MANAGED BY:
SABTU
22 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Rabu, 07 Desember 2016 17:05
Ingat ya..! Dilarang Melakukan Kegiatan Usaha di Lahan Gambut
Ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Ekosistem gambut kini tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan usaha. Baik masyarakat maupun korporasi. Sebab, pemerintah telah merevisi aturan tentang pengelolaan gambut. Perubahan aturan itu ditandatangani Presiden pada Jumat (2/12). Revisi tersebut mencangkup kewenangan, substansi kebijakan dan penyesuaian sanksi administrasi dengan subtansi kebijakan.

Aturan yang lama, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut belum mengatur tentang pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha. Nah, di peraturan yang baru, yakni PP 57/2016 tentang Perubahan atas PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengatur ketentuan tersebut.

Dengan demikian, insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti yang terjadi pada 2015 lalu di areal gambut diharapkan tidak lagi terjadi seiring adanya perubahan aturan itu. Eksosistem gambut kedepan tidak boleh lagi digunakan untuk penggunaan lahan (land use) yang mengganggu fungsi hidrologis kesatuan hidrologi gambut (KHG).

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang menjelaskan, kebakaran terbesar di lahan gambut, seperti yang pernah terjadi di wilayah Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sulit dipadamkan. Sebab, karakteristik gambut memiliki kecenderungan mudah terbakar saat musim kemarau.

Kedepan, Awang berjanji bakal intensif melakukan pengawasan di kawasan lahan gambut yang menjadi prioritas restorasi. Saat ini, sudah ada tim satuan tugas (satgas) monitoring, evaluasi, operasi serta pemeliharaan restorasi gambut KLHK yang bakal terjun ke setiap daerah. ”Kami juga sudah punya peralatan, sehingga mudah untuk mengawasi,” ujarnya. Tim satgas menggunakan drone untuk menangkap visual lahan gambut dari udara.

Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menyambut baik dengan terbitnya peraturan tersebut. Menurutnya, demi menyelamatkan lahan gambut perlu adanya aturan yang tegas. "Karena salah satu penyebab darurat asap (Karhutla) ialah penggunaan ekosistem rawa gambut secara luas dan tidak terkendali," katanya.

Namun, peraturan sendiri seharusnya tidak mengesampingkan kearifan lokal. Sebab, yang merusak lahan gambut selama ini ialah perusahaan. Bukan masyarakat sekitar yang melakukan pengelolaan dengan skala kecil. "Masyarakat sangat paham cara bertanam di lahan gambut. Buktinya ketika perusahaan belum banyak dan hanya masyarakat yang mengelola lahan gambut, tidak ada musibah Karhutla parah," ujarnya.

Sementara ketika pemerintah banyak mengeluarkan izin untuk perusahaan besar, ekosistem lahan gambut mulai rusak. Kebakaran hutan semakin parah, ketika musim kemarau tiba. "Jadi yang perlu diawasi ketat ialah perusahaan," ungkap Kisworo.

Sayangnya, selama ini pemerintah kurang ketat mengawasi perusahaan skala besar. Bahkan, banyak perusahaan yang lolos dari hukum ketika melakukan pelanggaran. "Sementara ketika masyarakat yang salah, sangat cepat proses hukumnya," pungkasnya.

Dikonfirmasi via telpon kemarin (6/12) malam, Anggota Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Kalsel Sri Aida mengaku belum bisa berkomentar banyak. Lantaran tim belum membaca salinan revisi dari presiden tersebut.

TRGD juga masih menunggu simposium internasional gambut di Jakarta, pekan depan. "Saya yakin informasi-informasi yang valid bakal dibeberkan disitu. Termasuk juga soal berita itu," ujarnya kepada Radar Banjarmasin.

Yang jelas, sambung Sri, dunia internasional sudah menetapkan larangan kegiatan usaha di atas ekosistem gambut. Tinggal bagaimana Indonesia menyikapinya. Jika benar terjadi, dampaknya pemerintah daerah harus merevisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang sudah ada.

"Tapi sekali lagi kelewat dini bagi kami untuk berkomentar. Tunggu pekan depan deh," tukasnya. (JPG/fud/ris/by/ran)


BACA JUGA

Jumat, 07 September 2018 13:14

Demo Selamatkan Rupiah, Suara Mahasiswa Tak Didengar Anggota Dewan

BANJARMASIN - Rupiah masih terpuruk di angka hampir Rp 15ribu per dollarnya. Sejumlah mahasiswa-mahasiswi…

Kamis, 06 September 2018 15:03

Dolar Naik, Bagaimana Dengan Harga BBM? Ini Jawaban Pertamina

BANJARMASIN – PT Pertamina (Persero) menegaskan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina…

Kamis, 09 Agustus 2018 13:49

BURUAN..!! Pemprov Kalsel Bebaskan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor

BANJARMASIN - Dalam rangka Hari Jadi Provinsi Kalsel ke-68, Pemerintah Provinsi Kalsel memberikan keringanan…

Sabtu, 04 Agustus 2018 11:14

Uniknya Warung Amal HKSN, Boleh Bayar Lebih, Boleh Makan Gratis

Warung Amal HKSN boleh dibilang nekat. Membuka rumah makan dengan konsep "eat as you can, pay as you…

Sabtu, 28 Juli 2018 14:52

Jelang Iduladha, Harga Sapi Kurban Melonjak Naik

BANJARMASIN - Banyak umat muslim membeli hewan kurban pada hari raya Iduladha. Meningkatnya permintaan…

Rabu, 25 Juli 2018 10:06

DUH.. Tiket Pesawat Langka dan Mahal

BANJARBARU - Penerbangan jurusan Bandara Syamsudin Noor, dalam beberapa pekan terakhir nampaknya sedang…

Selasa, 24 Juli 2018 12:01

Hore.. Pajak Berkurang UMKM Senang

BANJARMASIN - Ada aturan baru mengenai penurunan tarif pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)…

Senin, 23 Juli 2018 16:36

Pelanggan Barbershop Turun Meningkat, Tapi Jasanya Menurun

BANJARMASIN - Bisnis pangkas rambut pria (barbershop) menjadi populer beberapa tahun terakhir. Jika…

Jumat, 20 Juli 2018 09:38

Penjual Bendera Jelang 17 Agustus Mulai Terlihat

BANJARBARU – Kurang dari sebulan lagi, peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dirayakan.…

Selasa, 17 Juli 2018 13:33

Kerajinan Ilung Makin Berkembang di HST

BARABAI – Kerajinan anyaman ilung (eceng gondok) merupakan produk unggulan Kabupaten Hulu Sungai…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .