BANJARMASIN – Dituduh melakukan kecurangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel akan memberikan klarifikasi ke Ombudsman Kalsel, siang ini. Mereka akan membeberkan.
berita acara penetapan tahapan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan Kanwil BPN Kalsel yang sempat dikeluhkan.
Ketua Tim Seleksi Muhammad Irfan menjanjikan pihaknya akan menjelaskan secara terperinci proses seleksi. “Akan kami sampaikan Kamis (hari ini),” ujar Irfan.
Irfan menyayangkan, para pelamar melaporkan persoalan ini ke Ombudsman. Menurutnya, ini bukan rana Ombudsman yang menurutnya hanya menerima keluhan pelayanan publik.
"Pelayanan publik seperti apa yang dilanggar BPN? Ini berbeda ketika kami tak memberi formulir pendaftaran, atau kami tak mencetak sertifikat tanah yang sudah diurus sesuai prosedur,” debatnya.
BPN sendiri menganggap kasus ini hanya relevan dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Silahkan ke KASN, biar atasan kami yang menegur,” ujar Irfan.
Kepala Ombudsman Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid mengatakan pihaknya tak ingin persoalan ini menghambat rekrutmen pegawai kontrak atau non CPNS yang sudah dilakukan seleksi. Majid mengatakan, BPN perlu melampirkan bukti-bukti tahapan seleksi hingga hasil penilaian.
“ Kami minta klarifikasi langsung,” ucap Majid.
Majid sendiri sempat bingung atas klarifikasi BPN melalui surat. Dia mengatakan isinya tak masuk dalam substansi laporan.
“Ini yang kami sayangkan, mereka malah menjelaskan terkait aturan rekrutmen, tapi tak menjelaskan soal laporan orang yang masuk ke kami,” tambahnya.
Sebelumnya, perwakilan dari 81 pelamar BPN Kalsel melaporkan ketidakpuasan mereka ke Ombudsman Kalsel, 31 Desember 2018 tadi.
Mereka menilai BPN tidak transparan dalam seleksi. Dari 81 pelamar yang mengkuti seleksi, belakangan bertambah menjadi lebih dari 100 orang.
Penambahan itu terjadi ketika sudah memasuki tahapan pengumuman kelulusan. Yang membuat bingung, 81 orang tersebut tak satupun dinyatakan lulus. (mof/ay/ran)
