MANAGED BY:
SELASA
15 OKTOBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Selasa, 16 April 2019 08:54
Bawaslu Pun Kerepotan Tangani APK Caleg

Memang Sengaja Melanggar Aturan?

Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Hingga hari kedua masa tenang, masih banyak alat peraga kampanye (APK) yang belum diturunkan. Peserta Pileg dan Pilpres seperti anak bebal. Yang menganggap angin lalu peringatan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Saya kecewa. Geregetan. Kasihan kawan-kawan di lapangan. Mereka kelelahan membersihkan semua APK itu," ungkap Ketua Bawaslu Kalsel, Erna Kasypiah, kemarin (15/4).

Pantauan Radar Banjarmasin, bukan hanya di kawasan pinggiran kota, di pusat kota pun ada saja APK yang belum diturunkan. Bukan hanya di Banjarmasin. Kondisi di daerah lain juga serupa. "Paling banyak di Kabupaten Banjar," sebutnya.

Kesimpulan Erna, sebagian peserta pemilu di Kalsel memang sengaja melanggar aturan. "Sengaja dibiarkan. Mungkin karena enggak ada dana. Selain itu, lumayan menambah-nambah masa berkampanye menjelang hari pencoblosan," ujarnya.

Panwaslu kecamatan dan Satpol PP sudah mulai bergerak menertibkan APK sejak Minggu (14/4) malam. Agar bisa bekerja cepat, APK itu dibelah menggunakan pisau kater dari kerangkanya. Berapa yang sudah diturunkan? Tak terhitung banyaknya.

Namun, Panwaslu kewalahan ketika menghadapi APK dalam bentuk baliho. Yang dipancang tinggi-tinggi di bahu atau median jalan. "Paling susah baliho. Karena harus memakai alat khusus untuk menurunkannya," jelasnya.

Sebut saja baliho milik capres dan caleg DPD yang terpasang di Pasar Malabar, Jalan Pangeran Samudera. Kedua baliho besar itu tampak mencolok ketika menaiki dan menuruni Jembatan Antasari.

Apakah Bawaslu hanya akan mengaduh? Apakah tak ada sanksi yang dijatuhkan? Merujuk Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, APK yang tak diturunkan pada masa tenang bisa digolongkan pada pelanggaran kampanye di luar jadwal.

Sanksinya pidananya ringan, penjara setahun dan denda Rp12 juta. Tapi dampaknya yang berat. Karena putusan inkrah pengadilan itu bisa menjadi modal Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggugurkan kepesertaan pemilu.

Erna mengakui, lembaganya sedang menahan diri. Karena jika diterapkan, bakal ada obral sanksi. "Kami menunggu sampai hari ketiga masa tenang. Jika masih ada APK yang terpasang, terutama baliho besar mencolok, maka bakal kami proses," tegasnya.

Bawaslu tampak sedang berbaik hati. Argumennya, jika terlalu saklek menerapkan larangan undang-undang, salah-salah separuh peserta kampanye di Kalsel harus disanksi.

Di daerah-daerah hal sama juga ditemukan. Di Kabupaten HSS sekitar 1000-an APK dicopot paksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten HSS bersama tim gabungan.

Ketua Bawaslu HSS, Hasnan Fauzan mengatakan total sudah ada 942 APK berbagai jenis yang dicopot paksa sejak masa tenang. “Paling banyak APK dicopot di Kecamatan Kandangan sebanyak 252 APK,” sebutnya, Senin (15/4) sore.

Pihaknya juga tidak memberikan sanksi. Kecuali pada saat hari H masih ada APK terpasang, Bawaslu bakal menindak tegas. Penertiban APK pemilu dilakukan dari hari pertama minggu tenang sampai tanggal 16 April hari ini.


Disebut APK Bukan, Tapi Mirip

ERNA juga dibuat serba salah. Ketika mengomentari baliho non APK yang secara terang-terangan mengajak memilih atau mencitrakan salah seorang peserta kampanye. Apakah yang dipasang individu atau oleh ormas.

Sebut saja baliho milik Nahdlatul Ulama di Jalan Ahmad Yani dekat flyover. Terpampang tulisan besar berbunyi 'Warga NU Pilih Kyai NU'. "Ya, baliho NU itu semestinya jangan dipasang. Tapi mau ditegur, sulit juga. Karena itu bukan APK," ujarnya.

Bawaslu juga memperingatkan APK yang terpasang di kantor sekretariat parpol. Semua harus diturunkan. Termasuk APK yang dipasang di pagar atau halaman rumah caleg.

Karena masa tenang tak ada kaitannya dengan aset pribadi atau fasilitas umum. "Silakan, tapi memasangnya di ruang tamu saja. Kalau di luar rumah dan bisa dipandang orang banyak, artinya harus diturunkan," tukasnya.

Bawaslu hanya memberikan pengecualian pada posko pemenangan Pilpres. Baik posko 01 maupun 02. "Tapi cukup satu APK saja. Tidak boleh lebih," pungkas Erna. (fud/shn/ema)


BACA JUGA

Senin, 14 Oktober 2019 12:34

Habis Asap, Siaga Lagi Banjir

BANJARMASIN - Asap memang sudah mulai berangsur-angsur hilang, namun masyarakat…

Senin, 14 Oktober 2019 12:30

Amankan Hutan Lindung Liang Anggang..! Dishut Bakal Blokade Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan

BANJARBARU – Penyerobotan tanah dan pembalakan liar yang ditengarai terjadi…

Senin, 14 Oktober 2019 12:16

Sampai Bosan Memohon Bantuan ke Pemko, Murung Selong Bak Anak Tiri

BANJARMASIN - Selama 10 tahun terakhir, titian ulin sepanjang satu…

Senin, 14 Oktober 2019 12:12

Baru 2 Bulan, Siswa Disabilitas di PKBM Terus Berkurang

BANJARMASIN - Baru dua bulan berjalan, empat penyandang disabilitas yang…

Senin, 14 Oktober 2019 12:09

Dibenahi, Tiga Jembatan Ulin Dipermak Bareng-bareng

BANJARMASIN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin meneruskan…

Senin, 14 Oktober 2019 12:02

Tak Semua Harus Dilestarikan, Misalnya Budaya ini...

BANJARMASIN - Dijuluki Kota Seribu Sungai, tak aneh jika banyak…

Senin, 14 Oktober 2019 10:29

Bandara Syamsudin Noor Siapkan 5.600 Hektare untuk Aero City

BANJARBARU - Menyambut hadirnya terminal baru Bandara Syamsudin Noor yang…

Senin, 14 Oktober 2019 10:15
Pemko Banjarbaru

Ririen Hadiri Reakreditasi Puskesmas Guntung Payung

BANJARBARU - Ketua TP PKK Kota Banjarbaru Hj Ririen Nadjmi…

Senin, 14 Oktober 2019 10:12
PARLEMENTARIA

Potensi Lokal Belum Digali Secara Maksimal

BANJARBARU - Anggota DPRD Banjarbaru Emi Lasari menyoroti potensi lokal…

Senin, 14 Oktober 2019 10:10

Paman Birin Gelar Lomba Memancing, Membumi Sekaligus Bangun Keakraban

Ratusan warga Banua tampak antusias mengikuti lomba mancing ikan yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*