BANJARMASIN - Kelapa sawit dalam beberapa pekan terakhir sedang menjadi topik perbincangan hangat di Tanah Air. Hal itu seiring dengan rencana Uni Eropa menolak minyak sawit atau CPO (Crude Palm Oil) dari Indonesia, karena dianggap tidak ramah lingkungan (deforestasi).
Menjadi salah satu produsen CPO yang lumayan besar, rencana Uni Eropa untuk menolak minyak sawit dari Indonesia dikhawatirkan akan berdampak terhadap para pengusaha sawit di Kalsel.
Meski begitu, Ketua Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia (Gapki) Kalsel Totok Dewanto menyampaikan bahwa perusahaan sawit di Kalsel tidak takut dengan rencana pemboikotan Uni Eropa.
"Kita tidak takut, karena pasar CPO terbesar Kalsel adalah Cina, India dan Pakistan. Ke Uni Eropa hanya sedikit," katanya.
Dia mengungkapkan, Uni Eropa selama ini hanya menyerap sekitar 4 sampai 5 juta ton minyak sawit Indonesia dalam setahun. Jumlah tersebut bisa ditutupi oleh program B20 (kewajiban mengkombinasikan 80 persen solar dan 20 persen minyak sawit) yang dijalankan pemerintah.
"Melalui program itu, CPO kita telah terserap 4 juta ton per tahun di dalam negeri. Jadi, kalau Uni Eropa berhenti membeli sepertinya tidak akan mempengaruhi serapan CPO Indonesia," ungkapnya.
Selain itu, Totok menyampaikan, saat ini sejumlah perusahaan sawit juga sudah membuka pasar baru ke Afrika, Timur Tengah dan Bangladesh yang memiliki potensi pasar 5-6 juta ton pertahun. Sehingga, tak perlu khawatir jika kehilangan pangsa pasar di Eropa.
Hanya saja dia menuturkan, masalahnya sekarang harga pasar minyak nabati mengacu pada bursa di Rotterdam, Amsterdam, Belanda. Sehingga, isu boikot dikhawatirkan dapat menekan harga pasar CPO dari Indonesia. "Kalau Uni Eropa ngomongnya jelek, takutnya harga CPO tertekan. Jadi hal ini harus kita waspadai," tuturnya.
Untuk saat ini, dia menyebut harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit masih mengalami kenaikan. Setelah sebelumnya di bawah seribu rupiah per kilogram, kini sudah Rp1100 sampai Rp1400. Tergantung umur tanam sawit. "Kami berharap harganya terus naik. Tanpa terpengaruhi oleh isu boikot," ucapnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi menyampaikan bahwa isu rencana pemboikotan Uni Eropa hingga kini belum mempengaruhi prospek sawit di Kalsel. "Sampai sekarang kelapa sawit masih menjadi komoditas perkebunan unggulan di Kalsel. Selain karet," paparnya.
Walaupun begitu, dia menyebut tekanan dari Uni Eropa harus dijawab dengan pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan. Supaya, prospeknya tetap terjaga. "Dari data terakhir, ekspor CPO kita mengalami kenaikan. Yaitu, dari sekitar USD986 juta pada 2016 menjadi USD1 miliar lebih di 2017," ungkapnya.
Lanjutnya, saat ini sudah ada sejumlah langkah yang sedang dilakukan Pemprov Kalsel dalam membangun perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Salah satunya ialah mendorong percepatan sertifikasi ISPO untuk perusahaan yang beroperasi di Banua. "Saat ini dari 40, sudah ada 23 perusahaan yang memiliki sertifikat ISPO. Sedangkan sisanya sedang dalam proses sertifikasi," ujarnya.
Selain mendorong percepatan sertifikasi ISPO, Suparmi menuturkan, saat ini Pemprov Kalsel juga berupaya meningkatkan produktivitas kelapa sawit melalui program peremajaan perkebunan. "Tahun ini Kalsel mendapatkan alokasi dana untuk peremajaan sawit di tiga kabupaten, dari Badan Pengelola Dana Pembangunan Kelapa Sawit (BPDPKS)," katanya.
Tiga kabupaten tersebut ialah Tanah Laut, dengan luas peremajaan perkebunan kelapa sawit 1.679 hektare. Lalu, Tanah Bumbu 1.529 hektare dan Kotabaru, 1.309 hektare. "Terkait giat peremajaan sawit ini, kita telah melaksanakan sosialisasi pada awal April 2019 tadi," ucap Suparmi.
Dengan adanya tambahan peremajaan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel mencatat luas perkebunan kelapa sawit di Banua sekarang mencapai 423 ribu hektare. Di mana, 74 persennya merupakan perkebunan sawit perusahaan atau swasta. Sedangkan, 5,7 persennya BUMN dan sisanya hampir 20 persen adalah perkebunan rakyat.
