MANAGED BY:
KAMIS
17 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BISNIS

Selasa, 04 Juli 2017 16:25
Ratusan Perusahaan Tambang Tak Bisa Kapalkan Batubara

Dinas ESDM Rekomendasikan IUP Tanggul Jebol Dicabut

DISETOP: Aktivitas ditambang batubara. Ratusan perusahaan tambang tak bisa kapalkan batubara karena menunggak royalti dan reklamasi.

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Direktur Jenderal Minerba mengirim surat ke Dinas ESDM Kalsel tanggal 6 Juni 2017 lalu, surat bernomor 14/30/DJB/2017 itu, Dirjen Minerba menjatuhkan sanksi kepada ratusan perusahaan tambang, termasuk yang ada di Kalsel. Atas surat itu, dari 831 perusahaan tambang sebanyak 60 perusahan tak bisa mengapalkan batunya.

Setelah dilakukan pendataan ulang oleh Dinas ESDM, khususnya persoalan piutang dana reklamasi kepada pemerintah, tersaring hanya ada 37 perusahaan yang bisa mengapalkan batubara mereka. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, sebelum surat tersebut ada, Pemprov sudah tegas terhadap perusahaan yang lalai dengan kewajiban mereka tersebut.

"Sesuai perintah pak gubernur, pasca berpindahnya kewenangan pertambangan yang saat ini ditangani Pemprov, perusahaan tak boleh lagi ada hutang royalti. Harus wajib bayar, tak ada nunggak nunggak," tegas Hanif kemarin.

Pasca berpindahnya kewenangan ini, selain pengelolaan ada juga hutang-hutang dana reklamasinya. "Ini yang coba di selesaikan dan tertibkan, alhamdulilah ada 37 yang sudah clear hutang piutangnya dan diperbolehkan melakukan pengiriman.

Bulan lalu padahal ada 60. Namun, setelah kami lakukan penyaringan kembali, yang bisa mengirimkan hanya sekitar 37 saja. yang lain belum bisa karena terkendala hutang tadi," jelasnya.

Kebijakan ini memang dilematis. Di satu sisi untuk meraup PAD. Namun, disisi lain juga untuk menertibkan perusahaan yang lalai sebelum diambil alih Pemprov. "Ketika syarat lengkap dengan dibuktikan melalui bukti setor dana reklamasi, kami pun memperbolehkan. Kalau kita diamkan, malah akan terus kecolongan," ujarnya.

Sementara, pihaknya menegaskan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk eks tambang yang jebol di Kabupaten Tanah Laut sudah direkomendasikan untuk dicabut. "Kami sudah tidak lanjuti, izin untuk IUP di lokasi tersebut akan dicabut.

Kita sudah sampaikan rekomendasi pencabutan itu ke dinas BPTSP untuk mencabut. Kami (ESDM) hanya memberikan rekomendasi pencabutan," bebernya.

Bahkan, dengan dicabutnya izin pertambangan tersebut, sebutnya tidak menghilangkan tanggung jawab pidana atas perusahaan jika dalam penelitian ditemukan ada unsur kesengajaan. "Saya tegaskan, meski dicabut, namun, perusahaan tetap harus menjalankan kewajibannya," tegasnya.

Selain perusahaan ini, Hanif juga menyebutkan, ada sekitar 10 IUP tambang lainnya di sekitar kawasan lokasi yang jebol juga terancam akan direkomendasikan untuk dicabut izinnya. "10 lainnya masih dalam kategori terancam," terangnya.

Sementara, sampai bulan ini, Dinas ESDM sudah mencabut 50 IUP yang tak clear and clean. "Perusahaan itu pun harus bayar royalti dan kewajiban reklamasi. Tak bisa hanya lepas tangan. Kewajiban harus dijalankan. Kalau mereka bandel kami bisa saja menyerahkan ke KPKNL atau badan piutan negara," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi III yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, Supian HK berjanji akan memanggil Dinas ESDM untuk mengetahui jumlah pemegang IUP di Kalsel. Khususnya perusahaan yang tak menjalankan kewajiban mereka soal dana reklamasi.

"Ini sudah mendesak, apalagi dengan berlakukan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan ada di Pemerintah Provinsi," kata Supian kemarin.

Pihaknya tak ingin persoalan ini malah berlarut dan akan muncul persoalan baru karena eks tambang tak dilakukan penataan. "Contohnya seperti di Kabupaten Tanah Laut tadi, kami tak ingin ini malah merugikan masyarakat karena penataan tak jalan," tandasnya. (mof/ay/ran)


BACA JUGA

Jumat, 11 Agustus 2017 16:00

Kisah Pedagang Musiman Atribut 17 Agustus, Gadai Rumah Demi Dagang Bendera

Datang dari Paris Van Java, 60 orang tiba dan menyebar di Pulau Kalimantan, sebagian singgah di Banjarbaru.…

Rabu, 02 Agustus 2017 10:05

Warga Banua Menunggak Pajak Rp200 Miliar

BANJARMASIN - Lesunya perekonomian saat ini, ternyata berdampak pada menurunnya pembayaran pajak kendaraan…

Senin, 24 Juli 2017 16:11

Bisnis Tas Fashion Mulai Stabil

BANJARMASIN - Setelah sempat turun pasca lebaran lalu, kini bisnis tas fashion mulai stabil lagi. Permintaan…

Sabtu, 22 Juli 2017 17:17

Polda Kalsel Bentuk Satgassus Beras

BANJARMASIN – Kesejahteraan petani masih jauh dari harapan. Salah satu penyebabnya mereka tidak…

Jumat, 21 Juli 2017 16:58

Pemko Banjarbaru Terpaksa Nyicil Dua Tahun Anggaran

BANJARBARU - Anggaran pemko menerima pukulan bertubi-tubi. Bukan hanya menghadapi pemangkasan transfer…

Kamis, 20 Juli 2017 15:29

Bisnis Tanah Kaveling di Kalsel Lagi Naik Daun

BANJARMASIN - Mulai membaiknya perekonomian Kalsel, membuat bisnis tanah kaveling makin naik daun. Apalagi…

Selasa, 18 Juli 2017 17:22

Pegawai PLN Turun ke Jalan Promosikan Diskon Tambah Daya

BANJARBARU - Pemandangan tak biasa terlihat beberapa hari terakhir ini, beberapa petugas PLN Wilayah…

Selasa, 18 Juli 2017 14:26

Sahbirin Undang Investor Cina ke Kalsel

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor, mendapat kesempatan  khusus memaparkan…

Minggu, 16 Juli 2017 19:05

Banjarbaru Benahi Infrastruktur Destinasi Wisata

BANJARBARU - Kelurahan Guntung Manggis merilis peta wisata. Memuat petunjuk arah dan deskripsi singkat…

Jumat, 14 Juli 2017 11:32

Pemko Banjarmasin Bakal Kembalikan Pajak Tree Park ke Pemkab Banjar

BANJARBARU - Persoalan perebutan pajak Tree Park Hotel antara Pemkot Banjarmasin dan Pemkab Banjar hingga…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .