RANTAU - Pembangunan bendungan yang merupakan proyek sterategis nasional (PSN) di Kecamatan Piani Kabupaten Tapin, sampai saat ini tersisa masalah. Pasalnya masih ada warga yang belum menerima uang ganti rugi tahap ke-3.
Bahkan, saat rapat sosialisasi pembayaran uang ganti rugi (UGR) yang berlangsung di Aula Kabinet, Senin (29/4), beberapa warga memilih keluar atau walk out dari ruangan, karena mereka belum mendengar kepastian kapan uang ganti rugi dibayar.
"Kami kecewa, karena saat rapat berlangsung belum menerima kepastian kapan uang ganti rugi bisa diterima," ucap Yandi warga Pipitak Jaya Kecamatan Piani kepada Radar Banjarmasin.
Menurut Yandi warga Desa Pipitak maupun warga Desa Harakit menginginkan uang ganti rugi bisa dicairkan pada bulan Mei, karena warga sudah bosan menunggu.
"Alasannya kami sudah beberapa kali mendengar bahwa uang ganti rugi tahap ketiga akan cair, tapi sampai saat ini belum ada," paparnya.
Lanjut Yandi, sekarang ini pembangunan bendungan sudah mencapai 80 persen. Karena itulah warga takut kalau sewaktu bendungan jadi nanti, uang ganti rugi tidak cair. "Itulah kami desak, agar Mei ini bisa cair," paparnya.
Tidak berbeda dengan Yandi, Kaspul Anwar yang juga sebagai penasehat Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Tapin menambahkan bahwa seandainya tidak dibayar pada bulan Mei ini, masyarakat akan mengancam untuk menutup akses pengerjaan bendungan Pipitak Jaya.
"Sekarang ini atau sekitar lima hari lalu akses jalan menuju lokasi pembangunan bendungan sudah kami tutup," ucapnya.
Tambah tokoh masyarakat ini, penutupan yang pihaknya lakukan tidak semata-mata ingin menghalangi pembangunan bendungan, tetapi masih ada hak masyarakat yang belum terpenuhi.
"Mengingat kami mendengar isu pembangunan bendungan Riam Kanan masih belum ada yang belum dibayarkan, jadi kami takut itu terjadi di sini," katanya yang memberitahukan bahwa ada 330 bidang tanah yang belum di ganti rugi.
Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Tapin, M Yunus mengatakan bahwa pemerintah daerah terus mengawal dan membantu hingga terselesaikan masalah pembayaran ini. "Jadi, masyarakat harap bersabar," katanya yang mengatakan untuk pembangunan bendungan pengerjaan sudah 80 persen.
Lanjut Yunus, keterlambatan pembayaran ini karena ada beberapa berkas atau administrasi dari masyarakat yang belum lengkap.
"Namun sekarang sudah lengkap, tinggal musyawarah kemudian akan dibawa ke LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara), dan saya sendiri yang akan mengawal dan melobi pemerintah pusat, agar dana cepat cair," janjinya.
Sementara Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWS Wilayah Kalimantan II, Yosiabdi Radi mengungkapkan untuk masyarakat rencananya akan dilaksanakan tanggal 9 Mei ini.
"Setelah musyawarah selesai akan ada berita acara dan validasi yang kemudian akan dikirim ke Kementerian Keuangan untuk diajukan pembayaran," bebernya.
