PROKAL.CO, BANJARMASIN - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel, Taufiq Sugiono, mengungkapkan tingkat kebebasan berkeyakinan dan toleransi di daerah ini masih cukup rendah. Dirinya mengungkapkan, banyak indikasi yang menekan optimalisasi toleransi belum tercapai di tengah masyarakat.

Menurutnya, ketentuan tertulis seperti peraturan daerah yang menyentuh wilayah keagamaan. “Jadi toleransi belum maksimal. Misalkan saat Ramadan tidak boleh berjualan siang hari, harusnya cukup sampai tengah hari saja,” kata Taufiq Sugiono di sela sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Kalsel, Rabu (5/4) kemarin.

Mengutip variabel aspek kebebasan sipil di Kalsel dari tahun 2010 hingga 2015, indeks kebebasan berkeyakinan melorot dari 51,16 pada 2010 menukik ke angka 37,79 pada 2015. Sedangkan Indeks kebebasan dari diskriminasi pun juga melorot dari 90,69 pada 2010 menjadi 86,87 pada 2015.

Adapun indeks aspek kebebasan sipil yang dihimpun dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi secara akumulasi tercatat merosot dari 67,74 pada 2010 turun ke angka 54,15 pada 2015.  “Ini karena aktifnya peneliti, perlu di-breakdown lagi karena isu sensitif. Memang ada indikasi toleransi turun, tapi bukan berarti semakin jauh dari toleransi. Ini baru temuan,” ujar Taufiq.

Dilanjutkannya, masyarakat butuh mengamalkan nilai-nilai universal dan wawasan yang luas di tengah kemajemukan. “Semua agama pasti punya nilai positif, ini yang harus dikembangkan agar toleransi tetap optimal di Kalsel,” imbuhnya.

Kondisi ini menurut mantan anggota Polri itu, bermula dari unsur psikologi sosial masyarakat yang belum maksimal membangun sikap saling melindungi. “Inilah perlunya tingkat kedewasaan semu pemuluk agama,” tukasnya.

Taufiq mengakui ada indikasi intoleransi yang berpotensi memicu konflik agama di daerah ini. Untuk itu pihaknya terus mendorong dan mengembangkan kemampuan saling menghargai antar sesama umat beragama. Dirinya berharap peran Forum Kerukunan Umat Beragama semakin terampil memberdayakan tokoh masyarakat di tengah kemajemukan.

“Masih ada juga laporan persoalan publik yang dapat ancaman dan melaporkan ke ombudsman. Mungkin niatnya baik, tapi cara menyampaikannya yang belum benar. Semua harus dikomunikasikan, kita harus berwawasan kebangsaan yang baik,” pungkasnya. (mof/by/ram)