MANAGED BY:
SENIN
11 DESEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BISNIS

Rabu, 07 Desember 2016 17:05
Ingat ya..! Dilarang Melakukan Kegiatan Usaha di Lahan Gambut
Ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Ekosistem gambut kini tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan usaha. Baik masyarakat maupun korporasi. Sebab, pemerintah telah merevisi aturan tentang pengelolaan gambut. Perubahan aturan itu ditandatangani Presiden pada Jumat (2/12). Revisi tersebut mencangkup kewenangan, substansi kebijakan dan penyesuaian sanksi administrasi dengan subtansi kebijakan.

Aturan yang lama, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut belum mengatur tentang pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha. Nah, di peraturan yang baru, yakni PP 57/2016 tentang Perubahan atas PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengatur ketentuan tersebut.

Dengan demikian, insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti yang terjadi pada 2015 lalu di areal gambut diharapkan tidak lagi terjadi seiring adanya perubahan aturan itu. Eksosistem gambut kedepan tidak boleh lagi digunakan untuk penggunaan lahan (land use) yang mengganggu fungsi hidrologis kesatuan hidrologi gambut (KHG).

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang menjelaskan, kebakaran terbesar di lahan gambut, seperti yang pernah terjadi di wilayah Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sulit dipadamkan. Sebab, karakteristik gambut memiliki kecenderungan mudah terbakar saat musim kemarau.

Kedepan, Awang berjanji bakal intensif melakukan pengawasan di kawasan lahan gambut yang menjadi prioritas restorasi. Saat ini, sudah ada tim satuan tugas (satgas) monitoring, evaluasi, operasi serta pemeliharaan restorasi gambut KLHK yang bakal terjun ke setiap daerah. ”Kami juga sudah punya peralatan, sehingga mudah untuk mengawasi,” ujarnya. Tim satgas menggunakan drone untuk menangkap visual lahan gambut dari udara.

Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menyambut baik dengan terbitnya peraturan tersebut. Menurutnya, demi menyelamatkan lahan gambut perlu adanya aturan yang tegas. "Karena salah satu penyebab darurat asap (Karhutla) ialah penggunaan ekosistem rawa gambut secara luas dan tidak terkendali," katanya.

Namun, peraturan sendiri seharusnya tidak mengesampingkan kearifan lokal. Sebab, yang merusak lahan gambut selama ini ialah perusahaan. Bukan masyarakat sekitar yang melakukan pengelolaan dengan skala kecil. "Masyarakat sangat paham cara bertanam di lahan gambut. Buktinya ketika perusahaan belum banyak dan hanya masyarakat yang mengelola lahan gambut, tidak ada musibah Karhutla parah," ujarnya.

Sementara ketika pemerintah banyak mengeluarkan izin untuk perusahaan besar, ekosistem lahan gambut mulai rusak. Kebakaran hutan semakin parah, ketika musim kemarau tiba. "Jadi yang perlu diawasi ketat ialah perusahaan," ungkap Kisworo.

Sayangnya, selama ini pemerintah kurang ketat mengawasi perusahaan skala besar. Bahkan, banyak perusahaan yang lolos dari hukum ketika melakukan pelanggaran. "Sementara ketika masyarakat yang salah, sangat cepat proses hukumnya," pungkasnya.

Dikonfirmasi via telpon kemarin (6/12) malam, Anggota Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Kalsel Sri Aida mengaku belum bisa berkomentar banyak. Lantaran tim belum membaca salinan revisi dari presiden tersebut.

TRGD juga masih menunggu simposium internasional gambut di Jakarta, pekan depan. "Saya yakin informasi-informasi yang valid bakal dibeberkan disitu. Termasuk juga soal berita itu," ujarnya kepada Radar Banjarmasin.

Yang jelas, sambung Sri, dunia internasional sudah menetapkan larangan kegiatan usaha di atas ekosistem gambut. Tinggal bagaimana Indonesia menyikapinya. Jika benar terjadi, dampaknya pemerintah daerah harus merevisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang sudah ada.

"Tapi sekali lagi kelewat dini bagi kami untuk berkomentar. Tunggu pekan depan deh," tukasnya. (JPG/fud/ris/by/ran)


BACA JUGA

Sabtu, 02 Desember 2017 10:06
Kuliner

Angin Laut Membawa Hidangan Misterius ke Banjarbaru

BANJARBARU - Secara definitif, Angin laut adalah angin yang berembus dari arah lautan ke daratan…

Selasa, 28 November 2017 10:09

Pertama di Kalsel, Apartemen Eksklusif di Atas Mall dengan Keuntungan Menggiurkan

BANJARMASIN - Kalimantan Selatan rupanya jadi pasar apartemen potensial. Tidak heran, Mayapada Group…

Minggu, 26 November 2017 06:38

Program Market Day, Satu Siswa Dapat Rp140 Ribu

BANJARBARU - Program Market Day untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan mulai digelar sekolah di Banjarbaru.…

Sabtu, 25 November 2017 11:20

Tahun ini PAD Perhotelan di Banjarmasin Meningkat

BANJARMASIN – Banyaknya kegiatan berskala nasional yang digelar, mendatangkan keuntungan tersendiri…

Jumat, 24 November 2017 14:52

Menjanjikan, Ekowisata Bekantan Terus Dikembangkan

BANJARMASIN - Saat ini wisata kehidupan liar (Wildlife Tourisme) adalah wisata yang sangat besar dan…

Kamis, 23 November 2017 11:54
Ekonomi Bisnis

Ekonomi Lesu, Pajak Hotel dan Restoran Digenjot

BANJARMASIN - Di tengah lesunya ekonomi dalam waktu dua tahun terakhir, Pemerintah Kota Banjarmasin…

Jumat, 17 November 2017 14:31

Ikan Kalsel Sasar Pasar Uni Eropa

BANJARMASIN – Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) adalah salah satu syarat ekspor produk perikanan…

Kamis, 16 November 2017 08:40

Nasi Rantang Membangkitkan Kenangan Ala Dafam

BANJARBARU - Rantang adalah simbol kenangan masa kecil. Hampir semua orang punya kisah tersendiri…

Jumat, 10 November 2017 11:31

Ssstt.. Kawasan Gambut Sekarang Makin Mahal Loh

BANJARMASIN - Masyarakat Profesii Penilai Indonesia (MAPPI) Kalselteng menilai kawasan Gambut Kabupaten…

Selasa, 07 November 2017 12:03

Walikota Apresiasi Program CSR PLN KalselTeng

BANJARBARU - PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (PLN Kalselteng)…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .