KOTABARU - Setelah dua bulan lebih menanti, ribuan guru honor daerah akhirnya bisa menerima gaji. Tanggal 13 Maret tadi, mereka menerima pembayaran total tiga bulan ke rekening bank masing-masing.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kotabaru Selamat Riyadi, mengaku keterlambatan karena data guru tiap awal tahun harus diverifikasi. Ia mengatakan, dinas melakukan verifikasi langsung ke lapangan.
"Wilayah Kotabaru luas. Sehingga proses itu memakan waktu," katanya. Sayangnya dia tidak merinci bagaimana proses verifikasi itu. Berapa petugas lapangan,dan berapa sekolah dalam sehari yang bisa mereka datangi.
Hingga Selasa (19/3) kemarin, Radar Banjarmasin tidak bisa mendapatkan detail cara Dinas Pendidikan melakukan verifikasi. Selasa kemarin, wartawan mencoba mencari informasi ke Bagian Umum. Penerima tamu di Dinas mengatakan urusan itu bisa dikonfirmasi ke Kasi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Hasanul Basri.
Sayang Basri tidak ada di tempat. Staf di ruangannya mengatakan, sejak lagi Basri tidak masuk. Tidak ada keterangan, apakah dinas luar atau sakit. Sore hari Basri mengirim pesan singkat. Isinya mengatakan, urusan gaji honor merupakan wewenang Bagian Umum.
Benarkah dinas melakukan verifikasi? Imah, salah seorang guru honor di Kotabaru, membenarkan. Tapi akunya, hanya tahun lalu. "Kalau tahun ini gak ada datang ke sekolah," ujar guru honor di SDN 2 Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan itu.
Mandeknya gaji guru honor di Kotabaru tiap awal tahun memberikan dampak negatif terhadap kualitas pendidikan. Guru terpaksa harus pontang-panting memenuhi kebutuhan hidup, selain harus tetap prima mengajar di hadapan muridnya.
"Gaji yang baru masuk hanya mampir ke rekening," ucap Imah. Pasalnya selama dua bulan ke belakang dia dan rekan senasib terpaksa berutang, menutupi biaya hidup.
Seperti telah diberitakan koran ini, sebanyak 1.397 guru honor di Kotabaru telat gajian sejak Januari sampai Maret. Gaji yang mereka terima per bulan Rp800 ribu belum potong pajak.
Sejak awal masalah ini mencuat, para petinggi di Kotabaru terkesan tidak mau disalahkan. Baik Wakil Ketua DPRD M Arif dan Sekda Said Akhmad mengaku baru tahu ada kasus seperti itu di daerah. (zal/ema)
