Mengukur Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

- Kamis, 7 Februari 2019 | 11:50 WIB

Hanya dua provinsi yang menyabet peringkat A untuk penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Yakni Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. Secara kebetulan, Kalsel ditunjuk menjadi tuan rumah SAKIP Award 2018. 

Bahkan provinsi DKI Jakarta, Bali dan Kaltim hanya berhasil meraih peringkat BB.

"Bukan karena faktor tuan rumah lalu dikasih A. Sama sekali bukan. Tahun-tahun sebelumnya Kalsel sudah meraih peringkat B. Jadi wajar kalau sekarang naik peringkat," bantah Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris Makkie.

Kemarin (6/2), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin berkunjung ke Banjarmasin. Dia mengumumkan dan membagikan penghargaan kepada puluhan kepala daerah di Hotel Golden Tulip, Jalan Ahmad Yani kilometer dua.

Penghargaan khusus untuk Wilayah II atau Indonesia bagian Tengah. Mencakup provinsi, kabupaten dan kota dari Pulau Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Jawa Timur dan Jakarta.

"Saya lupa angka persisnya. Tapi efisiensi itu nyata. Dari tiga ribu lebih kegiatan pemprov, berkat SAKIP, dipangkas hingga tersisa seribu kegiatan saja," tegas Makkie.

Sementara itu, Syafruddin menyatakan, sudah triliunan uang negara yang berhasil diselamatkan dari pemborosan. Pemborosan dalam artian gaya-gaya pemerintahan yang hanya mengutamakan serapan anggaran tinggi.

"Secara nasional tahun 2018 berhasil diselamatkan Rp65,1 triliun. Angkanya bagus. Terus naik dari tahun ke tahun. Contoh, efisiensi tahun 2017 mencapai Rp41,15 triliun," sebutnya.

Rinciannya, Rp30,1 triliun dihemat dari 217 kabupaten dan kota. Ditambah Rp35 triliun dari 26 provinsi. Dari wilayah II saja tercatat efisiensi sebesar Rp22,3 triliun.

"Andaikan semua daerah berhasil meraih peringkat A, kita bakal menembus angka Rp700 triliun. Bayangkan, uang sebanyak itu bisa untuk membangun jalan atau membantu warga miskin," imbuh mantan Kapolda Kalsel tersebut.

Dari wilayah I, II dan III, tercatat ada empat provinsi yang berhasil meraih peringkat A. Sedangkan tahun sebelumnya hanya satu provinsi. Muncul kekhawatiran, peringkat tinggi SAKIP bakal diobral. Seperti kebanyakan acara-acara penghargaan sejenisnya.

"Jika semakin banyak daerah yang mendekati peringkat A, kementerian terpaksa menaikkan grade-nya. Biar kompetisinya semakin berat," selorohnya.

Sebagai pemicu, daerah yang berhasil menyabet peringkat BB, dijanjikan transfer dana insentif tambahan dari Kementerian Keuangan.

"Nanti ada hitung-hitungannya. Angkanya tidak sama tiap daerah. Saya tidak bisa sebutkan, tapi pasti ada," jaminnya.

Terlepas dari pencapaian di atas, Syafruddin mengakui, pemborosan masih terjadi dimana-mana. SAKIP lalu dirancang untuk mengawasi program pembangunan dari hulu sampai hilir. Apa-apa yang bukan prioritas, harus dihapus.

Halaman:

Editor: aqsha-Aqsha Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Pertanyakan Konsistensi Dinas PUPR

Selasa, 23 April 2024 | 08:45 WIB
X