BANJARMASIN – Kaum golput terdesak. Euforia Pilpres membuat warga Kalsel berbondong-bondong mendatangi TPS. Tapi segelintir pemilih rupanya terlampau bersemangat. Hingga nekat mengintimidasi panitia TPS jika tak diberikan kesempatan mencoblos.
"KPU dibebani target partisipasi pemilih sampai 77,5 persen. Meski datanya belum komplet, firasat saya bakal tembus 80 persen," ungkap Komisioner KPU Kalsel, Hatmiati, Jumat (19/4) tadi.
Bandingkan dengan partisipasi pemilih Kalsel pada Pilpres 2014 silam yang hanya mencapai 65 persen. Pertarungan pasangan Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi telah mengharu-biru masyarakat Banua. Masing-masing kubu pendukung berjuang untuk memenangkan jagoannya.
Sayangnya tak selalu dengan cara yang baik. Dari berbagai kabupaten, Hatmiati menerima setumpuk keluhan. "TPS diserbu pemilih yang tak ragu mengintimidasi KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)," sebutnya.
Fakta itu terungkap setelah Bawaslu Kalsel merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU). Terhadap dua TPS di Kabupaten Hulu Sungai Utara, satu TPS di Hulu Sungai Tengah, dan satu TPS di Balangan.
PSU harus digelar lantaran ditemukan belasan surat suara salah alamat. Dicoblos pemilih dari daerah luar. Yang berkeras meminta jatah surat suara. Padahal mereka hanya membawa e-KTP. Tanpa bisa menunjukkan A5 (formulir pindah memilih).
Dalam kasus ini, KPPS seyogyanya bersikap saklek, bukan melunak. "Saya tanya, kenapa dibolehkan? Rupanya KPPS diancam. Bakal dilaporkan atas tudingan melanggar hak warga negara. Mereka ketakutan," kisahnya.
Hatmiati mengingatkan, tak semua anggota KPPS dibekali kemampuan negosiasi yang bagus dan mental yang tahan banting. Beberapa diantaranya bahkan sudah tua. Berhadapan dengan belasan pemilih marah bukanlah perkara yang enteng. "Saya coba memahami posisi mereka. Tapi saya juga menyayangkan, mengapa tak berkoordinasi dengan atasan dulu," sesalnya.
Nasi sudah menjadi bubur. Paling lambat tanggal 27 April, PSU sudah digelar di tiga TPS tersebut. Satu TPS lagi dari HSU karena temuan surat suara yang dirusak KPPS.
Kronologi peristiwanya telah dipelajari KPU. "Kesimpulannya, tidak disengaja. KPPS membuka lipatan surat suara dengan terlalu keras. Jadinya robek," jelasnya.
Dia meminta publik tak heboh ketika mendengar adanya PSU. Ditekankannya, PSU bukan hal aneh. Lumrah terjadi karena kekeliruan memahami aturan maupun kendala teknis. "Tak perlu khawatir soal logistik. Cukup kok. Karena sejak awal surat suara PSU sudah disisihkan," pungkasnya.
Potensi PSU juga muncul di Banjarmasin. Tepatnya dari TPS No 12 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah. Lurah sempat mengatakan ada pemilih dari luar daerah yang ikut mencoblos di sana. Lagi-lagi tanpa A5.
Kemungkinan PSU lalu ditampik Ketua Bawaslu Banjarmasin, Muhammad Yasar. "Kami sudah meminta klarifikasi dari pengawas TPS dan Panwaslu setempat. Masalahnya cuma selisih perhitungan suara. Tidak lebih," tegasnya, kemarin (20/4).
Cerita pemilih yang gontok-gontokan dengan KPPS juga terjadi di Banjarmasin. Peristiwa itu tercatat di Kelurahan Alalak Tengah, Kelayan Timur, Sungai Baru, Pemurus Baru, dan Antasan Besar.
TPS 08 Antasan Besar bahkan menjadi viral. Kecewa tak diizinkan mencoblos, si pemilih membuat video di TPS dan mengunggahnya ke media sosial. "Penonton menangkap kesan seolah-olah telah terjadi kecurangan di TPS. Padahal, si pembuat video tak bisa menunjukkan A5," pungkas Yasar.
