MANAGED BY:
SELASA
22 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 04 Januari 2019 11:31
Kemenag Desak Tunda Kebijakan Rekam Biometrik
KURSI HABIS: Para calon jemaah umrah menunggu giliran di kantor perwakilan VFS Tasheel cabang Banjarmasin.

PROKAL.CO, Desakan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menunda pemberlakuan perekaman biometrik masih belum ditanggapi pemerintah Arab Saudi. Perekaman biometrik terus dilakukan meskipun gelombang keluhan dari Jemaah dan travel terus berdatangan. 

Layanan rekam biometrik tetap berjalan sebaimana biasa. Gonjang-ganjing di luar tidak mempengaruhi VFS Tasheel,perusahaan yang mengoperatori kebijakan pengurusan Visa Arab Saudi.

Deddy, salah seorang staf VFS Tasheel Banjarmasin mengatakan dia bahkan belum mendengar adanya permintaan dari Kemenag untuk menunda perekaman biometrik. “Kita tidak tahu itu, sebagai operator, kami akan tetap bekerja seperti biasa,” ucapnya singkat.

VFS Tasheel Banjarmasin sendiri sudah mulai berbenah. Untuk memberikan kenyamanan dalam pelayanan, Deddy mengatakan perusahaan telah menambah komputer serta staf operator. Hanya saja, memang belum bisa dioperasikan cepat. “Kita menunggu instruksi pusat,” ucapnya.

VFS Tasheel sebenarnya adalah perusahaan transnasional. Perusahaan ini telah dipercayakan untuk melakukan layanan perekaman biometrik di negara-negara lain seperti Filipina, Singapura, Jepang dan Korea Selatan.

VFS Tasheel ditunjuk langsung Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk menjadi penyedia layanan biometrik untuk visa di Indonesia.

Pertimbangannya karena perusahaan ini dianggap telah memiliki pengalaman dalam perekaman sidik jari lebih dari 6 tahun dan lebih dari 80 tahun dalam pengembangan paspor diplomasi dan khususnya dalam perekaman sidik jari yang berkaitan dengan paspor.

Sayangnya di Banjarmasin, pelayanan dari perusahaan ini jauh dari layak. Kantor Perwakilan VFS Tasheel Indonesia cabang Banjarmasin yang numpang di Kantor Pos Cabang Teluk Tiram Darat, Banjarmasin sama sekali tak menggambarkan sebuah kantor yang menjadi perwakilan bagi kebijakan Arab Saudi.

Untuk melayani ratusan calon jemaah umrah yang melakukan perekaman biometrik sebagai syarat pembuatan visa umrah, hanya ada tiga orang staf operasional yang bekerja. Parahnya, dari staf itu, yang melayani berkas antrian perekaman, hanya dikerjakan oleh satu orang.

Direktur Berkat Aula Travel di Banjarbaru, Mona Desmita, menilai VFS TasHeel cabang Banjarmasin belum siap untuk melayani jemaah Kalsel.

"Jemaah kita setiap tahun jumlahnya ribuan orang. Tapi, tempat perekaman yang disediakan di Banjarmasin sangat sempit dan hanya ada dua operator yang melayani. Terlihat, mereka masih belum siap," katanya.

Dia menambahkan, sempitnya tempat dan minimnya operator membuat perekaman biometrik memerlukan waktu cukup lama. Bahkan, ada yang sampai malam hari.

Belum lagi jemaah yang datang dari luar daerah. Seperti Amuntai, Barabai dan Rantau. Mereka bakal mengeluarkan banyak biaya lantaran harus datang ke Banjarmasin untuk melakukan perekaman.

"Sudah lelah di perjalanan, banyak mengeluarkan biaya, setelah itu harus mengantre berjam-jam. Kasihan jemaah. Apalagi yang usianya sudah tua," ucap wanita yang akrab disapa Mona ini.

Ketua Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Kalsel, Saridi mengatakan memang penting bagi VFS Tasheel untuk melengkapi fasilitas dan sarana yang diperlukan. Jemaah umrah Kalsel sendiri memang termasuk yang terbanyak di Indonesia.

Menurut Saridi, komputer yang tersedia di tempat perekaman biometrik tidak akan bisa maksimal memberikan pelayanan. Asumsinya, setiap jemaah memerlukan waktu 10-15 menit untuk dilayani.

Artinya dalam satu jam maksimal hanya mampu menyelesaikan 5 orang. Sementara jemaah yang datang ratusan.

“Jangan sampai namanya saja perusahaan asing tapi layanan seperti kaki lima,” katanya.

 Kepala Kanwil Kemenag Kalsel Noor Fahmi mengaku belum mendapatkan solusi untuk menyelesaikan polemik kebijakan rekam biometrik ini.

Dia mengaku, sudah banyak menerima keluhan dari jemaah. Namun, hingga kini mereka tidak bisa berbuat apa-apa.

"Kami tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa melaporkan masalah ini ke Kementerian Agama,” katanya saat menghadiri perayaan Hari Amal Bakti di Asrama Haji Banjarmasin, kemarin.

Dia mengungkapkan, salah satu kendala yang menyulitkan mereka mencari solusi ialah tertutupnya pihak PT VFS Tasheel.

"Kami sudah berupaya melakukan koordinasi, tapi pihak sana menutup komunikasi dengan kami," ungkapnya.

Untuk itu, Kanwil Kemenag Kalsel saat ini hanya bisa menunggu keputusan dari Kementerian Agama RI. Terkait polemik perekaman biometrik bagi jemaah umrah.

“Semoga pemerintah pusat bisa mencarikan solusi. Keluhan ini bukan hanya terjadi di Kalsel. Tapi datang hampir dari seluruh daerah di Indonesia,” ucap Fahmi.

Laporan-laporan ini yang kemudian membuat Kemenag semakin tegas meminta supaya perekaman biometrik sebagai syarat pengajuan visa umrah ditunda.

Sebab menurut mereka implementasinya belum siap dan cenderung menyulitkan masyarakat. Sayangnya hingga kini belum ada respon dari otoritas Arab Saudi.

Implementasi perekaman biometrik dinilai tidak siap karena sampai saat ini belum mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Layanan yang dioperatori oleh VSL Tasheel itu belum tersebar ke seluruh provinsi. Layanan ini belum ada untuk provinsi Kalimantan Utara, Bali, NTT, Papua, serta Papua Barat.

Jadi bisa dibayangkan jika ada jemaah umrah dari Papua atau Papua Barat, harus terbang dahulu ke dearah lain untuk mengurus perekaman biometrik.

Diantaranya terbang ke Sulawesi atau Ambon untuk mengurus perekaman biometrik. Sehingga selain merepotkan jamaah, juga menimbulkan biaya tambahan.

’’Yang jelas kalau belum siap dan menyulitkan masyarakat, ditunda saja dulu,’’ kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim, (1/1).

Dia mengatakan perekaman biometrik untuk pengajuan visa umrah bisa dibuka kembali jika sudah siap dan telah disosialisasikan dengan baik.

Ada wacana bahwa layanan perekaman biometrik bekerjasama dengan Kemenag. Sehingga layanan tersebut bisa dibuka di kantor Kemenag tingkat kabupaten/kota.

Arfi mengatakan wacana tersebut memangkinkan saja untuk dilakukan. Namun perlu pembahasan yang lebih teknis. Terkait dengan surat resmi Menteri Agama untuk Arab Saudi, Arfi mengatakan belum ada balasan.

Kepala Sub Direktorat Pengawasn Umrah dan Haji Khusus Kemenag Noer Alya Fitra membenarkan bahwa keluhan yang sering disampaikan jemaah maupun travel umrah adalah sebaran perwakilan VSF Tasheel yang belum tersebar di seluruh provinsi.

Selain itu pejabat yang akrab disapa Nafit itu mengatakan, kantor layanan VSF Tasheel tersebut juga belum sepenuhnya memadai.

Misalnya ada fasilitas untuk jamaah yang sudah lansia atau disabilitas. Selain itu ada juga kantor VSF Tasheel yang belum dilengkapi toilet.

Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi juga menyampaikan supaya perekaman biometrik tersebut ditunda dulu penerapannya. ’’Supaya disiapkan dulu kantornya,’’ katanya.

Dia menjelaskan biaya untuk pengurusan perekaman biomtrik itu sekitar Rp 120 ribu per orang. Menurut dia biaya tersebut relatif tidak besar. Tetapi bagi masyarakat yang berada di daerah tertentu, ongkos untuk menuju kantor perwakilan VSF Tasheel cukup besar.

Dia mengusulkan jika perekaman biometrik itu tetap diberlakukan, bisa diupayakan beberapa solusi. Misalnya perusahaan travel yang jamaahnya banyak dan berada di daerah yang jauh dari kantor VSF Tasheel, bisa mengundang mereka untuk datang. 

’’Tidak sulit karena hanya membawa komputer dan perlengkapan lainnya,’’ jelasnya.

Kemudian dia mengusulkan supaya layanan perekaman biometrik tidak dijadikan acuan atau syarat pengurus visa umrah. Sehingga kalaupun dilakukan perekaman biometrik, dilakukan di bandara jelang keberangkatan (gmp/ris/wan/ay/ran)


BACA JUGA

Selasa, 22 Oktober 2019 15:11
Pemkab Balangan

Bank Kalsel Bagikan Door Prize Untuk ASN

PARINGIN - Memeriahkan apel gabungan Pemkab Balangan, Bank Kalsel memberikan…

Selasa, 22 Oktober 2019 12:29

Alhamdulillah..! Tren Pengangguran Kalsel Turun dalam Setahun Terakhir

BANJARMASIN - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel menyebut…

Selasa, 22 Oktober 2019 12:19

Sulaiman Deklarasi Sebelum Akhir Tahun

MARTAPURA – Gusti Sulaiman Razak memastikan diri maju pada Pilkada…

Selasa, 22 Oktober 2019 12:09

Sempat Dikaitkan Dengan Anak Haji Leman, Bartman Tegaskan Tidak ikut Berpolitik

BANJARMASIN – Pilwali 2020 mulai menyeret komunitas dan organisasi di…

Selasa, 22 Oktober 2019 11:51

CPNS 2019: Tenaga Kesehatan dan Pendidikan Harap Sabar

BANJARMASIN - Pemerintah pusat telah mengumumkan pendaftaran CPNS 2019 akan…

Selasa, 22 Oktober 2019 11:38

Karung Lumpur Menumpuk di Trotoar Depan ULM, Pejalan Kaki Mengeluh

BANJARMASIN - Tumpukan lumpur dalam karung di trotoar Jalan Hasan…

Selasa, 22 Oktober 2019 11:23

Alalak Bisa Jadi Percontohan

BANJARMASIN - Kota ini belum terbebas dari kekumuhan. Terutama di…

Selasa, 22 Oktober 2019 10:46

Demokrat Gabung Golkar, PAN PKS Join, DPRD Banjarbaru Tetap Tujuh Fraksi

BANJARBARU – Para wakil rakyat di DPRD Banjarbaru akhirnya resmi…

Selasa, 22 Oktober 2019 10:36
Pemko Banjarbaru

Walikota Berikan Arahan Kepada Pegawai Diskominfo

BANJARBARU - Walikota Banjarbaru, Nadjmi Adhani didampingi Kepala Dinas Komunikasi…

Selasa, 22 Oktober 2019 10:31
Pemkab Tanah Bumbu

Jauhkan Perbedaan, Samakan Persepsi dan Tujuan

BATULICIN - Deklarasi Anti Radikalisme serta mendukung suksesnya pelantikan Presiden…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*