MANAGED BY:
SABTU
24 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

HUKUM & PERISTIWA

Selasa, 24 Juli 2018 13:03
Hery Sasmita Terancam Turun Pangkat Jika Resmi Ditahan
Hery Sasmita (net)

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Pemukulan yang dilakukan Hery terhadap H Zainuri mendapat reaksi dari berbagai pihak. Termasuk  dari Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Kalsel, Ketua PW GP Ansor Kalsel, Teddy Suryana menyatakan, sikap arogansi pelaku tidak mencerminkan sebagai Aparatur Sipil Negara yang hakikatnya sebagai abdi dan pengayom kepada masyarakat.

Selain itu sebutnya, sikap arogansi pelaku, melecehkan nilai-nilai kultural yang ada di masyarakat Batola dalam menghormati ulama yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Atas tindakan pelaku, pihaknya menuntut kepada Polres Batola agar mengusut tuntas kasus ini tanpa padang bulu.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Batola agar memberikan sanksi tegas atas tindakkan Hery selaku ASN yang melanggar nilai-nilai etika publik. Untuk mengawal kasus ini hingga tuntas, pihaknya bahkan sudah menyiapkan tim advokasi atas kasus ini. “Kami akan kawal terus kasus ini,” tegas Teddy.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) juga menyoroti kasus ini. Wakil Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, Suripno Sumas mengatakan, aksi pemukulan tidak mencerminkan etika seorang ASN, apalagi pejabat. Ranahnya pidana umum dan UU ASN.

“Sanksi sebagai ASN yang diberikan harus berat, jangan sampai hanya teguran atau lisan saja,” tegas politisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, kemarin (23/7).

Bagaimana sanksi berat yang dimaksud, menurut Suripno itu merupakan kewenangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Batola.

Soal kasus di kepolisian, Suripno mengimbau agar kasus ini diproses sampai tuntas. Karena sudah menjadi sorotan publik aparat penegak hukum harus membuka kasusnya secara terang benderang.

“Kepolisian memproses perkara itu sampai di pengadilan sampai ada keputusan pasti dari pengadilan setempat,” harapnya.

Terpisah, Asisten Komisioner Bidang Pengaduan Komisi ASN, Sumardi mengungkapkan, kasus ini jelas melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pada pasal 2 PP tersebut, yang menjelaskan tentang Kewajiban dan Larangan ASN, dimana di salah satu ayatnya, setiap ASN harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. berbicara larangan, Sumardi menjelaskan aturan di Pasal 4 tentang Larangan, yang di salah satu ayatnya, setiap ASN dalam melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. “Ini pidana murni. Kalau tak dilaporkan ke polisi bisa kena aturan disiplin ASN,” jelasnya.

Sumardi menambahkan, jika sang oknum tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Maka gaji yg diberikan hanya 50 persen. “Pejabat diatasnya pun dapat menjatuhkan sanksi penurunan pangkat kepada oknum pejabat tersebut,” ujarnya. (lan/gmp/mof)


BACA JUGA

Kamis, 03 September 2015 08:40

Menengok Pusat Produksi Rinjing di Nagara: Pernah Produksi Wajan Khusus untuk Haulan Guru Sekumpul

<p><em>Ibu rumah tangga pasti mengenal alat masak yang satu ini. Ya, wajan atau rinjing…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*