MANAGED BY:
SABTU
24 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Senin, 10 Juli 2017 15:27
Kuota Pupuk Bersubsidi Tidak Seimbang
KARUNG PUPUK: Seorang kuli sedang memanggul karung berisi pupuk dari gudang penyimpanan.

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran ternyata bukan hanya karena dugaan adanya penyelewengan tapi juga diduga lantaran kuota pupuk yang diberikan oleh pemerintah pusat cukup terbatas.

Kepala Bidang Sarana Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kalimantan Selatan (Kalsel) Birumdhani mengutarakan bahwa estimasi usulan pupuk sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) selalu lebih besar. “Usulan pupuk bersubsidi kita selalu lebih tinggi dari kuota, tapi yang kita dapatkan tidak sama dengan permintaan, tidak seimbang,” ungkap Birumdhani, Jumat (8/7) kemarin.

Seperti pada tahun ini saja usulan dari Kalsel per jenis pupuk sesuai dengan RDKK, sebut Birumdhani, pupuk urea diusulkan 56.667 ton tapi yang disetujui cuma 33.800. Pupuk SP-36 sebesar 20.870 ton hanya disalurkan 7.170 ton, pupuk ZA 4.358 ton namun hanya diberikan 1.530 ton, NPK sebesar 54.154 ton, disetujui 33.800 ton sedangkan Organik 11.711 ton hanya mendapat 5.450 ton.

“Kisaran usulan kita antara 80-90 ribu ton untuk lima jenis pupuk yang biasa dipergunakan oleh para petani di Kalsel, tapi yang disetujui  kurang dari itu,” sebutnya.

Dikatakan, indikator yang mendasari untuk mendapatkan kuota pupuk dari pemerintah ada tiga, yaitu, pertama usulan daerah, kedua berapa besaran pupuk bersubsidi tahun sebelumnya yang diserap setiap daerah, dan terakhir ketersediaan atau kemampuan dari pemerintah

Sementara Direktur Pemasaran Wilayah Kalimantan PT Pupuk Kaltim, Abdul Khalik, untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran, pihaknya sudah menempelkan stiker imbauan mengenai ketentuan para petani yang bisa menebus pupuk bersubsidi.

Kalau terjadi penyimpangan di lapangan, masyarakat yang mengetahui bisa saja melaporkan baik secara langsung atau melalui pengaduan melalui online. Tapi selama ini masih belum ada menemukan persoalan yang terlalu krusial.

“Sebenarnya yang lebih penting itu adalah ketersediaan alokasi, karena permintaan dari Kalsel tidak seimbang dengan alokasi dari pemerintah. Pemerintah menghitung ketersediaan itu dihitung secara nasional,” ujarnya.

Walau demikian, dia berharap kepada masyarakat jangan khawatir, karena untuk mengantisipasi tingginya permintaan, pihaknya sudah sudah menyiapkan pupuk non bersubsidi,” tandasnya. (gmp/by/ram)


BACA JUGA

Selasa, 15 September 2015 13:40

Gedung Sekolah Negeri di Banjarbaru Ini Hancur, Siswa Sampai Harus Kencing di Hutan

<p>RADAR BANJARMASIN - Ironis, itulah kata yang tepat menggambarkan kondisi SMPN 6 Banjarbaru.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*