MANAGED BY:
RABU
18 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 06 April 2018 14:14
Travel Umrah di Kalsel Terancam Dibekukan, Jika Tak Lakukan ini
LAWAN TRAVEL NAKAL: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat hadir pada acara penetapan keputusan bersama Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), belum lama tadi. FOTO CHARLIE/INDOPOS

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Kalimantan Selatan adalah satu dari provinsi kantong umrah di luar Jawa. Dari 906 travel umrah resmi yang terdaftar dan tersebar di Indonesia, 47 di antaranya ada di banua. Sayangnya,
banyak travel umrah di Kalsel belum melakukan pendaftaran ulang. Bahkan belum tahu kebijakan Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengantisipasi travel umrah nakal itu.

"Kami belum mendapatkan informasi resmi soal ini, kalau sudah ada pemberitahuan resmi kami akan siap daftar ulang sesuai kebijakan dari Kemenag, " ucap Arif, manager operasional PT Kaltrabu Indah.

Hal senada diungkapkan owner Travellindo Group Supriadi. "Kami masih menunggu surat resminya, tidak ada masalah bagi kami, " ucapnya yang mengatakan Travellindo group merupakan travel berizin resmi di Kemenag.

Supriadi meminta Kemenag untuk tegas dalam menyikapi persoalan travel abal-abal, karena sekarang ini jumlahnya terus menjamur, termasuk di Kalsel.
"Sebenarnya untuk mengecek abal abal atau enggak itu gampang, data travel yang ada di
Banjarmasin, kemudian cek di web kemenag travel- travel berizin," tambahnya.

Jadi kalau ada travel yang tidak berizin di tegur atau sesuai UU dapat dilaporkan ke pihak berwajib karena aturannya sudah jelas.

"Saya melihat ada lagi masuk travel abal abal bahkan berani ekspose dan memasang beberapa baliho, ini perlu tindakan tegas dari kemenag, karena travel tersebut sudah dinyatakan secara resmi dilarang beroperasi. Salah satu baliho ada di turunan jembatan Banua Anyar," ucapnya.

Kasi Pembinaan Haji dan Umrah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel, Zainal Arifin, mengatakan pendaftaran travel umrah harus langsung di Kemenag pusat. "Yang mendaftar harus pimpinan perusahaan travel sendiri,” ucapnya kemarin (5/4) siang.

Kemenag Kalsel sendiri terkesan belum melakukan komunikasi dengan perusahaan travel yang resmi terdaftar di Kalsel. Padahal, daftar ulang atau keikutsertaan travel umrah di aplikasi Sipatuh adalah wajib. Jika sampai batas akhir di 10 April nanti masih ada travel yang belum daftar ulang, izinnya terancam dicabut.

Travel harus mengikuti aturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Karena ini juga dalam rangka memberikan rasa aman kepada masyarakat yang ingin menjalankan ibadah. “Karena daftar ulang itu nanti mereka akan mendapatkan ID dan password untuk masuk ke dalam aplikasi Sipatuh, makanya harus pimpinannya langsung,” jelasnya.

Dijelaskan, dengan tergabung di aplikasi Sipatuh, seluruh rangkaian penyelenggaraan umrah akan terpantau. Mulai dari saat pendaftaran, jadwal tiket pesawat, maskapai penerbangan, nama hotel di Mekah dan Medinah, sampai perkembangan proses pengurusan visa umrah. Semuanya bisa diketahui. Tidak hanya diketahui oleh petugas Kemenag dan travel, tetapi juga diketahui oleh calon jemaah umrah.

Nantinya setiap jemaah umrah yang mendaftar di travel resmi, akan mendapatkan nomor register. Melalui nomor register itulah jemaah bisa masuk ke dalam aplikasi Sipatuh.

“Kepada pengusaha travel umrah agar mengikuti aturan pemerintah demi kelancaran masyarakat dalam beribadah,” imbaunya.

Kemenag memang berupaya mempersempit potensi kasus kejahatan penipuan bermodus umrah. Caranya adalah dengan menghentikan sementara (moratorium) pendaftaran travel umrah baru. Saat ini jumlah travel umrah (penyelenggara perjalanan ibadah umrah/PPIU) yang resmi terdaftar ada 906 unit.

Keputusan moratorium itu disampaikan Menag Lukman Hakim Saifuddin usai menerima kunjungan Wakapolri Komjen M. Syafruddin di kantor Kemenag Rabu (4/4). ’’Kebijakan kita adalah melakukan moratorium. Kita hentikan sementara pemberian izin kepada biro travel baru yang ingin mendapatkan izin sebagai PPIU,’’ tutur politisi PPP itu.

Lukman menjelaskan keputusan moratorium itu diambil setelah melakukan kajian mendalam. Sampai akhirnya Kemenag berkesimpulan bahwa jumlah travel umrah resmi yang ada sekarang cukup memadai untuk melayani umat Islam menjalankan umrah.

’’Fokus Kemenag sekarang evaluasi dan awasi yang ada sekarang secara berkesinambungan,’’ jelasnya. Sampai kapan moratorium diberlakukan? Lukman mengatakan hingga ada kajian yang menyebutkan Indonesia kekurangan travel umrah untuk melayani umat Islam. Lukman menegaskan selama masa moratorium dan seterusnya, akan diperketat pengawasan travel-travel yang sudah ada.

Dia menegaskan pengawasan travel umrah saat ini semakin ketat dan dilakukan secara online melalui aplikasi Sipatuh (sistem informasi pengawasan terpadu umrah dan haji khusus). Saat ini seluruh travel umrah berizin resmi Kemenag diwajibkan mendaftar ulang untuk mendapatkan user ID dan password untuk masuk ke aplikasi Sipatuh itu. Sayangnya sampai Senin (2/4) lalu baru ada 68 unit travel yang sudah daftar ulang.

Lukman menegaskan daftar ulang atau keikutsertaan travel umrah di aplikasi Sipatuh itu wajib. Jika sampai batas akhir di 10 April nanti masih ada travel yang belum daftar ulang, izinnya terancam dicabut. Lukman menegaskan travel umrah harus kolaboratif dengan kebijakan pengawasan baru oleh Kemenag itu.(sya/gmp/jp/by/ran)


BACA JUGA

Rabu, 18 September 2019 12:57

Dana Hibah Pilkada 4 Kabupaten Masih Belum Pasti, Apa Masalahnya?

BANJARMASIN - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimulai 23 September…

Rabu, 18 September 2019 12:41

Maju di Kab Banjar, Gusti Sulaiman Serahkan Berkas Pendaftaran

BANJARMASIN - Batas pengembalian berkas pendaftaran bakal calon bupati dan…

Rabu, 18 September 2019 12:38

Usia Menikah Dibatasi 19 Tahun, Pengulu: Ini Sangat Bagus

BANJARMASIN - DPR RI telah mengesahkan revisi Undang Undang Nomor…

Rabu, 18 September 2019 11:48

Salah Tafsir Kelola Anggaran, Halte Terminal Antasari Dijadikan Warung

Pengelola Terminal Pasar Sentra Antasari punya inisiatif. Memanfaatkan ruang kosong…

Rabu, 18 September 2019 11:44

Polemik Terminal Antasari, Pimpinan DPRD: Wali Kota Harus Bijak

KETUA DPRD Banjarmasin sementara, Harry Wijaya langsung mengecek ke lokasi.…

Rabu, 18 September 2019 11:41

Rusunawa Teluk Kelayan, 6 Kamar untuk Difabel

BANJARMASIN - Pemko memberikan sosialiasi kepada calon penghuni rumah susun…

Rabu, 18 September 2019 11:38
SMK PP Negeri Banjarbaru

SMK-PP Negeri Banjarbaru Gelar Pelatihan Opsin Tahap II bagi Petani Mandastana

Barito Kuala - SMK-PP Negeri Banjarbaru gelar pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan…

Rabu, 18 September 2019 11:35

Dibangun Dekat Musala, Warga Teluk Kelayan Protes Pembangunan Tempat Sampah

BANJARMASIN - Warga RT 01 dan 02 di Teluk Kelayan…

Rabu, 18 September 2019 11:25

Demokrat Janji Lebih Agresif di Banjarmasin

BANJARMASIN - Lembaran baru DPRD Banjarmasin dimulai sejak 9 September…

Rabu, 18 September 2019 10:16

Boncengan, Aditya-Iwansyah Kembalikan Berkas ke PDIP

BANJARBARU – Setelah mengambil formulir pendaftaran pada 3 September lalu,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*