BANJARMASIN - Beberapa THM (tempat hiburan malam) mendadak didatangi anggota Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Sabtu (12/1) malam. Mereka menggelar sidak terkait soal pungutan pajak daerah.
THM yang menjadi sasaran yakni; Armani, Nasa, The Peak, dan Hokky89. Dari hasil sidak itu, Komisi II meyakini secara kasat mata kewajiban pajak yang disetorkan tak realistis.
"Hampir semua tempat yang kami datangi, bila dihitung secara manual rata-rata kurang dalam hal pembayaran pajak," ucap Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin, Bambang Yanto Permono.
Yang ia maksud, nominal yang seharusnya dibayarkan dari penghasilan THM tidak sesuai dengan laporan yang dibayarkan oleh pengelola kepada pemko.
Menurut Bambang, pengelola THM tak benar-benar transparan. "Kami berharap pengelola ini juga transparan. Agar bisa lebih optimal dalam pembayaran pajak," sebutnya.
Selain dari sektor perdagangan dan wisata, dunia hiburan juga menjadi objek potensial. Yang mampu menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) kota ini.
Tak heran di kota ini banyak beroperasi tempat hiburan. Mulai dari karaoke, biliar, pub, hingga diskotek. Pemko pun memasang tarif pajak sebesar 30 persen.
Angka persentasi itu rupanya dikeluhkan pengusaha hiburan malam. Nilai segitu dianggap tak sebanding dengan jam operasional yang terlampau sempit. Dari jam 10 hingga 12 malam.
"Kami merasa keberatan dengan pajak yang tinggi. Dari 10 persen menjadi 30 persen. Terus jam tayang juga dibatasi. Bagaimana kami bisa memberikan pembayaran pajak yang maksimal," keluh Nathong, Manager The Peak.
Kalau pun tetap harus 30 persen, dia berharap setidaknya mereka diberikan jam beroperasi yang lebih panjang.
"Kalau bisa sih waktu tayang 24 jam seperti di kota-kota besar yang lain," harapnya seraya tersenyum.
Kembali pada Komisi II. Terkait keluhan persentasi pajak, mereka mencoba menampungnya. Bambang berjanji akan berdiskusi dengan Dinas Pendapatan Daerah Banjarmasin.
“Apabila tidak ada halangan, kemungkinan hari Rabu (16/1),” ucapnya.
Terkait soal jam tayang, Bambang dan timnya tak bisa berbuat banyak. Sebab, Komisi II cuma fokus pada pendapatan daerah. Bukan soal operasional.
“Hal itu biar Komisi I yang menindaklanjuti,” pungkasnya. (mr-154/ma/nur)
