MANAGED BY:
KAMIS
29 JUNI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BISNIS

Rabu, 07 Desember 2016 17:05
Ingat ya..! Dilarang Melakukan Kegiatan Usaha di Lahan Gambut
Ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Ekosistem gambut kini tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan usaha. Baik masyarakat maupun korporasi. Sebab, pemerintah telah merevisi aturan tentang pengelolaan gambut. Perubahan aturan itu ditandatangani Presiden pada Jumat (2/12). Revisi tersebut mencangkup kewenangan, substansi kebijakan dan penyesuaian sanksi administrasi dengan subtansi kebijakan.

Aturan yang lama, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut belum mengatur tentang pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha. Nah, di peraturan yang baru, yakni PP 57/2016 tentang Perubahan atas PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengatur ketentuan tersebut.

Dengan demikian, insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti yang terjadi pada 2015 lalu di areal gambut diharapkan tidak lagi terjadi seiring adanya perubahan aturan itu. Eksosistem gambut kedepan tidak boleh lagi digunakan untuk penggunaan lahan (land use) yang mengganggu fungsi hidrologis kesatuan hidrologi gambut (KHG).

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang menjelaskan, kebakaran terbesar di lahan gambut, seperti yang pernah terjadi di wilayah Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sulit dipadamkan. Sebab, karakteristik gambut memiliki kecenderungan mudah terbakar saat musim kemarau.

Kedepan, Awang berjanji bakal intensif melakukan pengawasan di kawasan lahan gambut yang menjadi prioritas restorasi. Saat ini, sudah ada tim satuan tugas (satgas) monitoring, evaluasi, operasi serta pemeliharaan restorasi gambut KLHK yang bakal terjun ke setiap daerah. ”Kami juga sudah punya peralatan, sehingga mudah untuk mengawasi,” ujarnya. Tim satgas menggunakan drone untuk menangkap visual lahan gambut dari udara.

Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menyambut baik dengan terbitnya peraturan tersebut. Menurutnya, demi menyelamatkan lahan gambut perlu adanya aturan yang tegas. "Karena salah satu penyebab darurat asap (Karhutla) ialah penggunaan ekosistem rawa gambut secara luas dan tidak terkendali," katanya.

Namun, peraturan sendiri seharusnya tidak mengesampingkan kearifan lokal. Sebab, yang merusak lahan gambut selama ini ialah perusahaan. Bukan masyarakat sekitar yang melakukan pengelolaan dengan skala kecil. "Masyarakat sangat paham cara bertanam di lahan gambut. Buktinya ketika perusahaan belum banyak dan hanya masyarakat yang mengelola lahan gambut, tidak ada musibah Karhutla parah," ujarnya.

Sementara ketika pemerintah banyak mengeluarkan izin untuk perusahaan besar, ekosistem lahan gambut mulai rusak. Kebakaran hutan semakin parah, ketika musim kemarau tiba. "Jadi yang perlu diawasi ketat ialah perusahaan," ungkap Kisworo.

Sayangnya, selama ini pemerintah kurang ketat mengawasi perusahaan skala besar. Bahkan, banyak perusahaan yang lolos dari hukum ketika melakukan pelanggaran. "Sementara ketika masyarakat yang salah, sangat cepat proses hukumnya," pungkasnya.

Dikonfirmasi via telpon kemarin (6/12) malam, Anggota Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Kalsel Sri Aida mengaku belum bisa berkomentar banyak. Lantaran tim belum membaca salinan revisi dari presiden tersebut.

TRGD juga masih menunggu simposium internasional gambut di Jakarta, pekan depan. "Saya yakin informasi-informasi yang valid bakal dibeberkan disitu. Termasuk juga soal berita itu," ujarnya kepada Radar Banjarmasin.

Yang jelas, sambung Sri, dunia internasional sudah menetapkan larangan kegiatan usaha di atas ekosistem gambut. Tinggal bagaimana Indonesia menyikapinya. Jika benar terjadi, dampaknya pemerintah daerah harus merevisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang sudah ada.

"Tapi sekali lagi kelewat dini bagi kami untuk berkomentar. Tunggu pekan depan deh," tukasnya. (JPG/fud/ris/by/ran)


BACA JUGA

Kamis, 22 Juni 2017 19:47

Minat Belanja di DM Meningkat, Hari Raya Buka Pukul 12.00 Wita

BANJARMASIN - Peraturan jam operasional restoran selama bulan Ramadan yang diatur oleh Pemko Banjarmasin…

Kamis, 22 Juni 2017 19:21

Sembilan Desa Dapat Kado Lebaran PLN

BANJARBARU - Menyambut hari raya Idul Fitri yang tinggal menghitung hari, PLN Wilayah Kalimantan Selatan…

Rabu, 21 Juni 2017 13:30

Dukung Proyek 35.000 MW

BANJARBARU – Dalam proyek nasional 35.000 Mega Watt (MW) , selain harus membangun pembangkit ,…

Rabu, 21 Juni 2017 12:40

PLN Tak Khawatir dengan Idul Fitri

BANJARBARU - General Manager PT PLN Area Kalsel-Teng, Purnomo mengklaim pasokan listrik hingga Idul…

Senin, 19 Juni 2017 15:56

SANGAR, Lihat nih Tampang Honda CMX500 Rebel

BANJARMASIN - Honda terus memperkuat pasar big bikenya di Indonesia, tak terkecuali di Kalimantan Selatan…

Senin, 19 Juni 2017 15:51

Peluang Rp18 Juta Pasca Lebaran

  KOTABARU - Pasca Ramadan jika nasib baik, petani jagung di Desa Sungup Pulau Laut Tengah akan…

Minggu, 18 Juni 2017 19:33

PLN Berikan Diskon Biaya Penyambungan Tambah Daya

JAKARTA - Menyambut Hari Raya Idul Fitri 1438 H, PLN memberikan kado spesial bagi pelanggan setia PLN…

Selasa, 13 Juni 2017 12:45

Harga Sayuran Merangkak Naik

BATULICIN – Dua pekan sebelum lebaran, harga sayuran di Pasar Harian Batulicin, terus merangkak…

Rabu, 07 Juni 2017 03:35

LIHAT, Trio Motor Kenalkan Scoopy eSP

BANJARMASIN - PT Trio Motor selaku main dealer Honda untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan…

Jumat, 02 Juni 2017 13:16

Canon EOS M10 di Borneo Digital jadi Primadona

BANJARMASIN – Canon EOS M10 menjadi kamera best seller belakangan ini di Banjarmasin. Ini dialami…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .