MANAGED BY:
MINGGU
05 APRIL
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 28 Februari 2019 10:59
Kapasitas Pertambangan PT Antang Gunung Meratus Menjadi Polemik
DISKUSI: Pemerintah Kabupaten HST membahas persoalan Amdal PT Antang Meratus, kemarin (27/2).

PROKAL.CO, BARABAI - Analisis dampak lingkungan yang dilakukan oleh PT Antang Gunung Meratus untuk peningkatan kapasitas pertambangan batu bara kian menjadi polemik.

Kemarin siang, (27/2), Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar diskusi serius bersama sejumlah elemen masyarakat untuk menyikapi hal ini.

Pemerintah diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Bangunan yakni Pandiansyah, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Muhammad Yani, serta sejumlah perwakilan elemen masyarakat. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel juga turut hadir.

Adapun hasil pertemuan tersebut kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten HST untuk menolak aktivitas pertambangan. Baik itu batubara mau pun kelapa sawit di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

“Dua poin penting yang dihasilkan dalam pertemuan ini. Pertama, Pemerintah Kabupaten HST bersama perwakilan elemen serta pemangku kepentingan lainnya menolak penyusunan Amdal. Yang kedua, kami meminta agar Kabupaten HST dikeluarkan dari wilayah konsesi,” ungkap Pandiansyah.

Wilayah yang masuk dalam peta izin tambang batu bara milik PT Antang Gunung Meratus di Kabupaten HST yakni ada di lima kecamatan.

Mulai dari Kecamatan Batang Alai Selatan, Kecamatan Batu Benawa, Kecamatan Hantakan, Kecamatan Haruyan dan Kecamatan Labuan Amas Selatan.

Camat Hantakan Helmi menjelaskan, pihaknya merasa keberatan dengan adanya rencana amdal PT Antang Gunung Meratus.

Sejak beberapa tahun lalu, dia bersama petani serta masyarakat yang ada di Kecamatan Hantakan, sudah berkomitmen menolak adanya usaha apa pun yang dilakukan terkait pertambangan.

“Mulai dari adanya pemasangan patok yang menandai masuk lahan tambang, kami sudah menolak. Bahkan kami sudah membuat petisi dengan mebubuhkan 40.000 tandantangan penolakan. Masyarakat kami banyak yang bertani. Kalau ditambang, bagaimana nasib masyarakat,” ujarnya.

Ditektur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, pengumuman amdal yang dibuat seperti surat kaleng.

Pasalnya, tak ada satu pun penanggung jawab yang disebutkan dalam pengumuman tersebut. Hal itu menurut Kisworo, justru sangat membuat resah masyarakat.

“Bukannya membuat situasi kondusif, justru malah membuat resah. Soal geopark saja belum selesai, ditambah lagi soal ini,” cecarnya.

Kisworo mengatakan investasi yang didatangkan seharusnya investasi yang ramah lingkungan. Kemudian berdasarkan potensi lokal, tidak merusak dan demi maslahatan rakyat serta lingkungan. "Bukannya tambang,” ucapnya.

Pengumuman Amdal PT Antang Gunung Meratus guna meningkatkan kapasitas pertambangan batu bara dari awalnya memproduksi 10.000.000 ton per tahun, menjadi 25.000.000 ton per tahun.

Kapasitas ini terintegrasi dengan jalan angkutan, dermaga, terminal khusus batu bara serta fasilitas penunjang lainnya.

Wilayah konsesi tak hanya meliputi HST, melainkan tiga daerah lainnya, seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar.

Berbeda dengan HST, Bupati HSS Achmad Fikry agak lunak menanggapi hal ini. Dia mengatakan dirinya tidak berada dalam posisi setuju atau tidak. Karena di wilayah Kabupaten HSS, PT Antang Gunung Meratus sudah beroperasi sebelumnya dirinya menjadi bupati.

Karena itu, jika ada penambahan produksi, PT Antang Gunung Meratus harus melakukan kesepakatan dengan masyarakat supaya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, sehingga ramah lingkungan.

“Silakan beroperasi asal sesuai ketentuan,” ujar Fikry saat dikonfirmasi, Rabu (27/2).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dispera KPLH) HSS, MK Saputra mengatakan sejauh ini jajarannya belum ada menerima tembusan permohonan perubahan Amdal peningkatan produksi.

“Belum ada menerima tembusannya lagi,” ujarnya. (war/shn/ay/ran)


BACA JUGA

Minggu, 05 April 2020 15:06
Pemkab Balangan

Bupati Perketat Akses Keluar Masuk Kabupaten

PARINGIN – Bupati Balangan Ansharuddin bersama sejumlah jajarannya yang masuk…

Minggu, 05 April 2020 09:15

Lab Corona Banjarbaru akan Beroperasi Pekan Depan

BANJARBARU - Tinggal menghitung hari, laboratorium pemeriksaan Covid-19 untuk wilayah…

Minggu, 05 April 2020 09:10

Innalillahi...Satu Pasien PDP Meninggal, PDP Juga Bertambah Satu

BANJARMASIN - Satu pasien dalam pengawasan (PDP) dinyatakan meninggal dunia,…

Minggu, 05 April 2020 09:07

Tak Bisa WFH, Driver Online Silakan Jalan

BANJARMASIN - Belakangan beredar kabar bahwa aktivitas transportasi online akan…

Minggu, 05 April 2020 09:05

Tak Pulang Dulu, 25 Personel Polda Kalsel Dikarantina

BANJARMASIN – Sebanyak 25 anggota Polda Kalsel yang mengikuti Sekolah…

Minggu, 05 April 2020 09:03

Jadi Zona Merah, Warga Banjarmasin Utara Wajib Siaga

BANJARMASIN - Masuk zona merah penyebaran COVID-19, Banjarmasin Utara membutuhkan…

Minggu, 05 April 2020 08:58

Diskon PDAM Tunggu Regulasi

BANJARMASIN - Meski wali kota telah menyatakan bakal ada pemotongan…

Minggu, 05 April 2020 08:44

Jika Ada Pasien Corona Meninggal, Lokasi Khusus Pemakaman Sudah Disediakan

MARTAPURA – Hingga kini sudah ada tiga pasien positif virus…

Sabtu, 04 April 2020 07:55

Wapres Minta Fatwa Haram Mudik ke MUI

JAKARTA – Di tengah kurva wabah Covid-19 yang terus menanjak,…

Sabtu, 04 April 2020 07:52

Mayoritas Terpapar di Luar, PDP Ulin 26 Meninggal Dunia

BANJARMASIN – Imbauan pemerintah agar tetap berada di rumah di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers