MANAGED BY:
RABU
23 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BISNIS

Rabu, 07 Desember 2016 17:05
Ingat ya..! Dilarang Melakukan Kegiatan Usaha di Lahan Gambut
Ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Ekosistem gambut kini tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan usaha. Baik masyarakat maupun korporasi. Sebab, pemerintah telah merevisi aturan tentang pengelolaan gambut. Perubahan aturan itu ditandatangani Presiden pada Jumat (2/12). Revisi tersebut mencangkup kewenangan, substansi kebijakan dan penyesuaian sanksi administrasi dengan subtansi kebijakan.

Aturan yang lama, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut belum mengatur tentang pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha. Nah, di peraturan yang baru, yakni PP 57/2016 tentang Perubahan atas PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengatur ketentuan tersebut.

Dengan demikian, insiden kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seperti yang terjadi pada 2015 lalu di areal gambut diharapkan tidak lagi terjadi seiring adanya perubahan aturan itu. Eksosistem gambut kedepan tidak boleh lagi digunakan untuk penggunaan lahan (land use) yang mengganggu fungsi hidrologis kesatuan hidrologi gambut (KHG).

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang menjelaskan, kebakaran terbesar di lahan gambut, seperti yang pernah terjadi di wilayah Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan sulit dipadamkan. Sebab, karakteristik gambut memiliki kecenderungan mudah terbakar saat musim kemarau.

Kedepan, Awang berjanji bakal intensif melakukan pengawasan di kawasan lahan gambut yang menjadi prioritas restorasi. Saat ini, sudah ada tim satuan tugas (satgas) monitoring, evaluasi, operasi serta pemeliharaan restorasi gambut KLHK yang bakal terjun ke setiap daerah. ”Kami juga sudah punya peralatan, sehingga mudah untuk mengawasi,” ujarnya. Tim satgas menggunakan drone untuk menangkap visual lahan gambut dari udara.

Direktur Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono menyambut baik dengan terbitnya peraturan tersebut. Menurutnya, demi menyelamatkan lahan gambut perlu adanya aturan yang tegas. "Karena salah satu penyebab darurat asap (Karhutla) ialah penggunaan ekosistem rawa gambut secara luas dan tidak terkendali," katanya.

Namun, peraturan sendiri seharusnya tidak mengesampingkan kearifan lokal. Sebab, yang merusak lahan gambut selama ini ialah perusahaan. Bukan masyarakat sekitar yang melakukan pengelolaan dengan skala kecil. "Masyarakat sangat paham cara bertanam di lahan gambut. Buktinya ketika perusahaan belum banyak dan hanya masyarakat yang mengelola lahan gambut, tidak ada musibah Karhutla parah," ujarnya.

Sementara ketika pemerintah banyak mengeluarkan izin untuk perusahaan besar, ekosistem lahan gambut mulai rusak. Kebakaran hutan semakin parah, ketika musim kemarau tiba. "Jadi yang perlu diawasi ketat ialah perusahaan," ungkap Kisworo.

Sayangnya, selama ini pemerintah kurang ketat mengawasi perusahaan skala besar. Bahkan, banyak perusahaan yang lolos dari hukum ketika melakukan pelanggaran. "Sementara ketika masyarakat yang salah, sangat cepat proses hukumnya," pungkasnya.

Dikonfirmasi via telpon kemarin (6/12) malam, Anggota Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Kalsel Sri Aida mengaku belum bisa berkomentar banyak. Lantaran tim belum membaca salinan revisi dari presiden tersebut.

TRGD juga masih menunggu simposium internasional gambut di Jakarta, pekan depan. "Saya yakin informasi-informasi yang valid bakal dibeberkan disitu. Termasuk juga soal berita itu," ujarnya kepada Radar Banjarmasin.

Yang jelas, sambung Sri, dunia internasional sudah menetapkan larangan kegiatan usaha di atas ekosistem gambut. Tinggal bagaimana Indonesia menyikapinya. Jika benar terjadi, dampaknya pemerintah daerah harus merevisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang sudah ada.

"Tapi sekali lagi kelewat dini bagi kami untuk berkomentar. Tunggu pekan depan deh," tukasnya. (JPG/fud/ris/by/ran)


BACA JUGA

Rabu, 23 Agustus 2017 15:51

Pertamina Pastikan LPG 3 Kg Aman Selama Idul Adha

BANJARMASIN – Guna mengantisipasi kenaikan jumlah konsumsi LPG 3 Kg di bulan Agustus 2017, khususnya…

Minggu, 20 Agustus 2017 13:32

Siap-siap, Pelanggan Leding Bandarmasih Bakal Diambil Alih Intan Banjar

MARTAPURA - Tak adanya jaringan pipa pendistribusian air bersih milik PDAM Intan Banjar ke daerah perbatasan…

Jumat, 18 Agustus 2017 16:28

Masuk Musim Haji Permintaan Telur Ayam Sepi

BANJARMASIN – Memasuki musim haji tahun 2017 ini, permitaan telur di pasaran sepi. Praktis, sejumlah…

Kamis, 17 Agustus 2017 18:36

PLN Merdekakan 17 Desa di Kalimantan Selatan

BANJARBARU - Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, Kamis (17/8) hari ini, PLN Wilayah…

Rabu, 16 Agustus 2017 15:27

Tenang, Harga Sembako Stabil Jelang Idul Adha

BANJARMASIN - Hingga Idul Adha nanti, Dinas Perdagangan Kalsel menjamin harga sembako aman dan stabil.…

Sabtu, 12 Agustus 2017 05:05

Kalsel Belum Perlu Garam Impor

BANJARMASIN - Dinas Perdagangan Kalsel terus memantau harga garam di pasaran. Sampai saat ini harga…

Jumat, 11 Agustus 2017 17:16

Tahun ini Permintaan Hewan Kurban Semakin Menurun

BANJARMASIN - Permintaan hewan kurban makin menurun dalam beberapa tahun belakangan ini. Itu juga terjadi…

Jumat, 11 Agustus 2017 16:00

Kisah Pedagang Musiman Atribut 17 Agustus, Gadai Rumah Demi Dagang Bendera

Datang dari Paris Van Java, 60 orang tiba dan menyebar di Pulau Kalimantan, sebagian singgah di Banjarbaru.…

Selasa, 08 Agustus 2017 14:23

Oleh-oleh Haji Sudah Banjir Permintaan

BANJARMASIN - Meski ibadah haji masih beberapa minggu, namun oleh-oleh haji sudah mulai banjir pesanan.…

Sabtu, 05 Agustus 2017 18:13

Langka, Tabung Gas 3 Kg Tembus Rp27 Ribu

BANJARBARU - Bosan diteror pembeli, Ian memutuskan memajang pengumuman. Karton sisa kardus air mineral…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .