MANAGED BY:
SABTU
24 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Sabtu, 02 Juni 2018 19:56
Satu Suara Tolak Tambang, Gerakan #SaveMeratus Belum Berakhir
DI KAKI GUNUNG: Pemandangan ini berada di Desa Batu Tangga. Salah satu wilayah di Hulu Sungai Tengah yang terancam dampak pertambangan. | Foto: SYARAFUDDIN/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, Lupakan sejenak drama melelahkan #SavePulauLaut. Kita bergeser ke dataran tinggi. Gelombang protes pertambangan batu bara juga masih bergelora di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST). Lewat gerakan #SaveMeratus, masyarakat dan organisasi pencinta lingkungan tetap satu suara: mempertahankan kawasan hutan hujan tropis terakhir di Kalsel.

Sejak mencuatnya Surat Keputusan (SK) Izin Operasi Produksi Pertambangan untuk PT Mantimin Coal Mining (MCM) dari Menteri ESDM RI 4 Desember 2017 silam. Gerakan #SaveMeratus terus-terusan digelorakan masyarakat Kalsel. Aksi turun ke jalan, dengar pendapat, penampilan seni, dan gerakan tanda tangan menolak pertambangan secara maraton dilakukan.

Gerakan menolak rencana aktivitas tambang jelas pecah. Wilayah kerja PT MCM melabrak HST. Mengacu data dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel, kabupaten yang punya julukan Bumi Murakata ini sudah nyata-nyata dialamatkan bukan untuk pertambangan. Meski potensi batu baranya melimpah.

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan persoalan demikian ditegaskan pula lewat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) HST 2016–2036. Isinya menyebut Kabupaten HST memang terdapat potensi batubara. Tapi, peruntukkannya tidak untuk dieksploitasi.

"Satu-satunya kabupaten bebas tambang dan kelapa sawit itu terancam," kata Kisworo kepada Radar Banjarmasin beberapa waktu lalu. Aktivis lingkungan yang akrab disapa Cak Kis mengibaratkan HST itu sebagai atap terakhir Kalsel. Jika ikut-ikutan dieksploitasi, maka Pegunungan Meratus tinggal remah-remah.

Jika dihitung-hitung, total ada 1.955 hektare lahan HST terancam pertambangan batu bara. Meliputi Desa Batutangga, Nateh, dan Pambakulan. Tiga desa yang terletak bersamaan dalam Kecamatan Batang Alai Timur.

Selain melabrak tiga kawasan perdesaan, Walhi Kalsel mencatat Sungai dan Bendung Batang Alai juga terkena dampak apabila operasi produksi pertambangan benar-benar dilakukan. Bendung ini punya beragam manfaaat. Diantaranya, untuk irigasi pertanian, perikanan, dan sumber air minum warga HST.

Catatan lainnya, seluas 56 persen dari luas izin tambang batu bara PT MCM di Hulu Sungai Tengah berada di atas ekosistem karst. Bahasa awamnya: gunung kapur. Karst berfungi sebagai penampung dan penyalur air bagi wilayah sekitarnya. Walhasil, Karst pula yang menyebabkan air di Pegunungan Meratus dan mengalir ke desa dan kota di bawahnya.

Manajer Program dan Kampanye Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat (LPMA) Borneo, Budi Kurniawan menjelaskan selain kerusakan alam, dengan mewacanakan pertambangan di Pegunungan Meratus, artinya perusahaan dan pemerintah telah mendukung hancurnya manusia dan kebudayaannya.

Dalam tulisannya berjudul Orang Bukit: Tanah Air Perjuangan, Budi Kurniawan sempat mengutip pepatah dari Julak Maribut, Tetuha Balai Kiyu, Hulu Sungai Tengah. "Bagi kami Orang Bukit di Pegunungan Meratus, tak ada yang namanya Aruh Batu Bara atau Aruh Sawit. Yang ada hanya aruh banih," kata Budi menirukan perkataan Julak Maribut. Jika eksploitasi pertambangan benar-benar terjadi, tentu ancaman kebudayaan Meratus seperti melaksanakan aruh yang akan terancam dan tak terhingga nominal kerusakannya.

"Parahnya, dua nilai itu tak pernah menjadi perhatian dan hitungan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan," cecarnya. Pola mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan ini dicontohkan Budi terjadi ketika pemerintah pusat lewat Kementerian ESDM RI mengeluarkan SK Izin Operasi Produksi PT MCM di Kabupaten Tabalong, Balangan, dan HST.

Sudah Memasuki Sidang Ketujuh

Upaya membendung pertambangan PT Mantimin Coal Mining (MCM) sudah sampai meja hijau. Walhi Kalsel dan Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (GEMBUK) sepakat menggugat Menteri ESDM RI dan PT MCM. Misinya agar segera mencabut Surat Keputusan (SK) Menteri ESDM bernomor 441.K/30/DJB/2017, tertanggal 4 Desember 2017 tentang IUPK operasi produksi batubara PT MCM. Berkas gugatan sudah masuk per tanggal 28 Februari 2018 lalu di PTUN Jakarta Timur.

Direktur Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan sampai saat ini sidang sudah melewati episode ketujuh. Diceritakannya, pada sidang terakhir 30 Mei 2018, pihak penggugat Walhi Kalsel dan Gembuk diminta menghadirkan saksi-saksi. Yang akan berbicara mengenai ancaman pencemaran dan dampak lingkungan apabila pertambangan di HST benar-benar terjadi. Begitu pula dengan pihak tergugat.

Dikonfirmasi terpisah untuk dimintai keterangan persidangan, Menteri ESDM RI, Ignasius Jonan tidak kunjung tersambung kepada wartawan. Begitu pun dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Bambang Gatot Ariyono. Dihubungi melalui telpon seluler berkali-kali tak diangkat. Dikirimi pesan singkat Whatsapp hanya dibaca belaka.

Akan tetapi, diwartakan sebelumnya, Bambang pernah menegaskan, meski pihaknya telah mengeluarkan keputusan bernomor Nomor 441.K/30/DJB/2017 tentang Penyesuaian Tahap Kegiatan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT MCM Menjadi Tahap Kegiatan Operasi Produksi, namun jika memang tak ada analisis dampak lingkungan (amdal), perusahaan tak boleh melakukan operasi produksi atau kegiatan pertambangan. “Yang ada amdal hanya di kawasan Kabupaten Tabalong. sedangakan di HST tak mengantongi amdal,” terang Bambang sebelumnya.

Bambang memberi alasan keluarnya tahapan operasi produksi bagi PT MCM. Menurutnya perusahaan sudah memenuhi kewajiban yang tertuang dalam peraturan. Meski demikian, dia menegaskan kembali, yang boleh dilakukan operasi produksi hanya di Kabupaten Tabalong. “Perusahaan ini memiliki dua blok, yakni Tabalong dan HST. Hanya di blok Tabalong yang memiliki amdal. Sedangakan di HST hingga saat ini tak ada amdalnya,” jelasnya. (dom/ma/nur)

loading...
BERITA TERKAIT

BACA JUGA

Jumat, 23 Agustus 2019 10:54

Teroris Berpotensi Masuk ke Kalsel, TNI-Polri dan Pemda Gelar Apel Kesiapsiagaan

Suara ledakan berulang kali terdengar di Lapangan Mako Satuan Brimob…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:50

SDM Jadi Fokus Pembangunan Kalsel 2020

BANJARMASIN – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPBD) Pemprov…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:46

LOWONGAN CPNS: Pemprov Kalsel Siapkan 1.900 Kursi

BANJARMASIN – Pemerintah menyediakan 100 ribu kursi untuk calon pegawai…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:40

Kaltim Kandidat Ibukota Indonesia, Jokowi: Masih Tunggu Kajian Lagi

BANJARMASIN – Meski Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:37

Tunggu Usulan Ketua DPRD Sementara

BANJARMASIN - Pemenang pileg April tadi bakal dilantik 9 September…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:28

Jabatan Berakhir, Mobil Dinas Anggota Dewan Ditarik

BANJARMASIN - Masa jabatan anggota DPRD Kalsel akan berakhir. Semua…

Jumat, 23 Agustus 2019 10:15

Banjarmasin Segera Punya Bus Trans, Target Beroperasi: Tahun 2020

BANJARMASIN – Bus Trans Banjarmasin mulai diwujudkan. Namun, bertahap. Dinas…

Jumat, 23 Agustus 2019 09:49
SMK PP Negeri Banjarbaru

PWMP 2019, SMKPP N Banjarbaru Bentuk 15 Kelompok Baru

Banjarbaru - Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) SMK-PP Negeri…

Jumat, 23 Agustus 2019 09:29

Demo Mahasiswa UIN: Ini Universitas, Bukan Pasar!

BANJARMASIN – Demo dilakukan puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN)…

Jumat, 23 Agustus 2019 09:27

Putar Balik Makin Jauh, U-Turn VDP dan PJR Bakal Ditutup

BANJARBARU - Arus lalu lintas (lalin) di Kota Banjarbaru kian…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*