyak yang tidak mengerti aturan sederhana ini," ujarnya.

Catatan lain, di Kelurahan Pelambuan ada 836 warga binaan Lapas Teluk Dalam yang masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Mereka ditampung pada sembilan TPS di dalam kompleks penjara. Namun, hanya separuhnya yang bisa mencoblos.

Hak pilih mereka hilang karena tak kebagian jatah surat suara. DPTb memang tak berhak untuk logistik utama. Mereka hanya bisa mencoblos surat suara sisa dari TPS terdekat. "Masalahnya, TPS sekitar ternyata juga kekurangan surat suara," tutup Yasar. (fud/by/bin)


BACA JUGA

Jumat, 24 Mei 2019 15:53
Pemkab Tanah Bumbu

Kemenkop UKM Gelar Temu Kemitraan KUMKM Dengan Usaha Besar Di Tanbu

BATULICIN - Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah bekerja…

Jumat, 24 Mei 2019 15:32
Pemkab Tanah Bumbu

Gaji ke-14 Tanbu Cair Hari Ini

BATULICIN - Setelah ditunggu-tunggu akhirnya gaji ke-14 jajaran Pemkab Tanah…

Jumat, 24 Mei 2019 11:09
Pemko Banjarbaru

Empat Tahun Berturut-turut Raih Opini WTP

BANJARBARU - Pemerintah Kota Banjarbaru, Rabu (22/5) tadi kembali meraih…

Jumat, 24 Mei 2019 11:04
Pemkab Tanah Bumbu

DPRD Gelar Buka Puasa Bersama

BATULICIN - DPRD Tanbu menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama…

Jumat, 24 Mei 2019 11:02
Pemkab Tanah Bumbu

Daeng Mappe Terima “POLAIR PEDULI”

BATULICIN - Anggota Marni Satui Sat Polairud Res Tanbu melaksanakan…

Jumat, 24 Mei 2019 10:59
Pemkab Tanah Bumbu

Raperda Alat Pemadam Kebakaran Sedang Dibahas

BATULICIN - Bupati Tanah Bumbu H Sudian Noor mengharapkan setelah…

Jumat, 24 Mei 2019 10:52

Layang-layang pun Berbahaya Terhadap Areal Bandara Syamsudin Noor

BANJARBARU - Lantaran berlokasi yang tidak jauh dengan perkampungan. Prosedur…

Jumat, 24 Mei 2019 10:39

Ketahuan, Razia ke Rumah Biliar Diduga Bocor

BANJARMASIN - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota…

Jumat, 24 Mei 2019 10:23

Jasa Tukar Uang di Kota Banjarmasin Mulai Marak

BANJARMASIN – Lebaran tinggal 12 hari. Jasa penukaran uang makin…

Jumat, 24 Mei 2019 10:19

Kawasan Kumuh Kota Banjarmasin Harus Tuntas Tahun Ini

BANJARMASIN – DPRD Kota Banjarmasin mengingatkan penuntasan kawasan kumuh di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*