MANAGED BY:
MINGGU
22 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Rabu, 07 Desember 2016 17:05
Ingat ya..! Dilarang Melakukan Kegiatan Usaha di Lahan Gambut
Ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Ekosistem gambut kini tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan usaha. Baik masyarakat maupun korporasi. Sebab, pemerintah telah merevisi aturan tentang pengelolaan gambut. Perubahan aturan itu ditandatangani Presiden pada Jumat (2/12). Revisi tersebut mencangkup kewenangan, substansi kebijakan dan penyesuaian sanksi administrasi dengan subtansi kebijakan.

Aturan yang lama, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut belum mengatur tentang pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha. Nah, di peraturan yang baru, yakni PP 57/2016 tentang Perubahan atas PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengatur ketentuan tersebut.

Dengan demikian, insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti yang terjadi pada 2015 lalu di areal gambut diharapkan tidak lagi terjadi seiring adanya perubahan aturan itu. Eksosistem gambut kedepan tidak boleh lagi digunakan untuk penggunaan lahan (land use) yang mengganggu fungsi hidrologis kesatuan hidrologi gambut (KHG).

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang menjelaskan, kebakaran terbesar di lahan gambut, seperti yang pernah terjadi di wilayah Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sulit dipadamkan. Sebab, karakteristik gambut memiliki kecenderungan mudah terbakar saat musim kemarau.

Kedepan, Awang berjanji bakal intensif melakukan pengawasan di kawasan lahan gambut yang menjadi prioritas restorasi. Saat ini, sudah ada tim satuan tugas (satgas) monitoring, evaluasi, operasi serta pemeliharaan restorasi gambut KLHK yang bakal terjun ke setiap daerah. ”Kami juga sudah punya peralatan, sehingga mudah untuk mengawasi,” ujarnya. Tim satgas menggunakan drone untuk menangkap visual lahan gambut dari udara.

Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menyambut baik dengan terbitnya peraturan tersebut. Menurutnya, demi menyelamatkan lahan gambut perlu adanya aturan yang tegas. "Karena salah satu penyebab darurat asap (Karhutla) ialah penggunaan ekosistem rawa gambut secara luas dan tidak terkendali," katanya.

Namun, peraturan sendiri seharusnya tidak mengesampingkan kearifan lokal. Sebab, yang merusak lahan gambut selama ini ialah perusahaan. Bukan masyarakat sekitar yang melakukan pengelolaan dengan skala kecil. "Masyarakat sangat paham cara bertanam di lahan gambut. Buktinya ketika perusahaan belum banyak dan hanya masyarakat yang mengelola lahan gambut, tidak ada musibah Karhutla parah," ujarnya.

Sementara ketika pemerintah banyak mengeluarkan izin untuk perusahaan besar, ekosistem lahan gambut mulai rusak. Kebakaran hutan semakin parah, ketika musim kemarau tiba. "Jadi yang perlu diawasi ketat ialah perusahaan," ungkap Kisworo.

Sayangnya, selama ini pemerintah kurang ketat mengawasi perusahaan skala besar. Bahkan, banyak perusahaan yang lolos dari hukum ketika melakukan pelanggaran. "Sementara ketika masyarakat yang salah, sangat cepat proses hukumnya," pungkasnya.

Dikonfirmasi via telpon kemarin (6/12) malam, Anggota Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Kalsel Sri Aida mengaku belum bisa berkomentar banyak. Lantaran tim belum membaca salinan revisi dari presiden tersebut.

TRGD juga masih menunggu simposium internasional gambut di Jakarta, pekan depan. "Saya yakin informasi-informasi yang valid bakal dibeberkan disitu. Termasuk juga soal berita itu," ujarnya kepada Radar Banjarmasin.

Yang jelas, sambung Sri, dunia internasional sudah menetapkan larangan kegiatan usaha di atas ekosistem gambut. Tinggal bagaimana Indonesia menyikapinya. Jika benar terjadi, dampaknya pemerintah daerah harus merevisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang sudah ada.

"Tapi sekali lagi kelewat dini bagi kami untuk berkomentar. Tunggu pekan depan deh," tukasnya. (JPG/fud/ris/by/ran)


BACA JUGA

Jumat, 20 Juli 2018 09:38

Penjual Bendera Jelang 17 Agustus Mulai Terlihat

BANJARBARU – Kurang dari sebulan lagi, peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dirayakan.…

Selasa, 17 Juli 2018 13:33

Kerajinan Ilung Makin Berkembang di HST

BARABAI – Kerajinan anyaman ilung (eceng gondok) merupakan produk unggulan Kabupaten Hulu Sungai…

Senin, 16 Juli 2018 14:51

Tahun Ajaran Baru, Salon Potong Rambut Diserbu

BANJARMASIN – Kemarin (15/7) adalah momen panen rezeki bagi pemangkas rambut. Mengapa begitu?…

Rabu, 11 Juli 2018 16:02

Bisnis Guest House di Banjarmasin Kian Menjamur

BANJARMASIN - Meningkatnya kunjungan masyarakat ke Banjarmasin baik untuk berbelanja, berwisata dan…

Rabu, 11 Juli 2018 15:42
Pemkab Tabalong

Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Tabalong Akreditasi B

TANJUNG - Jangan ragu lagi untuk memeriksakan kendaraan bermotor anda ke Balai Pengujian Kendaraan Bermotor…

Kamis, 05 Juli 2018 14:56

KENAPA NIH..? Emak-emak Makin Ramai Jual Emas

BANJARMASIN - Usai Lebaran yang disambut tahun ajaran baru, membuat masyarakat memerlukan banyak dana…

Selasa, 03 Juli 2018 14:46

Dolar Menguat, Pengusaha Properti Cemas

BANJARMASIN - Menguatnya dolar terhadap rupiah dalam beberapa pekan terakhir ini membuat pengusaha properti…

Selasa, 03 Juli 2018 14:44

Inflasi Juni Meningkat Lagi

BANJARMASIN - Di bulan Juni tadi, Kalsel yang merupakan gabungan dari Kota Banjarmasin dan Tanjung mengalami…

Selasa, 03 Juli 2018 14:42

Pesanan Jahitan Seragam Sekolah Meningkat

MARTAPURA - Menjelang tahun ajaran baru, penjahit pakaian mulai kebanjiran pesanan seragam sekolah.…

Selasa, 03 Juli 2018 14:41

Harga Bawang Tetap Stabil

BANJARBARU - Akhir-akhir ini wilayah Kalsel diguyur hujan, tak terkecuali Kota Banjarbaru. Intensitasnya…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .