BANJARMASIN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin minta bantuan dana ke Kementerian PUPR. Nilainya Rp300 miliar. Uang tersebut untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur pada 2020 mendatang.
"Kami sedang berjuang di Kementrian PUPR untuk mendapatkan suntikan dana dari APBN tahun depan. Nilainya mencapai Rp300 miliar,” beber Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Arifin Noor.
Demi pembangunan di ibukota, PUPR kota ini sebenarnya tak cuma mengincar dana APBN. Tapi juga bantuan dari Pemprov Kalsel, melalui APBD-nya. "Suntikan dana ini sangat penting mempercepat pembangunan di Banjarmasin,” katanya.
Tanpa sokongan dana dari pemerintah pusat dan pronvinsi itu, Arifin pesimis. Karena mustahil mengembangkan infrastruktur secara maksimal.
Suntikan dana tersebut juga untuk menyelesaikan visi dan misi wali kota dan wakilnya. Terutama di bidang infrastruktur. Salah satu contoh, rencana pembangunan jemabatan penghubung antara Pulau Bromo dengan Mantuil. Dan tentu saja masih banyak pekerjaan lainnya.
Jika berharap pada APBD pemko, khususnya dana yang ada di Dinas PUPR, tentu saja berat untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur. Tahun ini saja alokasi anggaran yang ada di dinas ini cuma Rp273 miliar.
Uang segitu untuk menangani enam bidang infrastruktur. Seperti jalan, penerangan jalan umum (PJU), sungai, drainase, cipta karya dan jasa kontruksi, tata ruang serta jembatan.
Tahun ini, PUPR memang dapat Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat. Nilainya mencapai Rp23 miliar. Namun lebih banyak digunakan untuk penanganan jalan. "Kalau dari usulan musrenbang dan usulan dari DPRD, alokasi anggaran penanganan infrastruktur mencapai Rp2 sampai Rp3 triliun. Tapi setelah digodok secara matang, dan disesuaikan pula dengan belanja modal pemko, ketemu di angka Rp273 miliar,” papar Arifin.
Salah satu proyek yang memakan anggaran besar, adalah perampungan RSUD Sultan Suriansyah. Untuk tahap ketiga, pembangunan gedung berlantai 5 ini pemko harus mengeluarkan dananya sebesar Rp79 miliar.
"Bangunan yang sudah ada pun akan dilakukan perawatan. Karena kami tak ingin setelah difungsikan nanti, ada keluhan terkait infrastrukturnya,” tambah mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kalsel itu.
Jika mengacu angka-anga di atas, pemko memang butuh uang. Untuk pembangunan dan pengembangan infratruktur di Banjarmasin. Angkanya, cukup realistis. (mof/ema)
