MANAGED BY:
MINGGU
18 FEBRUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BISNIS

Rabu, 07 Desember 2016 17:05
Ingat ya..! Dilarang Melakukan Kegiatan Usaha di Lahan Gambut
Ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Ekosistem gambut kini tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan usaha. Baik masyarakat maupun korporasi. Sebab, pemerintah telah merevisi aturan tentang pengelolaan gambut. Perubahan aturan itu ditandatangani Presiden pada Jumat (2/12). Revisi tersebut mencangkup kewenangan, substansi kebijakan dan penyesuaian sanksi administrasi dengan subtansi kebijakan.

Aturan yang lama, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut belum mengatur tentang pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha. Nah, di peraturan yang baru, yakni PP 57/2016 tentang Perubahan atas PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengatur ketentuan tersebut.

Dengan demikian, insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti yang terjadi pada 2015 lalu di areal gambut diharapkan tidak lagi terjadi seiring adanya perubahan aturan itu. Eksosistem gambut kedepan tidak boleh lagi digunakan untuk penggunaan lahan (land use) yang mengganggu fungsi hidrologis kesatuan hidrologi gambut (KHG).

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang menjelaskan, kebakaran terbesar di lahan gambut, seperti yang pernah terjadi di wilayah Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sulit dipadamkan. Sebab, karakteristik gambut memiliki kecenderungan mudah terbakar saat musim kemarau.

Kedepan, Awang berjanji bakal intensif melakukan pengawasan di kawasan lahan gambut yang menjadi prioritas restorasi. Saat ini, sudah ada tim satuan tugas (satgas) monitoring, evaluasi, operasi serta pemeliharaan restorasi gambut KLHK yang bakal terjun ke setiap daerah. ”Kami juga sudah punya peralatan, sehingga mudah untuk mengawasi,” ujarnya. Tim satgas menggunakan drone untuk menangkap visual lahan gambut dari udara.

Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menyambut baik dengan terbitnya peraturan tersebut. Menurutnya, demi menyelamatkan lahan gambut perlu adanya aturan yang tegas. "Karena salah satu penyebab darurat asap (Karhutla) ialah penggunaan ekosistem rawa gambut secara luas dan tidak terkendali," katanya.

Namun, peraturan sendiri seharusnya tidak mengesampingkan kearifan lokal. Sebab, yang merusak lahan gambut selama ini ialah perusahaan. Bukan masyarakat sekitar yang melakukan pengelolaan dengan skala kecil. "Masyarakat sangat paham cara bertanam di lahan gambut. Buktinya ketika perusahaan belum banyak dan hanya masyarakat yang mengelola lahan gambut, tidak ada musibah Karhutla parah," ujarnya.

Sementara ketika pemerintah banyak mengeluarkan izin untuk perusahaan besar, ekosistem lahan gambut mulai rusak. Kebakaran hutan semakin parah, ketika musim kemarau tiba. "Jadi yang perlu diawasi ketat ialah perusahaan," ungkap Kisworo.

Sayangnya, selama ini pemerintah kurang ketat mengawasi perusahaan skala besar. Bahkan, banyak perusahaan yang lolos dari hukum ketika melakukan pelanggaran. "Sementara ketika masyarakat yang salah, sangat cepat proses hukumnya," pungkasnya.

Dikonfirmasi via telpon kemarin (6/12) malam, Anggota Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Kalsel Sri Aida mengaku belum bisa berkomentar banyak. Lantaran tim belum membaca salinan revisi dari presiden tersebut.

TRGD juga masih menunggu simposium internasional gambut di Jakarta, pekan depan. "Saya yakin informasi-informasi yang valid bakal dibeberkan disitu. Termasuk juga soal berita itu," ujarnya kepada Radar Banjarmasin.

Yang jelas, sambung Sri, dunia internasional sudah menetapkan larangan kegiatan usaha di atas ekosistem gambut. Tinggal bagaimana Indonesia menyikapinya. Jika benar terjadi, dampaknya pemerintah daerah harus merevisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang sudah ada.

"Tapi sekali lagi kelewat dini bagi kami untuk berkomentar. Tunggu pekan depan deh," tukasnya. (JPG/fud/ris/by/ran)


BACA JUGA

Kamis, 01 Februari 2018 15:45

Pengusaha Batubara Dominan Tunggak Pajak di Banua

BANJARMASIN – Meski menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) terbesar, ternyata…

Senin, 29 Januari 2018 10:17

Harga Cabai Kembali Meroket

KANDANGAN – Harga cabai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sepanjang bulan Januari 2018 ini,…

Sabtu, 27 Januari 2018 14:46

Geliat Bisnis MUA di Banjarmasin Kini Kian Menjanjikan

Make up artist (MUA). Siapa yang tak tahu dengan sebutan itu. Apalagi di kalangan perempuan masa kini.…

Rabu, 10 Januari 2018 16:02

Ternyata Daging Ayam Sumbang Inflasi Tertinggi

BANJARBARU - Di bulan Desember 2017 lalu, Kalsel merupakan gabungan dari Kota Banjarmasin dan Tanjung…

Selasa, 02 Januari 2018 15:07

Pelaku Industri Optimis Perbankan Syariah Meningkat

BANJARMASIN - Industri keuangan syariah di Indonesia masih sangat kecil jika dibanding dengan industri…

Minggu, 17 Desember 2017 13:48

Dua Minggu Jelang Tahun Baru, Harga Kebutuhan Pokok Naik

KANDANGAN — Dua minggu menjelang natal 2017 dan tahun baru 2018 harga kebutuhan pokok di Kabupaten…

Kamis, 14 Desember 2017 15:34

HEDEH..!! Gas 12 Kg Juga Ikutan Langka

AMUNTAI - Sejak November lalu, masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dibuat bingung dengan menghilangnya…

Kamis, 14 Desember 2017 12:24

Jelang Natal dan Tahun Baru Tak Ada Penambahan Tabung Gas

BANJARMASIN - Menggenjot sepeda Federal butut dari rumahnya di Pekapuran, Taufik Rahman mendatangi pangkalan…

Selasa, 12 Desember 2017 12:20

Pasokan Elpiji di Kalsel Aman

BANJARMASIN - Pertamina memastikan pasokan elpiji  3 kilogram  di Kalimantan Selatan aman.…

Senin, 11 Desember 2017 19:17

PLN Kalselteng Kenalkan Kompor Induksi

BANJARBARU - Ratusan masyarakat Banjarmasin antusias menghadiri acara "Bamasak Mamakai Kompor Induksi"…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .