MANAGED BY:
SELASA
16 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Minggu, 21 April 2019 11:31
Nah..! Ramai Pemilih Intimidasi KPPS
PLENO: Rapat pleno C1 di Kecamatan Banjarmasin Timur. | Foto: Syarafuddin / Radar Banjarmasin

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Kaum golput terdesak. Euforia Pilpres membuat warga Kalsel berbondong-bondong mendatangi TPS. Tapi segelintir pemilih rupanya terlampau bersemangat. Hingga nekat mengintimidasi panitia TPS jika tak diberikan kesempatan mencoblos.

"KPU dibebani target partisipasi pemilih sampai 77,5 persen. Meski datanya belum komplet, firasat saya bakal tembus 80 persen," ungkap Komisioner KPU Kalsel, Hatmiati, Jumat (19/4) tadi.

Bandingkan dengan partisipasi pemilih Kalsel pada Pilpres 2014 silam yang hanya mencapai 65 persen. Pertarungan pasangan Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi telah mengharu-biru masyarakat Banua. Masing-masing kubu pendukung berjuang untuk memenangkan jagoannya.

Sayangnya tak selalu dengan cara yang baik. Dari berbagai kabupaten, Hatmiati menerima setumpuk keluhan. "TPS diserbu pemilih yang tak ragu mengintimidasi KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)," sebutnya.

Fakta itu terungkap setelah Bawaslu Kalsel merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU). Terhadap dua TPS di Kabupaten Hulu Sungai Utara, satu TPS di Hulu Sungai Tengah, dan satu TPS di Balangan.

PSU harus digelar lantaran ditemukan belasan surat suara salah alamat. Dicoblos pemilih dari daerah luar. Yang berkeras meminta jatah surat suara. Padahal mereka hanya membawa e-KTP. Tanpa bisa menunjukkan A5 (formulir pindah memilih).

Dalam kasus ini, KPPS seyogyanya bersikap saklek, bukan melunak. "Saya tanya, kenapa dibolehkan? Rupanya KPPS diancam. Bakal dilaporkan atas tudingan melanggar hak warga negara. Mereka ketakutan," kisahnya.

Hatmiati mengingatkan, tak semua anggota KPPS dibekali kemampuan negosiasi yang bagus dan mental yang tahan banting. Beberapa diantaranya bahkan sudah tua. Berhadapan dengan belasan pemilih marah bukanlah perkara yang enteng. "Saya coba memahami posisi mereka. Tapi saya juga menyayangkan, mengapa tak berkoordinasi dengan atasan dulu," sesalnya.

Nasi sudah menjadi bubur. Paling lambat tanggal 27 April, PSU sudah digelar di tiga TPS tersebut. Satu TPS lagi dari HSU karena temuan surat suara yang dirusak KPPS.

Kronologi peristiwanya telah dipelajari KPU. "Kesimpulannya, tidak disengaja. KPPS membuka lipatan surat suara dengan terlalu keras. Jadinya robek," jelasnya.

Dia meminta publik tak heboh ketika mendengar adanya PSU. Ditekankannya, PSU bukan hal aneh. Lumrah terjadi karena kekeliruan memahami aturan maupun kendala teknis. "Tak perlu khawatir soal logistik. Cukup kok. Karena sejak awal surat suara PSU sudah disisihkan," pungkasnya.

Potensi PSU juga muncul di Banjarmasin. Tepatnya dari TPS No 12 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah. Lurah sempat mengatakan ada pemilih dari luar daerah yang ikut mencoblos di sana. Lagi-lagi tanpa A5.

Kemungkinan PSU lalu ditampik Ketua Bawaslu Banjarmasin, Muhammad Yasar. "Kami sudah meminta klarifikasi dari pengawas TPS dan Panwaslu setempat. Masalahnya cuma selisih perhitungan suara. Tidak lebih," tegasnya, kemarin (20/4).

Cerita pemilih yang gontok-gontokan dengan KPPS juga terjadi di Banjarmasin. Peristiwa itu tercatat di Kelurahan Alalak Tengah, Kelayan Timur, Sungai Baru, Pemurus Baru, dan Antasan Besar.

TPS 08 Antasan Besar bahkan menjadi viral. Kecewa tak diizinkan mencoblos, si pemilih membuat video di TPS dan mengunggahnya ke media sosial. "Penonton menangkap kesan seolah-olah telah terjadi kecurangan di TPS. Padahal, si pembuat video tak bisa menunjukkan A5," pungkas Yasar.

Banyak KPPS Sok Tahu

Meski Pemilu 2019 berlangsung damai. Bukan berarti tanpa catatan. Bawaslu Banjarmasin merekap sejumlah dugaan pelanggaran selama pemungutan suara pada 17 April kemarin.

Kesimpulannya, pelanggaran itu sebenarnya bisa dihindari. Tapi muncul akibat ketidakpahaman Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terhadap aturan main teknis TPS.

"Kinerja KPPS harus dievaluasi. Banyak yang enggak paham dengan tugasnya sendiri. Akibat sok tahu. Merasa mampu berkat pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya," cecar Ketua Bawaslu Banjarmasin, Muhammad Yasar, kemarin (20/4).

Yasar mengingatkan, aturan main pemilu telah banyak berubah. Tak bisa dibandingkan dengan Pilpres 2014. Undang-undangnya saja baru. Yakni Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Apalagi, inilah pemilu serentak pertama di Indonesia. Yang menggabungkan Pileg dan Pilpres. "Ini jadi catatan bagi KPU. Ingat, sebentar lagi kita menghadapi Pilkada. Kinerja KPPS harus dibenahi," tegasnya.

Apa saja peristiwa yang menonjol? Di Kelurahan Alalak Utara, ada Ketua KPPS yang lupa menandatangani surat suara. Jumlahnya sampai 30 lembar. Saat ditegur, malah dicueki. Ketika Bawaslu turun tangan, barulah kekeliruan itu diperbaiki.

Sementara di Kelurahan Pemurus Baru, surat suara tanpa tanda tangan itu bahkan sudah tercoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Jumlahnya bukan main, sebanyak 84 lembar. "Akhirnya diteken belakangan," jelas Yasar.

Tanpa tanda tangan tersebut, perolehan suara dianggap tidak sah. Dampaknya bahkan bisa lebih fatal. Karena bisa mencetuskan rekomendasi untuk pencoblosan ulang.

Bukan hanya KPPS yang disoroti Bawaslu. Segelintir pemilih juga menderita miskin informasi. Merasa boleh pindah memilih hanya dengan bermodal e-KTP atau Suket. Tanpa mengurus formulir A5.

Padahal, masa pendaftaran pindah memilih sudah tiga kali diperpanjang KPU. "Ketika tak diizinkan mencoblos, malah KPPS yang dituding menghalang-halangi hak warga negara. Banyak yang tidak mengerti aturan sederhana ini," ujarnya.

Catatan lain, di Kelurahan Pelambuan ada 836 warga binaan Lapas Teluk Dalam yang masuk Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Mereka ditampung pada sembilan TPS di dalam kompleks penjara. Namun, hanya separuhnya yang bisa mencoblos.

Hak pilih mereka hilang karena tak kebagian jatah surat suara. DPTb memang tak berhak untuk logistik utama. Mereka hanya bisa mencoblos surat suara sisa dari TPS terdekat. "Masalahnya, TPS sekitar ternyata juga kekurangan surat suara," tutup Yasar. (fud/by/bin)


BACA JUGA

Selasa, 16 Juli 2019 12:07
SMK PP Negeri Banjarbaru

MPLS dan PKKS SMK Pertanian Banjarbaru Resmi Dibuka

Banjarbaru – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dulu dikenal…

Selasa, 16 Juli 2019 11:43

Belum Ada Wakil Bupati di HST, Bupati: Saya Tidak Memperlambat

BARABAI - Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), H A Chairansyah,…

Selasa, 16 Juli 2019 11:31

Dua Pasang Cawalkot Banjarbaru Sama-Sama Dekati Partai

BANJARBARU - Sekretaris DPD Partai Nasdem Banjarbaru, Takyin Baskoro tak…

Selasa, 16 Juli 2019 11:29

Berlomba Turun Lebih Pagi, Jangan Ada Plonco dalam Orientasi

BANJARMASIN – Libur telah usai menandai dimulainya tahun ajaran baru.…

Selasa, 16 Juli 2019 11:23

48 Miliar, Dihibahkan Pemko Banjarmasin untuk KPU

BANJARMASIN - Pemko menghibahkan dana Rp48 miliar kepada Komisi Pemilihan…

Selasa, 16 Juli 2019 11:19

Padat Lalu Lintas, Sudimampir Bakal Dipasangi Pelican Crossing

BANJARMASIN - Dinas Perhubungan Banjarmasin bakal memasang pelican crossing di…

Selasa, 16 Juli 2019 10:08
BREAKING NEWS

HARI INI..! Ratusan Sopir Taksi Online Berunjuk Rasa

BANJARMASIN - Sopir taksi online benar-benar hilang kesabaran. Merasa diperlakukan…

Selasa, 16 Juli 2019 09:53
Pemkab Tanah Bumbu

Ketua Dewan Beri Jawaban

BATULICIN - Ketua DPRD Tanah Bumbu H Supiansyah menyampaikan jawaban…

Selasa, 16 Juli 2019 09:47
Pemkab Tanah Bumbu

Susun Dokumen Peta Risiko Bencana

BATULICIN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Bumbu…

Selasa, 16 Juli 2019 09:45
Pemkab Tanah Bumbu

Warga Kurang Mampu Diberi Bantuan

BATULICIN - Pemkab Tanbu memberikan bantuan berupa sembako dan uang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*