BANJARMASIN - Dinas Sosial Banjarmasin cukup kerepotan. Tangkapan Dinas Satpol PP dan Damkar Banjarmasin yang ditempatkan di Rumah Singgah Baiman tak sebanding dengan kapasitasnya.
Hanya mampu menampung tak lebih dari 40 orang. Sementara tangkapan tiap pekannya terlampau banyak. Contohnya kala belasan anak funk yang diamankan belum lama tadi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Banjarmasin, Rudy Prasetyo menuturkan rumah singgah yang ada pun tak dilengkapi dengan tempat pelatihan.
Padahal pelatihan ini salah satu yang paling penting. Demi mengubah moral mereka yang ditempatkan di rumah singgah. “Saat ini fungsinya hanya menampung sementara saja,” kata Rudy, kemarin.
Sejak lama pihaknya sudah memikirkan adanya bangunan baru. Khusus untuk pelatihan warga yang ditampung di sana. Tanpa pelatihan, mereka yang diamankan di rumah singgah diyakini akan kembali lagi. Selain gelandangan dan pengemis, penghuni rumah singgah ada yang berlatar belakang Pekerja Seks Komersial (PSK).
Rudy menyebut menangani mereka ini perlu tempat dan perhatian khusus. Apalagi para anak-anak funk yang memiliki jiwa pemberontak. Sehari ditampung dan dikembalikan ke keluarga mereka, besoknya ke jalan lagi.
Dinsos akan menambah dua buah bangunan tahun ini. Posisinya masih di area saat ini. Di Jalan Gubernur Soebarjo (Jalan Lingkar Selatan).
“Anggarannya kecil. Satu bangunan hanya sekitar Rp400 juta,” beber pria yang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Sosial Banjarmasin itu.
Rudy berhharap bangunan baru menambah kapasitas yang ada. “Dua bangunan baru nanti dapat menampung sekitar 15 orang. Paling tidak mengurangi over capacity bangunan terdahulu,” ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin, Zainal Hakim berharap tak terulang lagi kejadian orang yang sudah pernah ditampung di rumah singgah malah kembali lagi. Dia memberi contoh ketika penghuni kolong Jembatan Antasari, Satpol PP berulang kali menertibkan. Namun, mereka tetap saja kembali.
“Saya juga kaget. Kenapa mereka kembali lagi, dan ditertibkan lagi,” ujar Zainal kemarin.
Dia berharap, Dinas Sosial tak diam dengan persoalan ini. Politisi PKB itu menyebut harusnya pemko memberi opsi tempat tinggal jika mereka digusur. Itu pun harus melihat dampak dari penggusuran. Misalnya ekonomi.
“Cari yang terdekat. Bisa saja kalau tak di rumah singgah, ke rumah susun yang tak jauh dari tempat mereka sekarang,” cetusnya.(mof/ema)
