MANAGED BY:
SENIN
22 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 20 Juni 2019 10:54
Kalsel Disebut Rawan Korupsi, Begini Bantahan Sekdaprov
Ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Pemprov Kalsel langsung bereaksi menanggapi pernyataan Kemendagri Tjahjo Kumolo yang menyebut Kalsel masuk dalam tiga provinsi rawan korupsi. Dipimpin langsung oleh SekdaAbdul Haris Makkie peserta rapat adalah Biro Hukum, Inspektorat hingga Asisten I Setdaprov Kalsel, rapat memutuskan ada yang keliru dari pernyataan itu.

Sekdaprov Kalsel Abdul Haris melalui Karo Humas Setdaprov Kalsel Kurnadiansyah membantah Kalsel masuk area rawan korupsi.

“Tak benar itu. Data dari Koordinator Supervisi dan pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah Kalimantan, kita mencapai 85 persen,” bantah Kurnadi menyebut presentase Monitoring Centre for Prevention (MCP).

“Kalau rata-rata se Kalsel sebesar 62 persen. Data itu dilansir Korsupgah KPK sendiri ketika rakor di Kalsel pada April tahun 2018 lalu,” terangnya.

Kurnadi menambahkan, progres MCP dalam hal pengadaan barang dan jasa, instansi Pemprov Kalsel juga termasuk baik. Persentasenya di angka 85 persen. “Data itu menunjukkan progres yang cukup signifikan dan masih dalam kategori baik,” tambahnya.

Inspektorat Kalsel Awi Sundari menyatakan, data terakhir yang diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Pemprov Kalsel sebenarnya warna hijau. Bahkan di bidang manajemen aset, persentasenya mencapai 71 persen.

Dia juga menegaskan, pengelolaan aset Pemprov sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Tak ada aset yang dijadikan milik pribadi. Bahkan tak ada catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegas Awi.

Dia memang tak menampik masih ada catatan dari BPK. Namun, catatan itu masih dalam klasifikasi wajar dan dapat diperbaiki. “Contohnya di pengelolaan keuangan. Memang tidak sempurna 100 persen. Ini pun kami lakukan perbaikan. Penilaiannya pun Pemprov mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP),” sebutnya.

Kala berada di Kalsel pada April 2019 lalu, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengungkapkan, secara keseluruhan 13 kabupaten dan kota di Kalsel masih memiliki nilai rata-rata 60 persen dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Menurutnya, nilai 60 persen tersebut masih rawan terjadinya tindak korupsi. Ada tiga sektor yang rawan, yakni sektor pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan manajemen sumber daya manusia terkait jual beli jabatan. Marwata mengatakan, di tiga sektor ini sudah ada beberapa kepala daerah yang ditindak.

“Dari skala 0 sampai 100 persen, Kalsel masih 60 persen. Tentu hal ini harus menjadi perhatian kepala daerah untuk meningkatkan angka capaian,” ujarnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel Aminudin Latief mengaku tidak tahu bagaimana bisa Kalsel bisa masuk dalam zona merah.

"Pernyataan Mendagri juga cuma menyebutkan Kalsel. Jadi tidak tahu yang diawasi KPK itu provinsi atau kabupaten/kota," bebernya.

Bakeuda Kalsel sendiri menurutnya selama ini bekerja sesuai kapasitas yang menjadi tugas pokok fungsi tertentu secara kelembagaan.

"Khususnya terkait Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (aset daerah) selama ini mempedomani mekanisme proses, prosedur dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Ditanya, apakah Pemprov Kalsel punya aset yang rawan dikorupsi atau terbengkalai kemudian diover ke pihak lain? dia menyebut tidak ada. "Sejauh yang kami tahu semua aset aman. Dan tidak ada indikasi korupsi," pungkasnya.

Sebelumnya, Provinsi Kalsel ternyata masuk zona merah yang dipantau khusus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bersama dua provinsi lainnya, yakni Papua dan Sulawesi Selatan.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat pembukaan kegiatan di Grand Paragon Hotel, Tamansari, Jakarta Barat, Selasa (18/6) tadi.

Dia mengingatkan, agar pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam mengurus aset milik daerah. Lantaran, ada sejumlah provinsi yang sedang menjadi fokus KPK terkait area merah atau area rawan korupsi.

"Area merah itu Papua, Sulsel dan Kalsel. Ini tolong harus kompak Pemda dan DPRD khususnya menyangkut aset daerah itu akan jadi fokus KPK," katanya. (mof/ris/ran/ema)


BACA JUGA

Minggu, 21 Juli 2019 17:04

Dishub Banjarbaru Siap Tambah Rute ke Gambut

BANJARBARU - Wacana akan dioperasionalkannya terminal Gambut Barakat mendapat respons…

Minggu, 21 Juli 2019 16:56

Gubernur Ingin RS Ulin Raih Akreditasi Internasional

BANJARMASIN - Komitmen mulia Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dan…

Sabtu, 20 Juli 2019 16:42

MPLS SMK Pertanian Banjarbaru Ditutup Malam Inagurasi

BANJARBARU -Malam inagurasi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang dilaksanakan…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:21

Pembangunan Tanbu Dikritik Mantan Wakil Bupatinya Sendiri

BATULICIN - Selain Zairullah Azhar, Sulaiman Umar dan Sudian Noor,…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:14

Ketika Kartu Sakti Kacaukan Sistem Zonasi

BANJARMASIN - Tudingan Sekolah Menengah Swasta (SMA) swasta tidak kebagian…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:10

Cegah Karhutla Pakai Cara Baru

BANJARMASIN - Titik -titik hotspot sudah mulai bermunculan di sejumlah…

Sabtu, 20 Juli 2019 10:01

Meski Banjarmasin dan HST Ditunda, Akhirnya Caleg Terpilih Daerah Lain Bisa Disahkan

BANJARMASIN - Caleg terpilih di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Hulu…

Sabtu, 20 Juli 2019 09:32

6 Jembatan Ulin di Banjarmasin Tengah akan Diganti Beton

BANJARMASIN - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Banjarmasin bakal…

Sabtu, 20 Juli 2019 09:25

Jika Ingin Larang Miras, Pengamat: Pemko Harus Datangi MA

BANJARMASIN - Menghadapi masalah minuman keras, pemko dibuat serba salah.…

Sabtu, 20 Juli 2019 09:15
Pemkab Balangan

Tanamkan Minat Baca Pada Anak, TK Harapan Bangsa Kunjungi Perpustakaan

PARINGIN - Bunda PAUD Balangan Nursidah Ansharuddin bersama guru, orang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*