BANJARMASIN - Memperingati Hari Buruh Sedunia, siang ini (1/5) ratusan buruh di Banjarmasin bakal turun ke jalan. Bukan hanya kesejahteraan kaum buruh yang diteriakkan. Hak-hak guru honorer dan ojek online juga turut diperjuangkan.
"Mereka enggak mungkin berteriak sendiri. Jadi kami bantu teriakkan," kata Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel, Yoeyoen Indharto.
Guru dan tenaga honorer diberi beban kerja tinggi. Tapi digaji secara tak manusiawi. Sementara ojol, alih-alih diberi status karyawan, malah diperlakukan manajemen sebagai mitra. "Honorer cuma digaji ratusan ribu, apa enggak kebangetan," imbuhnya.
Kemarin (30/4) sore, sekretariat FPSMI di Jalan Sutoyo S Kompleks KPN sudah tampak ramai. Pengurus gotong-royong membuat pamflet dan spanduk untuk atribut aksi. Kabarnya, buruh dari Hulu Sungai dan Kalteng juga ikut bergabung.
Yoeyoen menjamin, aksi ini benar-benar mandiri. Tidak ditunggangi kepentingan politik manapun. Mengingat isu pemilu masih panas-panasnya. "Ongkosnya dari patungan iuran kawan-kawan. Jadi dari kaum buruh untuk kaum buruh," tegasnya.
Demonstrasi ini sekaligus menyiratkan penolakan FSPMI atas ajakan jalan sehat buruh. Yang digelar Pemprov Kalsel di Siring Nol Kilometer di Jalan Sudirman. "May Day itu hari perjuangan. Bukan untuk jalan-jalan santai atau bagi-bagi doorprize," cecarnya.
Aksi dimulai sekitar jam 9 pagi. Titik kumpul di Taman Kamboja, Jalan Anang Adenansi. Long march menuju rumah dinas Gubernur Kalsel di Jalan R Suprapto. Dilanjutkan ke Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat. Dan berakhir di Balai Kota Banjarmasin di Jalan RE Martadinata.
Beberapa tuntutan memang belum berubah. Seperti menolak upah murah, tuntutan jam kerja 8 jam, cuti hamil yang ditambah menjadi 14 pekan, pencabutan PP No 78 Tahun 2015, dan penambahan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dari 60 item menjadi 84 item.
Termasuk penghapusan outsourcing berkedok permagangan. "Magang kok sampai setahun, itu gila! Sekarang yang paling getol memakai sistem ini justru BUMN. Ngapain memburu-buru perusahaan swasta. Berantas dulu dong BUMN nakalnya," jelasnya.
Sementara PP No 78, dituding telah menyunat kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) tahunan. Sebelum terbitnya PP ini, UMP lazimnya naik 12 persen per tahun. Kini paling banter 8 persen. Lantaran cuma mengacu pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Hitung-hitungan FSPMI, per tahun ada 4 persen yang raib. "Hari ini UMP baru Rp2,6 juta. Mestinya sudah Rp3 juta. Kita kehilangan Rp300 ribu sampai Rp350 ribu per bulan," pungkasnya.
Selain demonstrasi, May Day juga diperingati dengan bakti sosial. Seperti donor darah. FSPMI berhasil mengumpulkan sumbangan sekitar 2 ton beras. Untuk dibagi-bagikan ke pondok pesantren, panti asuhan, dan fakir miskin di Banjarmasin.
Sebagai informasi latar belakang, FSPMI awalnya lahir dari golongan pekerja industri logam. Tapi ranah perjuangannya sudah melebar ke aneka industri. Kini, FSPMI sudah menaungi sedikitnya enam serikat buruh. (fud/ema)
