BANJARMASIN- Buntut dari sistem baru yang diberlakukan maskapai, sebanyak 50 travel yang tergabung dalam Forum Komunikasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus (FKPPIUHK) Kalsel menyatakan siap meninggalkan Garuda Indonesia.
Ketua FKPPIUHK Kalsel H Saridi menjelaskan selama ini travel umrah di daerah cukup membeli tiket umrah lewat kantor Garuda di daerah. Per tanggal 1 Maret tadi, Garuda memberlakukan pembelian tiket pesawat tujuan Madinah dan Makkah harus melaui tiga perusahaan rekanan.
Ketiga rekanan tersebut adalah PT Smart Umrah (Kanomas Arci Wisata), PT Maktour (Makassar Toraja Tour), dan PT Nur Rima Al-Waali Tour (NRA). Sistem anyar ini mendapatkan respon negatif dari sejumlah pihak.
"Travel umrah didaerah merasa keberatan dengan sistem baru ini yang sangat memmonopoli karena dikuasai oleh agen yang ditunjuk Garuda untuk seluruh Indonesia,"ucapnya.
Pihaknya menunggu itikad baik dari Garuda Indonesia untuk mengembalikan sistem penjualan tiket umrah ke sistem lama, dimana travel bisa langsung mudah membeli di perwakilan Garuda di daerah.
"Kami akan kirim surat resmi ke Direksi Garuda dan kalau keluhan kami tidak digubris kami siap tinggalkan Garuda Indonesia," tandasnya.
Hal senada diungkapkan Hj Utami Dewi owner Albis group, sebenarnya banyak maskapai yang siap memback up travel umrah seperti Emirat, Saudi Airline dan Lion Air, namun pihaknya masih cinta dengan maskapai milik pemerintah. Karena itulah pihaknya masih menunggu kebijakan Garuda untuk mengembalikan sistem pembelian tiket ke sistem lama.
"Kami masih sayang dengan Garuda Indonesia, semoga ada perubahan dengan adanya keberatan dari travel di daerah," timpal H Fakhrul direktur Kaltrabu.
Keluhan terkait sistem baru penjualan tiket itu juga diantaranya disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi.
’’Artinya (Garuda, Red) beroligopoli, yang dilarang dalam UU Persaingan Usaha,’’ katanya.
Syam menjelaskan dengan berlakunya sistem tersebut, travel-travel yang selama ini sebagai agen tiket tidak ada harganya lagi di mata maskapai Garuda. Dia menegaskan aturan baru tersebut terkesan mengabaikan keberadaan travel umrah. Dia berharap Garuda kembali membuka keran pembelian tiket secara terbuka seperti sediakala.
Sementara itu, manajer operasional Garuda Indonesia Banjarmasin Prasetyo mengaku, pihaknya tidak punya kewenangan soal ini karena semua kebijakan ada dipusat.
"Kami hanya menjalankan kebijakan dari pusat," ucapnya.
Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia Ikhsan Rosan menuturkan tiga perusahan tersebut berdasarkan hasil tender.
”Siapa saja sebenarnya boleh,” ungkapnya kemarin saat ditemui Jawa Pos (Grup Radar Banjarmasin) di Kantor Kementerian Perhubungan.
