MANAGED BY:
RABU
24 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Rabu, 08 Maret 2017 16:39
Mau ke Luar Negeri ? Harus Deposit Dulu Minimal Rp 25 Juta

Aturan Baru Pembuatan Paspor

Ilustrasi

PROKAL.CO, Bagi warga Banua yang ingin pergi ke luar negeri harus siap-siap dengan kantong lebih tebal. Sebab, biaya yang disiapkan sekarang bukan hanya untuk membeli tiket pesawat, membayar penginapan, dan konsumsi saja. Tapi ada beban tambahan lagi, yaitu harus menunjukan bukti rekening uang jaminan atau deposit ke Kantor Imigrasi dengan nominal Rp25 juta jika ingin mengurus paspor wisata.

Peraturan tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Nonprosedural.


Sementara, Kantor Imigrasi Klas I Banjarmasin sudah mulai menerapkan peraturan itu sejak Senin (6/3) tadi.

Kasi Lalulintas Keimigrasian Khairil anwar mengatakan, sebelum Imigrasi Klas I Banjarmasin menerapkan peraturan mengenai persyaratan baru pembuatan paspor. Pihaknya telah menerima surat edaran dari Ditjen Imigrasi pada 1 Maret 2017. "Sekarang bagi masyarakat yang ingin mengurus paspor untuk keperluan berwisata, harus membawa buku tabungan atas nama yang bersangkutan dengan deposit minimal Rp25 juta," katanya kepada Radar Banjarmasin.

Dia menambahkan, jika pemohon tidak melengkapi persyaratan tersebut maka pihak Imigrasi tidak akan melayaninya. Hingga pemohon dapat melengkapi semua persyaratan. "Ada beberapa pemohon yang datang tidak membawa buku tabungan, kami suruh pulang dulu untuk melengkapinya. Kalau tidak lengkap, tidak kami proses," tambahnya.

Selain paspor wisata, ada persyaraatan baru juga untuk pengurusan paspor haji dan umroh. Yaitu, pemohon harus membawa surat rekomendasi dari Kemenag di masing-masing daerah. Serta, rekomendasi dari travel yang akan memberangkatkannya. "Persyaratan-persyaratan baru ini tujuannya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sebab, TPPO biasanya terjadi berawal dari pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal melalui modus operandi seperti haji, umrah, berwisata, dan lain-lain," ujar Khairil

Dia menuturkan, TKI yang rentan jadi korban TPPO biasanya berangkat ke luar negeri tanpa bekal uang yang cukup.

 Nah, agar tidak ada lagi korban TPPO, setiap warga negara Indonesia (WNI) yang mengurus paspor untuk keperluan berwisata, diminta menunjukan deposit tersebut. ”Aturan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi ini untuk melindungi WNI, mencegah terjadinya TPPO,” tegasnya.

Secara terpisah, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Banjarbaru Amanullah mengaku menyambut baik dan mendukung kebijakan pengetatan pembuatan paspor yang dilakukan oleh Imigrasi. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat membantu BP3TKI dalam upaya mencegah adanya pemberangkatan TKI non prosedural dari Kalsel. "Selama ini pemberangkatan TKI ilegal memang banyak lewat jalur umroh, haji dan wisata. Dengan adanya aturan baru ini maka akan meminimalisir upaya pemberangkatan," katanya.

Dia mengungkapkan, BP3TKI Banjarbaru akan selalu berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Klas I Banjarmasin untuk merencanakan langkah-langkah lebih lanjut. "Kami berharap peraturan yang baru ini dapat memberikan implikasi terhadap pencegahan penempatan TKI secara non prosedural," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Kalsel Noor Fahmi mengaku baru mengetahui persyaratan baru pembuatan paspor bagi calon jemaah umroh dan haji, Selasa (7/3) kemarin. "Kami baru menerima surat edaran dari Kemenag Pusat hari ini (kemarin)," ujarnya.

Dia memaparkan, dalam surat edaran tersebut berisikan bahwa Kemenag Pusat menindaklanjuti mengenai peraturan dari Ditjen imigrasi. Perihal penambahan persyaratan pembuatan paspor umroh dan haji, dalam langkah mencegah adanya pemberangkatan TKI non prosedural. "Persyaratan barunya calon jemaah yang ingin mengurus paspor harus membawa surat rekomendasi dari Kemenag kabupaten dan kota," tuturnya.

Untuk menindaklanjuti surat edaran tersebut, Kanwil Kemenag Kalsel akan menyurati seluruh Kemenag yang ada di kabupaten/kota agar memberikan surat rekomendasi bagi para calon jemaah yang ingin mengurus paspor. "Contoh surat rekomendasinya sudah ada, nanti akan kami bagi ke Kemenag kabupaten/kota," tutup Fahmi. (ris)


BACA JUGA

Rabu, 24 Januari 2018 12:55

Kalsel Harus Mencari Sumber Energi Alternatif untuk Gantikan Batu Bara

Batubara menjadi pilihan termudah bagi sumber energi karena melimpah di alam Indonesia dan siap diangkut.…

Rabu, 24 Januari 2018 12:50

CIEE.. Ada yang Demo Dukung Tambang

KOTABARU - Setelah tiga kali diguncang unjuk rasa tolak tambang Pulau Laut, Selasa (23/1) kemarin unjuk…

Rabu, 24 Januari 2018 12:46

Besok, ESDM Kalsel Datangi Kementerian, Pertanyakan Soal Tambang

BANJARBARU - Gelombang penolakan rencana penambangan batubara di kawasan Meratus, Kabupaten HST terus…

Rabu, 24 Januari 2018 12:16

14 Calon Haji Banjarbaru Batal Berangkat, ini Sebabnya

BANJARBARU - Belasan calon jemaah haji (CJH) 2018 asal Kota Banjarbaru batal berangkat ke Tanah Suci.…

Rabu, 24 Januari 2018 12:12

2018, Pemko Banjarbaru Fokus Siring Tiga Sungai

BANJARBARU - Setelah 2017 fokus melakukan pembenahan drainase di beberapa kawasan, tahun ini Pemerintah…

Rabu, 24 Januari 2018 12:10

Aplikasi E-Kinerja Mengawasi Kinerja Pegawai

MARABAHAN - Untuk memberikan apresiasi dan pengakuan atas kinerja pegawai, Pemerintah Kabupaten Batola…

Rabu, 24 Januari 2018 11:56

Gubernur dan Walikota Banjarbaru Hadiri HUT SMAN 2

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani, Jumat (19/1) tadi menghadiri acara jalan santai dalam…

Rabu, 24 Januari 2018 11:46

Perwira Polres Batola Kembali Dirombak

MARABAHAN - Jajaran Polres Batola kembali melakukan mutasi perwira. Selasa (23/1) pagi,  dilaksanakan…

Rabu, 24 Januari 2018 11:43

Pengurus IKMA Tanbu Dilantik

BATULICIN - Pelantikan Pengurus Ikatan Mahasiswa Tanah Bumbu (IKMA Tanbu) Kalsel Periode 2017-2018 dilaksanakan…

Rabu, 24 Januari 2018 11:42

Pemkab Tanbu Memberhentikan 22 PTT

BATULICIN - Pemkab Tanbu melakukan pemberhentian kerja kepada 22 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan tenaga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .