PROKAL.CO, style="text-align: justify;">RADARBANJARMASIN.CO.ID, BANJARMASIN – Beragam tanggapan disampaikan ketua-ketua fraksi di DPRD Kalsel mengenai wacana memperbolehkan angkutan tambang dan perkebunan melintas di jalan negara. Ada yang dengan tegas menolak dan ada yang tidak mau berkomentar karena belum tahu isi draft revisi Perda.

Seperti disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar, Murhan Efendi bahwa Komisi III DPRD Kalsel memang ada mengusulkan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 dan telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2016.

"Kita (Fraksi Partai Golkar) setuju kalau Perda ini direvisi tapi subtansi yang direvisi harus memperkuat sanksi bila angkutan tambang dan perkebunan melintas di jalan umum," ujarnya, kemarin.

Ia mengingatkan agar dalam pembahasan revisi Perda nanti tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. "Bila revisi Perda ini disahkan menjadi Perda, maka kita berharap Perda tersebut bisa menjadi payung hukum untuk melindungi masyarakat bukan melindungi kepentingan pribadi atau kelompok," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem, Iberahim mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan pandangan terkait wacana revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 yang memperbolehkan angkutan tambang dan perkebunan melintas di jalan umum karena belum melihat isi draft revisi Perda tersebut. "Kami belum bisa memberikan keterangan apa-apa sebelum melihat isi draft revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012," ucapnya.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hormansyah mengatakan, yang namanya usulan, siapa pun boleh menyampaikannya ke dewan. Soal disetujui atau tidak, semuanya akan dibahas bersama dengan seluruh anggota dewan atau komisi terkait. "Soal usulan DPRD Tanah Bumbu yang meminta revisi Perda agar memperbolehkan angkutan tambang dan perkebunan melintas di jalan umum masih sebatas wacana dan belum dibahas," ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Riswandi menuturkan, pihaknya tentu menolak bila revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 dilemahkan atau memperbolehkan angkutan tambang dan perkebunan melintas di jalan umum. "Sikap kami (Fraksi PKS) tegas menolak bila revisi Perda ini dilemahkan. Bahkan, kalau perlu raperda ini memperkuat sanksi dan pengawasan penegakkan Perda di lapangan," kata Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel Bidang Pertambangan dan Energi ini.

Sementara, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Fikri menegaskan, bila Perda ini mengizinkan angkutan tambang dan perkebunan melintas di jalan umum maka itu sama dengan mencederai rakyat. "Kalau revisi memperbolehkan angkutan tambang melintas di jalan umum maka kami tidak setuju," tegasnya.

Menurutnya, Perda yang ada ini sudah bagus karena banyak memberikan manfaat untuk kebaikan rakyat. "Perda ini harus benar-benar mengatur mana kepentingan rakyat dan mana kepentingan perusahaan," ujarnya. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suwardi Sarlan menyampaikan, PPP mendukung revisi Perda. Tapi, ujarnya, tujuannya untuk memperkuat penegakkan Perda, bukan malah melemahkan Perda.

"Kita akan lihat dulu draft revisinya seperti apa. Pastinya kami mendukung revisi Perda ini diperkuat sanksinya," kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel Bidang Ekonomi dan Keuangan ini. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Imam S mengharapkan revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 ini memperberat sanksi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat khususnya bagi perkebunan dan pertambangan rakyat. "Kalau perkebunan dan pertambangan rakyat disuruh membuat jalan khusus mana uangnya. Tapi kalau perusahaan besar wajib membuat jalan khusus dan tidak boleh melintas di jalan umum," ucapnya.

Menurutnya, revisi Perda nanti jangan memberikan ruang untuk memperbolehkan angkutan tambang dan perkebunan melintas di jalan umum. "Tim penegakkan Perda harus tegas melaksanakan tugas di lapangan jangan sampai ada angkutan tambang dan perkebunan melintas di jalan umum," ujarnya.

Senada, Ketua Fraksi Partai Gerindra, Muharram mengatakan, revisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 ini jangan melemahkan perda yang sudah ada. Revisi Perda nanti harus dibuat aturan yang tegas soal angkutan tambang dan perkebunan, mana yang benar-benar milik masyarakat dan mana yang milik perusahaan besar. “Tidak bisa penegakkan Perda nanti disamaratakan perkebunan dan pertambangan milik rakyat dengan milik perusahaan besar,” ujarnya.

Menurutnya, kalau Perda nanti menyamaratakan maka akan menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Revisi nanti harus diperkuat bahwa perusahaan yang memiliki modal besar harus membuat jalan khusus, sedangkan milik rakyat bisa mendapatkan dispensasi. “Tidak mungkin perkebunan dan pertambangan rakyat disuruh membuat jalan khusus,” tandasnya. (hni/ran/ema)