MANAGED BY:
RABU
26 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

HUKUM & PERISTIWA

Sabtu, 18 Mei 2019 09:18
Laporan Adhariani Tentang Politik Uang Beberapa Caleg Dianggap Kedaluwarsa
TEMUKAN KELEMAHAN: Zamrony dari Indrayana Centre dicegat media di Bawaslu Kalsel, kemarin (17/5). Dia kuasa hukum dari ketiga caleg yang dilaporkan atas dugaan politik uang. | Foto: Syarafuddin/Radar Banjarmasin

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Bawaslu Kalsel memeriksa caleg Partai Demokrat, Ahmad Heru Kurniawan, kemarin (17/5) siang. Terkait dugaan kasus politik uang yang dilaporkan caleg DPD RI, Adhariani.

Mengenakan baju koko putih, Heru diperiksa selama dua jam lebih. Pemeriksaan digelar tertutup di kantor Bawaslu di Jalan RE Martadinata. Dia ditemani kuasa hukumnya, Zamrony dari Indrayana Centre (Integrity).

"Ada 50 pertanyaan yang disodorkan penyidik. Masih terlalu jauh kalau bicara tindak pidana pemilu. Karena baru tahap klarifikasi," kata Zamrony seusai pemeriksaan.

Awal bulan tadi, Adhariani melaporkan tiga caleg. Heru adalah caleg untuk pemilihan DPRD Banjarmasin di Dapil Banjarmasin Utara. Masih dari partai yang sama, juga dilaporkan Habib Ahmad Bahasyim, caleg untuk pemilihan DPRD Kalsel di Dapil Kalsel I.

Bahkan, laporan itu turut menyeret nama Habib Abdurrahman Bahasyim. Caleg untuk pemilihan DPD RI yang akrab disapa Habib Banua. Kedua habib ini memang memiliki hubungan keluarga.

Tudingannya serius. Trio caleg ini diadukan telah membagi-bagikan amplop duit di Kelurahan Sungai Andai pada masa tenang kampanye. Nominalnya Rp150 ribu per orang untuk 160 pemilih.

Zamrony melihat kelemahan fatal dari laporan Adhariani. Dia lantas menyitir Pasal 453 ayat (6) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Disebutkan, dugaan pelanggaran pemilu dilaporkan paling lambat tujuh hari kerja sejak temuan pelanggaran.

"Nah, temuannya tanggal 14 April. Jadi tenggat waktunya adalah tanggal 23 April. Sedangkan laporan baru masuk tanggal 3 Mei. Jadi sudah 15 hari. Artinya, laporan itu sudah kedaluwarsa. Syarat formilnya enggak terpenuhi," cecarnya.

Sebagai informasi tambahan, Integrity adalah kantor advokat dan konsultan hukum yang didirikan Denny Indrayana. Denny adalah Wakil Menteri Hukum dan HAM pada zaman Presiden SBY.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kalsel, Azhar Ridhani menekankan, pemeriksaan baru tahap klarifikasi. Menyusul pemeriksaan atas pelapor dan para saksi.

Selain Bawaslu, penyidik dari kejaksaan dan kepolisian juga dilibatkan selama pemeriksaan. "Apakah dugaan pelanggaran itu sesuai dengan pasal yang disangkakan," jelasnya.

Senin (20/5) depan, giliran kedua habib yang dipanggil Bawaslu. Terkait jalannya pemeriksaan, Azhar enggan berkomentar. "Masih dikaji," pungkasnya singkat. (fud/by/ema)


BACA JUGA

Kamis, 03 September 2015 08:40

Menengok Pusat Produksi Rinjing di Nagara: Pernah Produksi Wajan Khusus untuk Haulan Guru Sekumpul

<p><em>Ibu rumah tangga pasti mengenal alat masak yang satu ini. Ya, wajan atau rinjing…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .
*