MANAGED BY:
JUMAT
27 APRIL
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BISNIS

Rabu, 07 Desember 2016 17:05
Ingat ya..! Dilarang Melakukan Kegiatan Usaha di Lahan Gambut
Ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Ekosistem gambut kini tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan usaha. Baik masyarakat maupun korporasi. Sebab, pemerintah telah merevisi aturan tentang pengelolaan gambut. Perubahan aturan itu ditandatangani Presiden pada Jumat (2/12). Revisi tersebut mencangkup kewenangan, substansi kebijakan dan penyesuaian sanksi administrasi dengan subtansi kebijakan.

Aturan yang lama, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut belum mengatur tentang pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha. Nah, di peraturan yang baru, yakni PP 57/2016 tentang Perubahan atas PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengatur ketentuan tersebut.

Dengan demikian, insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti yang terjadi pada 2015 lalu di areal gambut diharapkan tidak lagi terjadi seiring adanya perubahan aturan itu. Eksosistem gambut kedepan tidak boleh lagi digunakan untuk penggunaan lahan (land use) yang mengganggu fungsi hidrologis kesatuan hidrologi gambut (KHG).

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang menjelaskan, kebakaran terbesar di lahan gambut, seperti yang pernah terjadi di wilayah Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sulit dipadamkan. Sebab, karakteristik gambut memiliki kecenderungan mudah terbakar saat musim kemarau.

Kedepan, Awang berjanji bakal intensif melakukan pengawasan di kawasan lahan gambut yang menjadi prioritas restorasi. Saat ini, sudah ada tim satuan tugas (satgas) monitoring, evaluasi, operasi serta pemeliharaan restorasi gambut KLHK yang bakal terjun ke setiap daerah. ”Kami juga sudah punya peralatan, sehingga mudah untuk mengawasi,” ujarnya. Tim satgas menggunakan drone untuk menangkap visual lahan gambut dari udara.

Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menyambut baik dengan terbitnya peraturan tersebut. Menurutnya, demi menyelamatkan lahan gambut perlu adanya aturan yang tegas. "Karena salah satu penyebab darurat asap (Karhutla) ialah penggunaan ekosistem rawa gambut secara luas dan tidak terkendali," katanya.

Namun, peraturan sendiri seharusnya tidak mengesampingkan kearifan lokal. Sebab, yang merusak lahan gambut selama ini ialah perusahaan. Bukan masyarakat sekitar yang melakukan pengelolaan dengan skala kecil. "Masyarakat sangat paham cara bertanam di lahan gambut. Buktinya ketika perusahaan belum banyak dan hanya masyarakat yang mengelola lahan gambut, tidak ada musibah Karhutla parah," ujarnya.

Sementara ketika pemerintah banyak mengeluarkan izin untuk perusahaan besar, ekosistem lahan gambut mulai rusak. Kebakaran hutan semakin parah, ketika musim kemarau tiba. "Jadi yang perlu diawasi ketat ialah perusahaan," ungkap Kisworo.

Sayangnya, selama ini pemerintah kurang ketat mengawasi perusahaan skala besar. Bahkan, banyak perusahaan yang lolos dari hukum ketika melakukan pelanggaran. "Sementara ketika masyarakat yang salah, sangat cepat proses hukumnya," pungkasnya.

Dikonfirmasi via telpon kemarin (6/12) malam, Anggota Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Kalsel Sri Aida mengaku belum bisa berkomentar banyak. Lantaran tim belum membaca salinan revisi dari presiden tersebut.

TRGD juga masih menunggu simposium internasional gambut di Jakarta, pekan depan. "Saya yakin informasi-informasi yang valid bakal dibeberkan disitu. Termasuk juga soal berita itu," ujarnya kepada Radar Banjarmasin.

Yang jelas, sambung Sri, dunia internasional sudah menetapkan larangan kegiatan usaha di atas ekosistem gambut. Tinggal bagaimana Indonesia menyikapinya. Jika benar terjadi, dampaknya pemerintah daerah harus merevisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang sudah ada.

"Tapi sekali lagi kelewat dini bagi kami untuk berkomentar. Tunggu pekan depan deh," tukasnya. (JPG/fud/ris/by/ran)


BACA JUGA

Rabu, 25 April 2018 15:24

Jelang Ramadan Harga Sembako Mulai Melonjak, Segini Naiknya

Harga bawang merah akhir-akhir ini terus merangkak naik. Tak tanggung-tanggung, tak sampai satu bulan…

Rabu, 18 April 2018 12:29

Bawang Merah Merangkak Naik, Paman Birin Langsung Sidak ke Pasar

BANJARMASIN - Menyambut bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, harga dan stok barang mestinya terpantau stabil.…

Selasa, 17 April 2018 15:59

Tak Berizin, Usaha Pertamini Makin Menjamur di Banjarbaru

BANJARBARU - Ramai-ramai membuka usaha bensin eceran ala pom bensin mini, Pemko Banjarbaru menyebut…

Selasa, 10 April 2018 20:12

Alamak...! 2.000 Tabung Gas Melon ini Diduga Palsu

BANJARMASIN - Direktorat Intelkam dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalsel menggerebek sebuah gudang.…

Minggu, 08 April 2018 11:25

Harga Bawang Merah Naik Tajam

BANJARBARU - Harga bawang merah akhir-akhir ini terus merangkak naik. Tak tanggung-tanggung, hanya…

Sabtu, 07 April 2018 11:31

Gara-gara Berita Produk Makarel Bercacing, Penjualan Sarden Kena Imbas

BANJARBARU - Beredarnya kabar adanya produk ikan kalengan bercacing, berimbas kepada penjualan produk…

Senin, 02 April 2018 17:50

Sejak Cinemaxx Q Mall Dibuka, XXI di Duta Mall Nampak Sepi

Jika dulu, hanya ada XXI Duta Mall Banjarmasin, kini bioskop Cinemaxx juga hadir di Banjarbaru. Bagaimana…

Selasa, 27 Maret 2018 12:12
Bisnis

Datascrip Kunjungi Radar Banjarmasin

BANJARBARU - Datascrip Jakarta mengunjungi kantor pusat gedung biru Radar Banjarmasin di Landasan Ulin…

Jumat, 23 Maret 2018 15:59

FAKTA, Konsumen Kalsel Rawan Dibodohi Pelaku Usaha

Masyarakat Kalimantan Selatan mudah menjadi korban kecurangan pelaku usaha yang nakal. M OSCAR FRABY,…

Selasa, 13 Maret 2018 09:34

Pasang Baru Listrik Hanya Dalam Hitungan Hari

BANJARMASIN - Sejalan dengan membaiknya ketersediaan pasokan listrik, Pasang Baru (PB) listrik…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .