MANAGED BY:
MINGGU
15 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Jumat, 21 Juli 2017 16:58
Pemko Banjarbaru Terpaksa Nyicil Dua Tahun Anggaran
ilustrasi

PROKAL.CO, BANJARBARU - Anggaran pemko menerima pukulan bertubi-tubi. Bukan hanya menghadapi pemangkasan transfer DAK (Dana Alokasi Khusus), pemko juga dipaksa mengembalikan kelebihan transfer DAK pada tahun 2015 silam.

Nominalnya tidak kecil, mencapai Rp44 miliar. Akhirnya, pemko pun menanggung utang ke Kementerian Keuangan. Karena pemko tak sanggup melunasinya dengan segera, utang dicicil selama dua tahun anggaran berturut-turut. 

"Jadi terpaksa mencicil selama dua tahun anggaran dari APBD 2017 dan 2018. Baru separo yang dibayar, belum lunas," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banjarbaru, Jainudin.

Ia ingat, ketika menerima transfer dana segemuk itu, pemko sempat kegirangan. "Dulunya senang, eh ternyata malah jadi utang," imbuhnya terhenyak.

Kelebihan transfer itu tentu janggal. Bagaimana bisa pusat keliru menghitung dan menyalurkan dana dari APBN. "Dalam istilah Kemenkeu kelebihan salur. Hanya itu penjelasannya. Kami juga tak berkutik, itu otoritas Kemenkeu," tukasnya.

Itu belum termasuk pemotongan DAK yang belum berakhir. Jainudin mengaku belum menerima informasi berapa persen DAK yang bakal dipotong pada APBD 2018.

Tapi menengok APBD 2017, ia yakin kondisi keuangan pemko belum membaik. "Sebagai gambaran, dulu DAK mencapai Rp170 miliar. Tahun ini hanya Rp54 miliar. Jadi keuangan pemko bakal seret," akunya.

Pekan depan, Rancangan APBD 2018 mulai dibahas. Karena itulah, Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani dalam sidang paripurna terakhir, mewanti-wanti agar pembahasan plafon anggaran lebih ketat dalam menentukan skala prioritas.

"Harus lebih ketat, mendalam dan tegas dalam menentukan skala prioritas. Karena belanja daerah 2018 diproyeksikan tidak bakal mencapai satu triliun rupiah. Terjadi penurunan yang cukup signifikan," kata Nadjmi.

Pengajuan alokasi anggaran dan program dari SKPD yang tidak sesuai dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2016-2021 bakal ditolak. (fud/ij/bin) 


BACA JUGA

Selasa, 15 September 2015 13:40

Gedung Sekolah Negeri di Banjarbaru Ini Hancur, Siswa Sampai Harus Kencing di Hutan

<p>RADAR BANJARMASIN - Ironis, itulah kata yang tepat menggambarkan kondisi SMPN 6 Banjarbaru.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*