MANAGED BY:
RABU
18 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Kamis, 28 Februari 2019 10:59
Kapasitas Pertambangan PT Antang Gunung Meratus Menjadi Polemik
DISKUSI: Pemerintah Kabupaten HST membahas persoalan Amdal PT Antang Meratus, kemarin (27/2).

PROKAL.CO, BARABAI - Analisis dampak lingkungan yang dilakukan oleh PT Antang Gunung Meratus untuk peningkatan kapasitas pertambangan batu bara kian menjadi polemik.

Kemarin siang, (27/2), Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar diskusi serius bersama sejumlah elemen masyarakat untuk menyikapi hal ini.

Pemerintah diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Bangunan yakni Pandiansyah, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Muhammad Yani, serta sejumlah perwakilan elemen masyarakat. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalsel juga turut hadir.

Adapun hasil pertemuan tersebut kembali menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten HST untuk menolak aktivitas pertambangan. Baik itu batubara mau pun kelapa sawit di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

“Dua poin penting yang dihasilkan dalam pertemuan ini. Pertama, Pemerintah Kabupaten HST bersama perwakilan elemen serta pemangku kepentingan lainnya menolak penyusunan Amdal. Yang kedua, kami meminta agar Kabupaten HST dikeluarkan dari wilayah konsesi,” ungkap Pandiansyah.

Wilayah yang masuk dalam peta izin tambang batu bara milik PT Antang Gunung Meratus di Kabupaten HST yakni ada di lima kecamatan.

Mulai dari Kecamatan Batang Alai Selatan, Kecamatan Batu Benawa, Kecamatan Hantakan, Kecamatan Haruyan dan Kecamatan Labuan Amas Selatan.

Camat Hantakan Helmi menjelaskan, pihaknya merasa keberatan dengan adanya rencana amdal PT Antang Gunung Meratus.

Sejak beberapa tahun lalu, dia bersama petani serta masyarakat yang ada di Kecamatan Hantakan, sudah berkomitmen menolak adanya usaha apa pun yang dilakukan terkait pertambangan.

“Mulai dari adanya pemasangan patok yang menandai masuk lahan tambang, kami sudah menolak. Bahkan kami sudah membuat petisi dengan mebubuhkan 40.000 tandantangan penolakan. Masyarakat kami banyak yang bertani. Kalau ditambang, bagaimana nasib masyarakat,” ujarnya.

Ditektur Eksekutif Walhi Kalsel Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, pengumuman amdal yang dibuat seperti surat kaleng.

Pasalnya, tak ada satu pun penanggung jawab yang disebutkan dalam pengumuman tersebut. Hal itu menurut Kisworo, justru sangat membuat resah masyarakat.

“Bukannya membuat situasi kondusif, justru malah membuat resah. Soal geopark saja belum selesai, ditambah lagi soal ini,” cecarnya.

Kisworo mengatakan investasi yang didatangkan seharusnya investasi yang ramah lingkungan. Kemudian berdasarkan potensi lokal, tidak merusak dan demi maslahatan rakyat serta lingkungan. "Bukannya tambang,” ucapnya.

Pengumuman Amdal PT Antang Gunung Meratus guna meningkatkan kapasitas pertambangan batu bara dari awalnya memproduksi 10.000.000 ton per tahun, menjadi 25.000.000 ton per tahun.

Kapasitas ini terintegrasi dengan jalan angkutan, dermaga, terminal khusus batu bara serta fasilitas penunjang lainnya.

Wilayah konsesi tak hanya meliputi HST, melainkan tiga daerah lainnya, seperti Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar.

Berbeda dengan HST, Bupati HSS Achmad Fikry agak lunak menanggapi hal ini. Dia mengatakan dirinya tidak berada dalam posisi setuju atau tidak. Karena di wilayah Kabupaten HSS, PT Antang Gunung Meratus sudah beroperasi sebelumnya dirinya menjadi bupati.

Karena itu, jika ada penambahan produksi, PT Antang Gunung Meratus harus melakukan kesepakatan dengan masyarakat supaya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, sehingga ramah lingkungan.

“Silakan beroperasi asal sesuai ketentuan,” ujar Fikry saat dikonfirmasi, Rabu (27/2).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dispera KPLH) HSS, MK Saputra mengatakan sejauh ini jajarannya belum ada menerima tembusan permohonan perubahan Amdal peningkatan produksi.

“Belum ada menerima tembusannya lagi,” ujarnya. (war/shn/ay/ran)


BACA JUGA

Rabu, 18 September 2019 12:57

Dana Hibah Pilkada 4 Kabupaten Masih Belum Pasti, Apa Masalahnya?

BANJARMASIN - Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimulai 23 September…

Rabu, 18 September 2019 12:41

Maju di Kab Banjar, Gusti Sulaiman Serahkan Berkas Pendaftaran

BANJARMASIN - Batas pengembalian berkas pendaftaran bakal calon bupati dan…

Rabu, 18 September 2019 12:38

Usia Menikah Dibatasi 19 Tahun, Pengulu: Ini Sangat Bagus

BANJARMASIN - DPR RI telah mengesahkan revisi Undang Undang Nomor…

Rabu, 18 September 2019 11:48

Salah Tafsir Kelola Anggaran, Halte Terminal Antasari Dijadikan Warung

Pengelola Terminal Pasar Sentra Antasari punya inisiatif. Memanfaatkan ruang kosong…

Rabu, 18 September 2019 11:44

Polemik Terminal Antasari, Pimpinan DPRD: Wali Kota Harus Bijak

KETUA DPRD Banjarmasin sementara, Harry Wijaya langsung mengecek ke lokasi.…

Rabu, 18 September 2019 11:41

Rusunawa Teluk Kelayan, 6 Kamar untuk Difabel

BANJARMASIN - Pemko memberikan sosialiasi kepada calon penghuni rumah susun…

Rabu, 18 September 2019 11:38
SMK PP Negeri Banjarbaru

SMK-PP Negeri Banjarbaru Gelar Pelatihan Opsin Tahap II bagi Petani Mandastana

Barito Kuala - SMK-PP Negeri Banjarbaru gelar pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan…

Rabu, 18 September 2019 11:35

Dibangun Dekat Musala, Warga Teluk Kelayan Protes Pembangunan Tempat Sampah

BANJARMASIN - Warga RT 01 dan 02 di Teluk Kelayan…

Rabu, 18 September 2019 11:25

Demokrat Janji Lebih Agresif di Banjarmasin

BANJARMASIN - Lembaran baru DPRD Banjarmasin dimulai sejak 9 September…

Rabu, 18 September 2019 10:16

Boncengan, Aditya-Iwansyah Kembalikan Berkas ke PDIP

BANJARBARU – Setelah mengambil formulir pendaftaran pada 3 September lalu,…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*