MARABAHAN - Batola patut bangga, laporan hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengalami kenaikan. Dari nilai CC menjadi Nilai B.
Setelah pada penilaian tahun 2017 hanya mendapat nilai CC. Pada penyerahan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 yang berlangsung di Golden Tulip, Banjarmasin, Kalsel, Rabu (6/2), daerah ini melonjak, naik menjadi B.
Selain Batola, ada 9 daerah di Kalsel yang mendapatkan nilai sama. Yakni Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tapin, HSU, Balangan, Tabalong, Tala dan Tanbu.
Sementara untuk Kabupaten HSS berada di atas sedikit, yakni BB. Namun untuk dua kabupaten lainnya, Kotabaru dan HST hanya mendapatkan nilai CC.
Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP untuk Batola ini langsung diterima Bupati Batola, Noormiliyani AS.
Tampak hadir pada acara yang bertajuk Gala Dinner Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2018 Wilayah II ini, Wakil Bupati Batola Rahmadian Noor, Pejabat Sekda Abdul Manaf, Asisten Bidang Pemerintahan selaku Plt Inspektur M Anthony, Kepala Bappelitbang Zulkifli Yadi Noor, dan Kabag Organisasi Ibadurrahman.
Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Tahap II yang meliputi 11 provinsi dan 150 kabupaten/kota se Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta DKI Jakarta ini dilakukan Sekjen Kementerian Dalam Negeri RI, Hadi Prabowo.
Sebelumnya, juga telah dilaksanakan penyerahan hasil evaluasi SAKIP Award 2018 utuk wilayah I oleh Kementerian PAN-RB.
Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengapresiasi kepada Kemen PAN-RB yang telah mengawal, mendampingi, mendorong dan mengealuasi pelaksanaan SAKIP.
Ia mengatakan, keberadaan SAKIP telah mengubah pola pikir dan budaya berkinerja. Terlebih Kemendagri selalu menggariskan bahwa terhadap substansi harus betul dicermati sasaran tidak tepat dalam penggunaan anggaran. Baik bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang acapkali terjadi.
Terkait SAKIP, sebutnya, pemerintah harus menganggarkan dana sesuai dengan kualitas dan proporsional daerah. Sehingga dana yang dialokasikan dari APBD dan APBN bisa memberikan daya maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, khususnya PAD.(mr-152)
