MANAGED BY:
SELASA
17 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Rabu, 02 Mei 2018 14:56
Buruh: Gaji Kami Pas-pasan Dipotong Lagi Oleh Outsourcing
MAY DAY: Buruh di Banjarmasin mengarak spanduk aspirasi di Jalan Lambung Mangkurat menuju Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Senin (30/4) menjelang peringatan Hari Buruh Internasional. | Foto: Syarafuddin/Radar Banjarmasin.

PROKAL.CO, Perjuangan kaum buruh seakan tak ada habisnya. Dulu, melawan jam kerja dan upah yang tak manusiawi. Kini, melawan outsourcing, serbuan TKA, PP No 78 dan buruknya layanan kesehatan.

Aminuddin sudah 30 tahun menjadi buruh. Pria 48 tahun itu bekerja di PT Tanjung Raya Timber. Tinggal di kawasan padat industri, Jalan Barito Hilir, Banjarmasin Selatan.

Mengenakan topi baseball dan masker penutup muka, dia angkat suara dalam dialog memperingati Hari Buruh Internasional, kemarin (1/5) pagi di Balai Kota.

"Dewan Pengupahan kota dan provinsi lebih banyak menganggur. Karena UMK (Upah Minimum Kota) kini diurusi pemerintah pusat," ujarnya.

Itu imbas dari penerapan PP No 78 Tahun 2015. Formula perhitungan UMP (Upah Minimum Provinsi) dan turunannya UMK diurusi Jakarta. Akibatnya, keberadaan Dewan Pengupahan lokal menjadi mubazir.

UMK terbaru mematok angka Rp2,4 juta. Dengan beban hidup di Banjarmasin, angka itu jelas pas-pasan. Sialnya, gaji yang sampai ke tangan buruh keburu dipotong. Sebagai "komisi" untuk penyedia jasa tenaga kerja alih daya. "Dipangkas lagi oleh outsourcing," keluhnya.

Tak cukup sampai disitu, Aminuddin juga menyoal buruknya layanan kesehatan yang diterima rekan-rekan buruh. Meskipun sudah mengantongi kartu BPJS Kesehatan.

"Teman saya seharian terlantar di unit gawat darurat. Katanya semua kamar rawat inap penuh. Buruk sekali," cecarnya.

Marliani, karyawati PT Banua Lima Sejurus juga sangsi. Bahwa pemko sudah berkeliling. Mendatangi perusahaan-perusahaan yang diam-diam masih menggaji karyawannya dengan nominal dibawah UMK.

Ketua SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Banjarmasin, Sumarlan kian menguatkan pernyataan keduanya. Dari 13 kabupaten dan kota di Kalsel, baru Banjarmasin, Kotabaru dan Tabalong yang sudah mematok UMK. "Sisanya, belum punya," ujarnya.

Masalahnya, kebanyakan buruh tak berdaya. Memilih bertahan hidup dengan gaji ala kadarnya. Mereka tak bernyali melapor karena takut dipecat. Tanpa laporan, pemko menganggap tak ada masalah. Sesederhana itu.

"Jujur, sejauh ini belum ada laporan pelanggaran UMK yang masuk. Jika mereka takut, kami tak bisa campur tangan," kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjarmasin, Priyo Eko Wusono.

Eko menekankan, perusahaan menengah dan besar yang menggaji dibawah UMK jelas tak bisa ditoleransi. Tapi bagi perusahaan kecil dan terbilang baru, buruh diminta maklum.

"Bagi perusahaan yang masih level coba-coba, selama pekerjanya tidak memprotes, tak bisa diapa-apakan," tegasnya.

Mengenai penolakan atas PP No 78 dan tuntutan penghapusan outsourcing, lagi-lagi pemko hanya bisa berdiam diri. "Sebab, ini isu-isu perburuhan level nasional. Daerah bukan pengambil keputusan," pungkas Eko.

Sementara itu, Wakil Walikota Banjarmasin, Hermansyah lebih tertarik mengomentari keluhan layanan kesehatan. Diakuinya, Rumah Sakit Ulin dan Ansari Saleh sudah menjadi rujukan pasien Kalsel-Teng.

Jika warga Banjarmasin sering tak kebagian ranjang rawat inap atau obat-obatan, tak lagi mengherankan. "Itulah mengapa Banjarmasin menjadi unik. Satu-satunya kota yang belum punya rumah sakit sendiri," ujarnya.

Dia berjanji mengawal proyek Rumah Sakit Sultan Suriansyah di Jalan Rantauan Darat. Agar rampung tepat waktu pada tahun 2019. Sehingga bisa melayani warga kota, terutama dari kelas menengah dan kebawah.

Setidaknya, pemko berani memberi satu jaminan. Tidak akan bersikap ramah mengadang gelombang TKA (Tenaga Kerja Asing). "Kalau mereka nekat ramai-ramai masuk, saya sendiri yang mengusirnya," tegas Hermansyah.

Disebutkannya, di kota ini sekarang ada 79 ribu buruh lokal. Sementara TKA hanya berjumlah 38 orang. "Jadi terlampau kecil untuk dikhawatirkan. 38 itu pun sudah termasuk pemain Barito Putera," pungkasnya. (fud)


BACA JUGA

Selasa, 17 September 2019 14:37
Pemkab Balangan

Gubernur Resmikan Balai Temu Rakyat Dayak Pitap

PARINGIN – Balai Temu Rakyat Dayak Pitap di Desa Langkap,…

Selasa, 17 September 2019 11:53

4 Nama Pimpinan DPRD Kalsel Tunggu Disahkan

BANJARMASIN - Empat nama calon pimpinan definitif DPRD Provinsi Kalsel…

Selasa, 17 September 2019 11:48

Di HST, Tiga Calon Sudah Mengambil Formulir

BARABAI - Para politisi mulai berebut tiket PDI P untuk…

Selasa, 17 September 2019 11:44

IP Jeblok, Beasiswa Ditarik

BANJARMASIN - Mahasiswa penerima beasiswa Indonesia Bright Future Leade (IBFL)…

Selasa, 17 September 2019 11:41

Tak Selicin Trotoar Lama

BANJARMASIN - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin…

Selasa, 17 September 2019 11:30

Hoax Sekolah Masuk Jam 9: Disdik Tegaskan Tak Pernah Sebar Kabar Lewat WA

BANJARBARU - Sejak Senin (16/9) pagi. Beredar pesan di aplikasi…

Selasa, 17 September 2019 11:27
Pemko Banjarbaru

Walikota Instruksikan SKPD Piket Karhutla

BANJARBARU - Naiknya status Karhutla dari Siaga ke Darurat membuat…

Selasa, 17 September 2019 10:57

PARAH..!! Bolos Kerja, 43 PNS Terjaring Razia

SATPOL PP merazia PNS yang keluyuran pada jam kerja di…

Selasa, 17 September 2019 10:50

Hibah Dana Pilkada Pertama Diteken

BANJARMASIN - Ketua KPU Banjarmasin Gusti Makmur meneken perjanjian hibah…

Selasa, 17 September 2019 09:59

Paman Birin Dinobatkan Jadi Warga Kehormatan Dayak Pitap

BALANGAN- Perhatian Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dalam melestarikan kearifan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*