MANAGED BY:
SABTU
20 JANUARI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | LIFESTYLE | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | SOCIETY | KOMBIS

BISNIS

Selasa, 04 Juli 2017 16:25
Ratusan Perusahaan Tambang Tak Bisa Kapalkan Batubara

Dinas ESDM Rekomendasikan IUP Tanggul Jebol Dicabut

DISETOP: Aktivitas ditambang batubara. Ratusan perusahaan tambang tak bisa kapalkan batubara karena menunggak royalti dan reklamasi.

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Direktur Jenderal Minerba mengirim surat ke Dinas ESDM Kalsel tanggal 6 Juni 2017 lalu, surat bernomor 14/30/DJB/2017 itu, Dirjen Minerba menjatuhkan sanksi kepada ratusan perusahaan tambang, termasuk yang ada di Kalsel. Atas surat itu, dari 831 perusahaan tambang sebanyak 60 perusahan tak bisa mengapalkan batunya.

Setelah dilakukan pendataan ulang oleh Dinas ESDM, khususnya persoalan piutang dana reklamasi kepada pemerintah, tersaring hanya ada 37 perusahaan yang bisa mengapalkan batubara mereka. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Kalsel, Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, sebelum surat tersebut ada, Pemprov sudah tegas terhadap perusahaan yang lalai dengan kewajiban mereka tersebut.

"Sesuai perintah pak gubernur, pasca berpindahnya kewenangan pertambangan yang saat ini ditangani Pemprov, perusahaan tak boleh lagi ada hutang royalti. Harus wajib bayar, tak ada nunggak nunggak," tegas Hanif kemarin.

Pasca berpindahnya kewenangan ini, selain pengelolaan ada juga hutang-hutang dana reklamasinya. "Ini yang coba di selesaikan dan tertibkan, alhamdulilah ada 37 yang sudah clear hutang piutangnya dan diperbolehkan melakukan pengiriman.

Bulan lalu padahal ada 60. Namun, setelah kami lakukan penyaringan kembali, yang bisa mengirimkan hanya sekitar 37 saja. yang lain belum bisa karena terkendala hutang tadi," jelasnya.

Kebijakan ini memang dilematis. Di satu sisi untuk meraup PAD. Namun, disisi lain juga untuk menertibkan perusahaan yang lalai sebelum diambil alih Pemprov. "Ketika syarat lengkap dengan dibuktikan melalui bukti setor dana reklamasi, kami pun memperbolehkan. Kalau kita diamkan, malah akan terus kecolongan," ujarnya.

Sementara, pihaknya menegaskan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk eks tambang yang jebol di Kabupaten Tanah Laut sudah direkomendasikan untuk dicabut. "Kami sudah tidak lanjuti, izin untuk IUP di lokasi tersebut akan dicabut.

Kita sudah sampaikan rekomendasi pencabutan itu ke dinas BPTSP untuk mencabut. Kami (ESDM) hanya memberikan rekomendasi pencabutan," bebernya.

Bahkan, dengan dicabutnya izin pertambangan tersebut, sebutnya tidak menghilangkan tanggung jawab pidana atas perusahaan jika dalam penelitian ditemukan ada unsur kesengajaan. "Saya tegaskan, meski dicabut, namun, perusahaan tetap harus menjalankan kewajibannya," tegasnya.

Selain perusahaan ini, Hanif juga menyebutkan, ada sekitar 10 IUP tambang lainnya di sekitar kawasan lokasi yang jebol juga terancam akan direkomendasikan untuk dicabut izinnya. "10 lainnya masih dalam kategori terancam," terangnya.

Sementara, sampai bulan ini, Dinas ESDM sudah mencabut 50 IUP yang tak clear and clean. "Perusahaan itu pun harus bayar royalti dan kewajiban reklamasi. Tak bisa hanya lepas tangan. Kewajiban harus dijalankan. Kalau mereka bandel kami bisa saja menyerahkan ke KPKNL atau badan piutan negara," ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi III yang membidangi infrastruktur dan pembangunan, Supian HK berjanji akan memanggil Dinas ESDM untuk mengetahui jumlah pemegang IUP di Kalsel. Khususnya perusahaan yang tak menjalankan kewajiban mereka soal dana reklamasi.

"Ini sudah mendesak, apalagi dengan berlakukan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan ada di Pemerintah Provinsi," kata Supian kemarin.

Pihaknya tak ingin persoalan ini malah berlarut dan akan muncul persoalan baru karena eks tambang tak dilakukan penataan. "Contohnya seperti di Kabupaten Tanah Laut tadi, kami tak ingin ini malah merugikan masyarakat karena penataan tak jalan," tandasnya. (mof/ay/ran)


BACA JUGA

Senin, 15 Januari 2018 11:16

Dadah Properti.. Ini Investasi 2018 Paling Menjanjikan di Banjarmasin

Banjarmasin tak cuma sekadar ibukota, tapi pusat perekonomian Kalsel. Bahkan provinsi tetangga, Kalteng…

Rabu, 10 Januari 2018 16:02

Ternyata Daging Ayam Sumbang Inflasi Tertinggi

BANJARBARU - Di bulan Desember 2017 lalu, Kalsel merupakan gabungan dari Kota Banjarmasin dan Tanjung…

Selasa, 02 Januari 2018 15:07

Pelaku Industri Optimis Perbankan Syariah Meningkat

BANJARMASIN - Industri keuangan syariah di Indonesia masih sangat kecil jika dibanding dengan industri…

Minggu, 17 Desember 2017 13:48

Dua Minggu Jelang Tahun Baru, Harga Kebutuhan Pokok Naik

KANDANGAN — Dua minggu menjelang natal 2017 dan tahun baru 2018 harga kebutuhan pokok di Kabupaten…

Kamis, 14 Desember 2017 15:34

HEDEH..!! Gas 12 Kg Juga Ikutan Langka

AMUNTAI - Sejak November lalu, masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dibuat bingung dengan menghilangnya…

Kamis, 14 Desember 2017 12:24

Jelang Natal dan Tahun Baru Tak Ada Penambahan Tabung Gas

BANJARMASIN - Menggenjot sepeda Federal butut dari rumahnya di Pekapuran, Taufik Rahman mendatangi pangkalan…

Selasa, 12 Desember 2017 12:20

Pasokan Elpiji di Kalsel Aman

BANJARMASIN - Pertamina memastikan pasokan elpiji  3 kilogram  di Kalimantan Selatan aman.…

Senin, 11 Desember 2017 19:17

PLN Kalselteng Kenalkan Kompor Induksi

BANJARBARU - Ratusan masyarakat Banjarmasin antusias menghadiri acara "Bamasak Mamakai Kompor Induksi"…

Sabtu, 02 Desember 2017 10:06
Kuliner

Angin Laut Membawa Hidangan Misterius ke Banjarbaru

BANJARBARU - Secara definitif, Angin laut adalah angin yang berembus dari arah lautan ke daratan…

Selasa, 28 November 2017 10:09

Pertama di Kalsel, Apartemen Eksklusif di Atas Mall dengan Keuntungan Menggiurkan

BANJARMASIN - Kalimantan Selatan rupanya jadi pasar apartemen potensial. Tidak heran, Mayapada Group…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Supported By .