MANAGED BY:
SENIN
22 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Senin, 20 Maret 2017 15:55
Berita Tanah Bumbu
Sosialisasi Amnesti Pajak di Dewan Tanbu
AMNESTI PAJAK: Ketua DPRD Tanbu H Supiansyah menerima syarat-syarat pembayaran Tax Amnesty dari Kepala Kantor Pajak Pratama Batulicin Natalivi.

PROKAL.CO, BATULICIN - Amnesti Pajak dan Pelaporan Pajak Pribadi tahun 2016 disosialisasikan oleh Pajak Pratama Batulicin di Gedung DPRD Tanbu. Sosialisasi tersebut disambut baik oleh Ketua DPRD Tanah Bumbu H Supiansyah dan 20 anggotanya yang ikut sosialisasi.

Kepala Kantor Pajak Pratama Batulicin Natalivi mengatakan, ada 3 kewajiban pajak yang harus dilakukan, diantaranya melakukan perhitungan pajak, pembayaran pajak dan pelaporan pajak.

“Dianggap bukan seorang warga negara jika tidak melakukan salah satu kewajiban pajak secara benar. Kalau diantara 3 ini tidak dilaksanakan salah satunya, maka belum dianggap kita sebagai warga negara yang baik,” jelasnya.

Berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 tahun 2011, mengatur mengenai kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik.

“Penyampaian SPT yang merupakan bentuk dari pelaporan penggajian, dipotong tiap bulan merupakan pembayaran selama 1 tahun,” katanya.

Sesuai dengan Undang-Undang KUP, SPT tahunan orang pribadi atau wajib pajak, diharuskan menyampaikan laporannya paling lama 3 bulan sejak berakhirnya tahun pajak.

Menurut Natalivi, cara melaporkan SPT Tahunan ini sangat mudah dan aman. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan sudah menyampaikan beberapa inovasi yang diharapkan menjadi bentuk kemudahan.

“Untuk bisa melaporkan SPT tahunan, harus memegang formulir 1721 a2, yang ditandatangani bendahara. Konsekuensi keterlambatan penggajian bagi bendahara akan kena sanksi, dan dianggap sebagai tidak patuh, karena terlambat menyampaikan,” paparnya.

Adapun amnesti pajak adalah pengambilan pajak untuk aset yang belum dilaporkan selama 2015 dan sebelumnya. Apabila SPT tidak terlaporkan, maka bisa terlaksana dengan cara harus bayar sesuai tarif pajak pasal 17 UU PPh.

Ditegaskannya, Amnesti pajak adalah hak, bukan kewajiban.

“Perlu diketahui, Amnesti pajak secara bersamaan berlangsung di hampir 30 negara, dan di Indonesia satu-satunya mengenakan tarif paling murah dalam periode 9 bulan, sedangkan di negara lain ada yang hanya 3 sampai 5 bulan,” pungkasnya. (kry)


BACA JUGA

Senin, 22 Januari 2018 15:57
Berita Tabalong

Bupati Tabalong Bikin Kepala SDN Belimbing Menangis

TANJUNG - Sambil melihat bangunan sekolahnya, Kepala SDN 2 Belimbing di Desa Kapar Kecamatan Murung…

Senin, 22 Januari 2018 15:43

Hadiri Peresmian Taman Edukasi Banua

BANJARBARU - Ketua TP PKK Kota Banjarbaru HJ Ririen Nadjmi Adhani didampingi wakil ketua II TP Kota…

Senin, 22 Januari 2018 14:38

Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

MARABAHAN - Pemerintah Kabupaten Batola  senantiasa fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan…

Senin, 22 Januari 2018 14:25

Targetkan 500 Hektare Tanam Padi Lahan Kering

TANJUNG – Pemerintah Kabupaten Tabalong menargetkan tanam padi di lahan kering, sebagai inovasi…

Senin, 22 Januari 2018 11:56

Jalan Kompleks Seperti Kubangan, Pengembang Harus Tanggung Jawab

BANJARMASIN – Empat tahun terakhir jalan di Kompleks Purnama Tiga, Kelurahan Pemurus Dalam, Banjarmasin…

Senin, 22 Januari 2018 11:53

Ini Poin-poin Pergub Taksi Online yang Bakal Keluar

BANJARMASIN – Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan tentang angkutan umum di Banjarmasin…

Senin, 22 Januari 2018 11:30

PDAM Lakukan Pemeliharaan, Siap-siap! Air Mati di Tiga Kecamatan ini

BANJARMASIN – Hari ini (22/1), PDAM Bandarmasih akan melakukan pemeliharaan pipa. Distribusi air…

Senin, 22 Januari 2018 11:20

Paslon Independen HSS ini Tambah 6.230 Berkas Dukungan

KANDANGAN – Pasangan HM Najmuddin - HM Ridha menyerahkan tambahan dukungan sebanyak 6.230 berkas…

Sabtu, 20 Januari 2018 11:25

Ancam Kerahkan Massa Lebih Besar Jika Perda Tambang Tak Dibuat

KOTABARU – Aksi penolakan terhadap aktivitas tambang di Pulau Laut, Kotabaru, terus terjadi. Jumat…

Sabtu, 20 Januari 2018 11:21

Gubernur Sahbirin Noor Kembali Rombak Jajaran Pejabat

BANJARMASIN – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor kembali merombak jajaran pejabatnya, Jumat (19/1),…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .