MANAGED BY:
SENIN
23 APRIL
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BISNIS

Selasa, 04 Juli 2017 16:25
Ratusan Perusahaan Tambang Tak Bisa Kapalkan Batubara

Dinas ESDM Rekomendasikan IUP Tanggul Jebol Dicabut

DISETOP: Aktivitas ditambang batubara. Ratusan perusahaan tambang tak bisa kapalkan batubara karena menunggak royalti dan reklamasi.

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Direktur Jenderal Minerba mengirim surat ke Dinas ESDM Kalsel tanggal 6 Juni 2017 lalu, surat bernomor 14/30/DJB/2017 itu, Dirjen Minerba menjatuhkan sanksi kepada ratusan perusahaan tambang, termasuk yang ada di Kalsel. Atas surat itu, dari 831 perusahaan tambang sebanyak 60 perusahan tak bisa mengapalkan batunya.

Setelah dilakukan pendataan ulang oleh Dinas ESDM, khususnya persoalan piutang dana reklamasi kepada pemerintah, tersaring hanya ada 37 perusahaan yang bisa mengapalkan batubara mereka. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, sebelum surat tersebut ada, Pemprov sudah tegas terhadap perusahaan yang lalai dengan kewajiban mereka tersebut.

"Sesuai perintah pak gubernur, pasca berpindahnya kewenangan pertambangan yang saat ini ditangani Pemprov, perusahaan tak boleh lagi ada hutang royalti. Harus wajib bayar, tak ada nunggak nunggak," tegas Hanif kemarin.

Pasca berpindahnya kewenangan ini, selain pengelolaan ada juga hutang-hutang dana reklamasinya. "Ini yang coba di selesaikan dan tertibkan, alhamdulilah ada 37 yang sudah clear hutang piutangnya dan diperbolehkan melakukan pengiriman.

Bulan lalu padahal ada 60. Namun, setelah kami lakukan penyaringan kembali, yang bisa mengirimkan hanya sekitar 37 saja. yang lain belum bisa karena terkendala hutang tadi," jelasnya.

Kebijakan ini memang dilematis. Di satu sisi untuk meraup PAD. Namun, disisi lain juga untuk menertibkan perusahaan yang lalai sebelum diambil alih Pemprov. "Ketika syarat lengkap dengan dibuktikan melalui bukti setor dana reklamasi, kami pun memperbolehkan. Kalau kita diamkan, malah akan terus kecolongan," ujarnya.

Sementara, pihaknya menegaskan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk eks tambang yang jebol di Kabupaten Tanah Laut sudah direkomendasikan untuk dicabut. "Kami sudah tidak lanjuti, izin untuk IUP di lokasi tersebut akan dicabut.

Kita sudah sampaikan rekomendasi pencabutan itu ke dinas BPTSP untuk mencabut. Kami (ESDM) hanya memberikan rekomendasi pencabutan," bebernya.

Bahkan, dengan dicabutnya izin pertambangan tersebut, sebutnya tidak menghilangkan tanggung jawab pidana atas perusahaan jika dalam penelitian ditemukan ada unsur kesengajaan. "Saya tegaskan, meski dicabut, namun, perusahaan tetap harus menjalankan kewajibannya," tegasnya.

Selain perusahaan ini, Hanif juga menyebutkan, ada sekitar 10 IUP tambang lainnya di sekitar kawasan lokasi yang jebol juga terancam akan direkomendasikan untuk dicabut izinnya. "10 lainnya masih dalam kategori terancam," terangnya.

Sementara, sampai bulan ini, Dinas ESDM sudah mencabut 50 IUP yang tak clear and clean. "Perusahaan itu pun harus bayar royalti dan kewajiban reklamasi. Tak bisa hanya lepas tangan. Kewajiban harus dijalankan. Kalau mereka bandel kami bisa saja menyerahkan ke KPKNL atau badan piutan negara," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi III yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, Supian HK berjanji akan memanggil Dinas ESDM untuk mengetahui jumlah pemegang IUP di Kalsel. Khususnya perusahaan yang tak menjalankan kewajiban mereka soal dana reklamasi.

"Ini sudah mendesak, apalagi dengan berlakukan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan ada di Pemerintah Provinsi," kata Supian kemarin.

Pihaknya tak ingin persoalan ini malah berlarut dan akan muncul persoalan baru karena eks tambang tak dilakukan penataan. "Contohnya seperti di Kabupaten Tanah Laut tadi, kami tak ingin ini malah merugikan masyarakat karena penataan tak jalan," tandasnya. (mof/ay/ran)


BACA JUGA

Rabu, 18 April 2018 12:29

Bawang Merah Merangkak Naik, Paman Birin Langsung Sidak ke Pasar

BANJARMASIN - Menyambut bulan suci Ramadan 1439 Hijriah, harga dan stok barang mestinya terpantau stabil.…

Selasa, 17 April 2018 15:59

Tak Berizin, Usaha Pertamini Makin Menjamur di Banjarbaru

BANJARBARU - Ramai-ramai membuka usaha bensin eceran ala pom bensin mini, Pemko Banjarbaru menyebut…

Selasa, 10 April 2018 20:12

Alamak...! 2.000 Tabung Gas Melon ini Diduga Palsu

BANJARMASIN - Direktorat Intelkam dan Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalsel menggerebek sebuah gudang.…

Minggu, 08 April 2018 11:25

Harga Bawang Merah Naik Tajam

BANJARBARU - Harga bawang merah akhir-akhir ini terus merangkak naik. Tak tanggung-tanggung, hanya…

Sabtu, 07 April 2018 11:31

Gara-gara Berita Produk Makarel Bercacing, Penjualan Sarden Kena Imbas

BANJARBARU - Beredarnya kabar adanya produk ikan kalengan bercacing, berimbas kepada penjualan produk…

Senin, 02 April 2018 17:50

Sejak Cinemaxx Q Mall Dibuka, XXI di Duta Mall Nampak Sepi

Jika dulu, hanya ada XXI Duta Mall Banjarmasin, kini bioskop Cinemaxx juga hadir di Banjarbaru. Bagaimana…

Selasa, 27 Maret 2018 12:12
Bisnis

Datascrip Kunjungi Radar Banjarmasin

BANJARBARU - Datascrip Jakarta mengunjungi kantor pusat gedung biru Radar Banjarmasin di Landasan Ulin…

Jumat, 23 Maret 2018 15:59

FAKTA, Konsumen Kalsel Rawan Dibodohi Pelaku Usaha

Masyarakat Kalimantan Selatan mudah menjadi korban kecurangan pelaku usaha yang nakal. M OSCAR FRABY,…

Selasa, 13 Maret 2018 09:34

Pasang Baru Listrik Hanya Dalam Hitungan Hari

BANJARMASIN - Sejalan dengan membaiknya ketersediaan pasokan listrik, Pasang Baru (PB) listrik…

Selasa, 13 Maret 2018 05:58

Promo..! Memanjakan Lidah di Grand Dafam Syariah

BANJARBARU - Para pecinta kuliner jangan lewatkan Promo Maret 2018 di Grand Dafam Q Hotel Syariah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .