BANJARMASIN - Geopark Meratus rama-ramai ditolak aktivis dan organisasi lingkungan. Protes itu malah membuat Kepala Bappeda Kalsel, Nurul Fajar Desira kian bergairah. Dia melihat semangat yang menggebu-gebu untuk melindungi Pegunungan Meratus.
Fajar memberikan garansi. Bahwa pemprov juga memiliki niat yang sama. Hanya saja menempuh cara yang berbeda. "Kawan-kawan aktivis menyatakan ayo lindungi Meratus. Sama saja, tujuan pemprov juga begitu. Tapi caranya tak seekstrem itu," ujarnya di Mahligai Pancasila, kemarin (6/3).
Tuntutan mereka tegas. Ketimbang mendeklarasikan geopark, mending pemprov membebaskan kawasan Pegunungan Meratus dari izin tambang. Inilah yang dicap Fajar sebagai langkah ekstrem. Karena menuntut korban jatuh yang tak sedikit.
Diingatkannya, perekonomian Kalsel masih amat ketergantungan pada sektor tambang. Tambang menyumbang 20 persen bagi pendapatan daerah. "Oke, taruhlah pemprov mengikuti cara berpikir mereka. Cabut semua izin tambang. Korbannya adalah keluarga kita yang bekerja di sana. Pengusaha enteng saja berpindah bisnis, masyarakat enggak," jelasnya.
Dia menyodorkan kasus pencabutan izin tambang PT SILO di Kabupaten Kotabaru sebagai contoh terbaik. Dimana pemprov menghadapi perlawanan sengit. "Izin SILO lengkap. Pas digugat di pengadilan, akhirnya kalah toh," tukasnya.
Pemprov kemudian mengambil jalan memutar. Mendeklarasikan geopark atau taman bumi untuk menata Pegunungan Meratus. Mengejar manfaat ekonomi melalui sektor pariwisata. Fajar meyakini, geopark bisa mengurangi ketergantungan masyarakat atas pertambangan.
"Mengurangi ketergantungan ini tak bisa sekejap mata. Harus perlahan dan bertahap. Pemprov juga tak perlu berkoar-koar save Meratus," ujarnya.
Apa buktinya? Jangan-jangan pemprov sedang menjual retorika. Ditanya begitu, Fajar meminta organisasi lingkungan tidak menutup mata atas prestasi pemprov. "Sejak tahun 2017, sudah 520 izin tambang yang dicabut Dinas ESDM Kalsel. Itu harus dicatat," pintanya.
Sebenarnya, kritik atas geopark tak melulu didasari oleh kekhawatiran daya rusak tambang terhadap Meratus. Ini juga terkait nasib masyarakat adat Meratus. Geopark mendadak muncul tanpa mengajak warga sekitar geosite untuk duduk bersama.
Fajar tak menampiknya. Namun, dia menganggap langkah pemprov bisa dibenarkan. Karena prioritasnya adalah mengejar pengakuan dari pemerintah pusat atas keberadaan geopark di Kalsel. "Mumpung momennya sedang bagus. Kalau lamban, pemprov bisa kehilangan momentum. Sementara pengakuan itu penting," ujarnya.
Setelah diakui, barulah digelar sosialisasi, penyusunan program, dan penataan kawasan geopark. Dan ia berjanji akan mengajak akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat sekitar untuk duduk bersama. "Jujur, saya pengin sekali bertatap muka dengan para penolak geopark ini," imbuhnya seraya tertawa.
Jika masih sangsi, Fajar meminta penolak untuk mengulik definisi geopark sesuai yang telah dibakukan UNESCO. Geopark atau taman bumi adalah kawasan yang memuat keragaman geologi, keragaman hayati, dan keragaman budaya. Pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat sekitar taman untuk memperoleh manfaat ekonomi.
"Nah, siapa masyarakat yang dimaksud dalam definisi ini? Siapa lagi kalau bukan Suku Dayak Meratus," tukasnya.
Kritik di atas sebenarnya belum tuntas. Alih-alih masyarakat adat, pemprov justru menggandeng forum masyarakat pengusaha tambang. Fakta yang mudah sekali mengundang kecurigaan publik. Bahwa ada titipan kepentingan dalam keterlibatan itu.
Fajar lagi-lagi menepisnya. Diceritakannya, ketika geopark dideklarasikan di Kiram Park, didatangkan band Slank dan penyanyi Inka Christie. Dan tarif manggung artis ibukota jelas tidaklah murah.
