MANAGED BY:
RABU
20 NOVEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 30 November 2018 11:48
KPU Kalsel Pastikan Beri Hak Pilih Pengidap Gangguan Jiwa
PUNYA HAK POLITIK: Salah seorang pengidap gangguan jiwa di jalanan Banjarmasin. Pengidap gangguan jiwa akan diberi hak memilih pada pemilu 2019 mendatang.

PROKAL.CO, BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel menjamin akan memberikan hak pilih masyarakat seluas-luasnya pada Pemilu 2019 mendatang. Termasuk kapada para penderita gangguan jiwa.

Saat ini, KPU Kalsel tengah melakukan koordinasi dengan KPU kabupaten/kota untuk mendata warga penderita gangguan jiwa. Ketua KPU Kalsel, Edi Ariansyah menegaskan pihaknya tak akan mencoret para penderita gangguan jiwa.

Alasannya, sesuai peraturan perundang-undangan, siapapun yang berusia 17 tahun dan sudah menikah dan bukan anggota TNI/Polri, tak ada larangan untuk menggunakan hak pilihnya.

Edy menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memang tidak ada pasal yang melarang penderita gangguan jiwa untuk memilih. “Kalau kami tak memfasilitasi. Kami bisa kena pidana. Akan kami akomodir,” tegasnya.

Lalu berapa jumlah warga Kalsel yang menderita gangguan kejiwaan? Dinas Sosial Kalsel tak punya data rinci warga yang mengidap gangguan kejiwaan di Kalsel. Mereka hanya punya data secara keseluruhan penyandang masalah kesejahteraan sosial disabilitas.

Data yang dimiliki Dinas Sosial Kalsel menjadi satu kesatuan penyandang disabilitas, yang terdiri dari tuna rungu, tuna daksa dan tuna netra, dan lainnya.

“Kalau data warga penyandang disabilitas di Kalsel jumlahnya mencapai 19 ribu orang,” terang Kepala Dinas Sosial Kalsel, Adi Santoso kemarin.

Dari 19 ribu tersebut, pihaknya tak punya data berapa penyandang disabilitas mental yang digadang bakal turut menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 mendatang. “Ke depan ini akan kami lakukan pendataan,” tukasnya.

Sementara, data ril jumlah orang dengan gangguan kejiwaan (ODGJ), sementara mengacu data dari Panti Sosial Budi Luhur di Banjarbaru yang berada di bawah Kementerian Sosial. “Juga laporan dari RSUD Sambang Lihum,” imbuhnya. (mof/ay/ran)


BACA JUGA

Rabu, 20 November 2019 12:51

Pildaka Banjar: Empat Calon Berebut Parpol

MARTAPURA – Suksesi Kepala Daerah di Kabupaten Banjar telah meangerucut…

Rabu, 20 November 2019 12:33

Diprediksi Selesai Tahun Depan, Pembangunan Jembatan Alalak Tinggal Mengerjakan Bentang Tengah

BANJARMASIN – Pembangunan Jembatan Sungai Alalak saat ini tinggal mengerjakan…

Rabu, 20 November 2019 12:21

Kemenkes Kabulkan Tambahan DAK

BANJARMASIN - Lobi Komisi IV DPRD Banjarmasin ke pemerintah pusat…

Rabu, 20 November 2019 12:18

Gara-gara ini, Kepala SKPD Dilarang Cuti

BANJARMASIN - Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah melarang semua kepala…

Rabu, 20 November 2019 12:13

KTP Dukungan PNS Tak Sah

BANJARMASIN - Pencalonan Pilwali 2020 dari jalur perseorangan semakin terjal.…

Rabu, 20 November 2019 12:09

TPA Basirih Harus Diperluas, Solusi Jangka Pendek TPA Regional

BANJARMASIN - Umur Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih di Jalan…

Rabu, 20 November 2019 12:06

Program Kotaku Harus Lanjut

BANJARMASIN - Pemko mengklaim hampir menyelesaikan target penanganan kawasan kumuh…

Rabu, 20 November 2019 12:01

Masih Banyak Pemancar Bahaya Tak Terdaftar

BANJARMASIN - Emergency Position Indicating Radiobeacon atau biasa disingkat EPIRB…

Rabu, 20 November 2019 11:56

Titip Kasus Belum Tuntas

BANJARMASIN - Kejaksaan Agung kembali memutasi sejumlah pejabat. Seorang pejabat…

Rabu, 20 November 2019 11:36

Di Batola, Formasi Disabilitas Belum Ada Pendaftar

MARABAHAN -  Menjelang hari ke-9 pendaftaran dan penyerahan berkas CPNS…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*