MANAGED BY:
SELASA
23 MEI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BISNIS

Rabu, 07 Desember 2016 17:05
Ingat ya..! Dilarang Melakukan Kegiatan Usaha di Lahan Gambut
Ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Ekosistem gambut kini tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan usaha. Baik masyarakat maupun korporasi. Sebab, pemerintah telah merevisi aturan tentang pengelolaan gambut. Perubahan aturan itu ditandatangani Presiden pada Jumat (2/12). Revisi tersebut mencangkup kewenangan, substansi kebijakan dan penyesuaian sanksi administrasi dengan subtansi kebijakan.

Aturan yang lama, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut belum mengatur tentang pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha. Nah, di peraturan yang baru, yakni PP 57/2016 tentang Perubahan atas PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengatur ketentuan tersebut.

Dengan demikian, insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti yang terjadi pada 2015 lalu di areal gambut diharapkan tidak lagi terjadi seiring adanya perubahan aturan itu. Eksosistem gambut kedepan tidak boleh lagi digunakan untuk penggunaan lahan (land use) yang mengganggu fungsi hidrologis kesatuan hidrologi gambut (KHG).

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang menjelaskan, kebakaran terbesar di lahan gambut, seperti yang pernah terjadi di wilayah Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sulit dipadamkan. Sebab, karakteristik gambut memiliki kecenderungan mudah terbakar saat musim kemarau.

Kedepan, Awang berjanji bakal intensif melakukan pengawasan di kawasan lahan gambut yang menjadi prioritas restorasi. Saat ini, sudah ada tim satuan tugas (satgas) monitoring, evaluasi, operasi serta pemeliharaan restorasi gambut KLHK yang bakal terjun ke setiap daerah. ”Kami juga sudah punya peralatan, sehingga mudah untuk mengawasi,” ujarnya. Tim satgas menggunakan drone untuk menangkap visual lahan gambut dari udara.

Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menyambut baik dengan terbitnya peraturan tersebut. Menurutnya, demi menyelamatkan lahan gambut perlu adanya aturan yang tegas. "Karena salah satu penyebab darurat asap (Karhutla) ialah penggunaan ekosistem rawa gambut secara luas dan tidak terkendali," katanya.

Namun, peraturan sendiri seharusnya tidak mengesampingkan kearifan lokal. Sebab, yang merusak lahan gambut selama ini ialah perusahaan. Bukan masyarakat sekitar yang melakukan pengelolaan dengan skala kecil. "Masyarakat sangat paham cara bertanam di lahan gambut. Buktinya ketika perusahaan belum banyak dan hanya masyarakat yang mengelola lahan gambut, tidak ada musibah Karhutla parah," ujarnya.

Sementara ketika pemerintah banyak mengeluarkan izin untuk perusahaan besar, ekosistem lahan gambut mulai rusak. Kebakaran hutan semakin parah, ketika musim kemarau tiba. "Jadi yang perlu diawasi ketat ialah perusahaan," ungkap Kisworo.

Sayangnya, selama ini pemerintah kurang ketat mengawasi perusahaan skala besar. Bahkan, banyak perusahaan yang lolos dari hukum ketika melakukan pelanggaran. "Sementara ketika masyarakat yang salah, sangat cepat proses hukumnya," pungkasnya.

Dikonfirmasi via telpon kemarin (6/12) malam, Anggota Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Kalsel Sri Aida mengaku belum bisa berkomentar banyak. Lantaran tim belum membaca salinan revisi dari presiden tersebut.

TRGD juga masih menunggu simposium internasional gambut di Jakarta, pekan depan. "Saya yakin informasi-informasi yang valid bakal dibeberkan disitu. Termasuk juga soal berita itu," ujarnya kepada Radar Banjarmasin.

Yang jelas, sambung Sri, dunia internasional sudah menetapkan larangan kegiatan usaha di atas ekosistem gambut. Tinggal bagaimana Indonesia menyikapinya. Jika benar terjadi, dampaknya pemerintah daerah harus merevisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang sudah ada.

"Tapi sekali lagi kelewat dini bagi kami untuk berkomentar. Tunggu pekan depan deh," tukasnya. (JPG/fud/ris/by/ran)


BACA JUGA

Kamis, 11 Mei 2017 12:45

Kebutuhan Pokok di Kandangan Masih Stabil

KANDANGAN – Untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan mengantisipasi harganya menjelang…

Rabu, 10 Mei 2017 16:15

Tax Amnesty DJP KalSelTeng Raup Rp946,48 miliar

BANJARMASIN – Hingga berakhirnya program tax amnesty yang ditutup pada 31 Maret lalu, Kantor Wilayah…

Rabu, 10 Mei 2017 12:05

Mudahnya Sambungan Baru Listrik PLN

Dengan kondisi sistem kelistrikan yang semakin membaik, PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan…

Rabu, 10 Mei 2017 12:01

Tambah Pasokan Listrik Sistem Barito, PLN Optimalkan Pelayanan di KalSeTeng

PLN terus memperkuat sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk mendorong…

Senin, 08 Mei 2017 10:47

Presiden RI Apresiasi Langkah BRI

PELAIHARI - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan Memorandum Of Understanding (MoU) dengan…

Selasa, 02 Mei 2017 13:26

Tantangan Notaris 2016, Harus Ektra Hati-hati

MARTAPURA - Persoalan kepemilikan tanah masih menjadi problem yang ramai diperbincangkan.  Duplikat…

Senin, 01 Mei 2017 14:03

AWAS..!! Penimbun Sembako Jelang Ramadan Akan Ditindak Tegas

BANJARMASIN - Menjelang Ramadan dan lebaran mendatang, harga kebutuhan pokok menjadi sorotan. Terutama…

Sabtu, 29 April 2017 20:05

Ini Nih Penyebab Harga Bawang Putih Terus Naik

BANJARMASIN - Dalam beberapa hari terakhir harga bawang putih terus melonjak. Ini dipicu terganggunya…

Jumat, 28 April 2017 15:32

Harga Bawang Putih Meroket, Naik Rp9 Ribu dalam Tiga Hari

MARTAPURA - Bulan Ramadan tinggal beberapa pekan lagi. Harga-harga kebutuhan pokok sudah mulai merangkak…

Jumat, 28 April 2017 15:18

Lihat nih, Bandara Syamsudin Noor Komitment Tingkatkan Keramah-tamahan

BANJARBARU – Bandara Syamsudin Noor ingin memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk para calon…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .