MANAGED BY:
MINGGU
23 JULI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BANUA

Senin, 03 Juli 2017 17:01
Meneropong Kondisi Lahan-Lahan Tambang Di Kalsel

Berani Menambang (Tak) Berani Mereklamasi

UTAMAKAN REKLAMASI: Kabupaten Balangan menjadi salah satu daerah penghasil batubara di Kalsel.

PROKAL.CO, Minimnya pengawasan pertambangan membuat banyak dampak negatif yang terjadi. Tak hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga membuat banyak permukiman warga menjadi korban. Salah satu penyebabnya adalah banyak perusahaan yang abai dengan kewajiban reklamasi.

Camat Kintap Sutarno bukan punya firasat atas apa yang akan terjadi. Dia memang bisa melihat dengan kasat mata untuk memprediksi kejadian itu akan terjadi. Kepada Radar Banjarmasin, dia mengatakan sudah bolak-balik mendatangi perusahaan untuk mengatakan dampak lingkungan dari lubang tambang. "Saya sudah koordinasi sekitar dua bulan lalu dan berulang kali dengan perusahaan," jelasnya.

Meski demikian tak ada yang mengindahkan. Akibatnya, Minggu (18/6) sekitar pukul 16.00 wita saat hujan turun, belasan rumah di Desa Kintap Lama Kecamatan Kintap itu diterjang air tanggul yang jebol dari galian tambang CV DKJ yang tidak lagi dapat menampung air.

Ada delapan rumah yang hanyut diterjang air dan enam rumah mengalami keretakan. Sekitar 17 kepala keluarga terdampak dengan kejadian ini.

Direktur DKJ Adi Sumitro sendiri membantah perusahaannya menjadi penyebab bencana. Dia mengungkapkan, air yang menerjang rumah warga tak ada kaitannya dengan lubang tambang batubara milik mereka. Dia mengatakan sejak Maret lalu, perusahaan telah memulangkan seluruh karyawan dan menarik semua alat berat. "Jadi kami sudah mau menutup tambang itu, sehingga tidak ada lagi aktivitas," kata Adi.

Meski demikian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel menemukan fakta sebaliknya. "Aktivitas tambang mereka sangat dekat dengan sungai, hanya sekitar 100 meter. Sehingga saat tanah dikeruk tidak bisa lagi menahan derasnya air, akhirnya jebol," kata Plt Kadis ESDM Kalsel Hanif Faisol.

Peristiwa jebolnya tanggul tambang batubara milik CV DKJ di Desa Kintap Lama, Kecamatan Kintap, Tanah Laut ini menjadi alarm banyaknya perusahaan yang tidak terlalu mengindahkan proses reklamasi dan rehabilitasi dan membahayakan lokasi sekitar.
"Lokasi mereka sangat tidak layak, dengan permukiman juga sangat dekat," tambah Hanif yang merekomendasikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV DKJ agar dicabut.

Meski IUP bakal dicabut, CV DKJ akan tetap diminta untuk bertanggungjawab mereklamasi lubang tambangnya yang saat ini sudah menjadi kolam. "Mungkin nanti air di kolam akan disedot, lalu dikelola sebelum dibuang ke sungai," ujarnya yang baru-baru ini telah membawa kasus ini ke ranah hukum.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor sendiri dengan tegas meminta Dinas Pertambangan ESDM Kalsel untuk mendata perusahaan perusahaan tambang yang lalai dengan kewajiban reklamasi. Sahbirin mengancam akan menutup perusahaan yang mengindahkan reklamasi dan rehabilitasi.

Dia memberi contoh seperti kejadian di Kabupaten Tanah Laut lalu, dimana tanggul eks tambang mengalami longsor. Untuk itu dia meminta kepada Dinas Pertambangan dan ESDM untuk menelaahnya. Dan jika terdapat kesalahan, Sahbirin meminta untuk diproses sebagaimana mestinya.

"Kalau membahayakan kepada warga dan tidak sesuai aturan maka bisa izinnya akan dilakukan pencabutan," kata Sahbirin.

Reklamasi tambang di beberapa tempat disinyalir masih tersendat. Salah satu penyebab adalah masih minimnya daerah yang patuh untuk taat pembayaran dana reklamasi. Sesuai data dari dinas ESDM, dari total 789 perusahaan pemegang IUP di daerah ini, hanya kabupaten Banjar yang sudah seluruhnya menyerahkan dana reklamasi. Bahkan, terindikasi dari sejumlah perusahaan yang dinyatakan clean and clear, ada puluhan yang tak mengindahkan reklamasi yang sejatinya sudah menjadi tanggung jawab peruasahaan.

"Saya hanya menghimbau kepada perusahaan agar patuh kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh pertambangan termasuk jaminan reklamsi. Jangan sampai yang dirugikan malah masyarakat," tukasnya.

Sahbirin juga meminta semua ESDM menindak perusahaan pertambangan yang sudah punya izin tambang, tapi melanggar lokasi dan pengeksplorasian.

Sektretaris Komisi III DPRD Kalsel, Riswandi menyebut, hingga saat ini pihaknya belum mengetahui perusahaan tambang di Kalsel yang lalai terhadap kewajiban mereka. Hal ini karena, kewenangan pertambangan tersebut baru di provinsi yang mana sebelumnya ranahnya berada di pemerintah kabupaten dan kota.

"Mengacu UU No 23 tahun 2014 itu, Pemprov harus tegas dengan perusahaan tambang yang mengindahkan reklamasi eks tambang mereka," kata Riswandi, Minggu (2/7) kemarin.
Pihaknya sendiri berencana akan memanggil Dinas Pertambangan dan ESDM untuk rapat kerja untuk mengetahui dan mendata jumlah perusahaan tambang di Kalsel.

Khususnya yang tak melakukan reklamasi. Menurut Politikus PKS itu, setelah berpindahnya kewenangan ini, Pemprov pun bisa menata perusahaan mana saja yang benar benar patuh terhadap kewajibannya. "Bahkan, perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) yang sudah diserahkan ke Pemprov, bisa ditangguhkan ketika perusahaan tak melakukan kewajiban mereka," ujar Riswandi.

Total IUP di Kalsel sendiri berdasarkan data ESDM ada sebanyak 789 dan sekitar 303 perusahaan tak memenuhi syarat atau clear and clean. Melihat angka tersebut, Riswandi menegaskan setelah berpindahnya kewenangan, peran Pemprov lah untuk menata.

"Akan kita tanyakan lagi secara detail, perusahaan mana saja yang lalai. Jangan sampai terjadi lagi musibah di Kabupaten Tanah Laut belum lama tadi yang merugikan masyarakat," tambahnya.(mof/ay/ran)


BACA JUGA

Sabtu, 22 Juli 2017 17:22

Akhir Bulan PKB HSS Buka Penjaringan

KANDANGAN – Untuk menentukan siapa yang akan diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di…

Sabtu, 22 Juli 2017 17:20

Di Tapin, Golkar Berlabuh ke Petahana

RANTAU – Menyusul pernyataan dukungan yang diberikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai…

Sabtu, 22 Juli 2017 17:14
Kabar Batola

Asiikk..! ASN Bisa Jadi Kades

MARABAHAN – Kabar gembira bagi yang berminat menjadi kepala desa (kades). Dulu calon kades harus…

Sabtu, 22 Juli 2017 17:11

Ratusan Massa Tolak Full Day School

BANJARMASIN - Diterapkannya pola pendidikan sekolah Full Day School (FDS) banyak menuai kontroversi…

Sabtu, 22 Juli 2017 17:02
Kabar Tanah Bumbu

AYOO SENAM..! SMPC Digelar Minggu Ini

BATULICIN - Kegiatan Senam Minggu Pagi Ceria (SMPC) kembali dilaksanakan oleh Radar Banjarmasin bekerjasama…

Sabtu, 22 Juli 2017 17:01
Kabar Tanah Bumbu

Wakili Tanbu Ikuti Pemilihan Putri Otonomi Daerah

BATULICIN - Pada pelaksanaan APKASI Otonomi Expo 2017, juga digelar Pemilihan Puteri Daerah atau Puteri…

Sabtu, 22 Juli 2017 17:00
Kabar Tanah Bumbu

Kodim 1022 Tanbu Gelar MTQ

BATULICIN - Komando Distrik Militer (Kodim) 1022 Tanah Bumbu menggelar Lomba Musabaqah Tilawatil Quran…

Sabtu, 22 Juli 2017 16:27

Taksi Online Diminati, Taxi Reguler Harus Beradaptasi atau Ditinggalkan

BANJARMASIN – Rahman tampak senang. Dia hanya mengeluarkan uang Rp 20 ribu ketika membayar tarif…

Jumat, 21 Juli 2017 17:22

Di Banua, Taksi Online Belum Mulus, Taxi Offline Mengadang di Bandara

BANJARBARU - Meski sukses menjadi layanan transportasi idaman di berbagai daerah,  kehadiran taksi…

Jumat, 21 Juli 2017 17:03
Politik

Hanya PKS yang Bisa Usung Sendiri

KANDANGAN – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Hulu Sungai Selatan (HSS) saat ini sudah menerima…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .