NUNUKAN – Pembangunan laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) mulai dikerjakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan, pada Jumat (28/5) lalu.
Adanya laboratorium nanti, sebagai pusat pemeriksaan swab Covid-19. Sehingga hasil swab cukup dilakukan di RSUD Nunukan, tidak perlu lagi dikirim ke Tarakan atau Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya yang membutuhkan waktu paling cepat tiga hari sampai sepekan lamanya.
Menurut Direktur RSUD Nunukan dr Dulman, pembangunan laboratorium untuk hasil swab Covid-19 bukan perkara sederhana. Pembangunan tersebut pun mengacu pada surat edaran Menteri Kesehatan HK.02.01/Menkes/234/2020 tentang Pedoman Pemeriksaan uji RT PCR Covid-19.
Pasalnya, laboratorium yang diperbolehkan melakukan testing Covid-19 minimal berstandar biosafety level 2. Bahkan, harus memenuhi persyaratan sarana dan prasarana, peralatan, biosafety cabinet, sumber daya manusia dan good laboratory practices.
“Kita sudah mulai membangun laboratorium PCR. Diperkirakan akan selesai dalam waktu tiga bulan,” terang Dulman, Sabtu (29/5) lalu. Gedung laboratorium dibangun dengan luas 10 x 16 meter.
Bangunan tersebut harus bertekanan positif dan negatif, serta memiliki desain khusus yang terjamin steril. Pintu masuk dan keluar harus berbeda, memiliki sekat-sekat tertentu untuk pengambilan sampel sampai mekanisme pemeriksaan pasien. Suhu dalam ruangan harus disetel dengan temperatur tertentu.
“Gedung dibangun melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) dari Kementrian Kesehatan senilai Rp 1,7 miliar. Proyek dilakukan secara penunjukan langsung (PL), jadi akan lebih cepat,” tutur imbuh Dulman.
Pemkab Nunukan saat ini sudah memiliki dua unit mesin PCR. Akan tetapi, belum bisa dioperasikan karena tidak tersedianya laboratorium sesuai standar Kemenkes. Dua unit mesin PCR tersebut merupakan bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Mesin dikirim pasca kunjungan Kepala BNPB Doni Monardo ke Nunukan, pada Selasa (20/3) lalu. Perlunya mesin PCR di Nunukan, karena Kepala BNPB merasa prihatin dengan kondisi perbatasan RI-Malaysia. Padahal, hampir setiap minggu ratusan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia dideportasi melalui Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.
Mayoritas deportan, tidak mengantongi surat keterangan negatif Covid-19 dari Malaysia. Fakta ini belum dihadapkan pada banyaknya PMI ilegal yang masuk Nunukan melalui jalur ”tikus”. Sehingga dikhawatirkan menjadi klaster impor. Selain itu, ketika ada pasien yang terindikasi Covid-19 meninggal, hasil sample diagnosa butuh waktu lama. Untuk sample swab/PCR, hingga saat ini Nunukan mengirimkan ke Kota Tarakan atau BBLK Surabaya. (*/lik/*/viq/uno)
