DPRD Balangan Soroti Sembilan Bidang

- Rabu, 1 Mei 2019 | 15:58 WIB

PARINGIN – Ada Sembilan bidang yang menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan, terkait pelaksanaan pemerintahan atau program kerja yang dijalankan Pemkab Balangan selama tahun 2018 lalu.

Saran perbaikan atau dipertimbangkan dalam menjalankan roda pemerintahan ke tahun selanjutnya, diberikan para wakil rakyat Bumi Sanggam dalam catatan dan rekomendasi DPRD Balangan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Balangan tahun anggaran 2018, saat rapat paripurna Senin (29/4) malam.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Balangan Syabirin, dan dihadiri oleh asisten III Hasmiati yang mewakili Bupati Balangan H Ansharuddin serta sejumlah anggota DPRD Balangan dan jajaran Pemkab Balangan tersebut, juru bicara DPRD Balangan M Rizkan menyampaikan catatan dan rekomendasi kepada sembilan bidang yang dimaksud.

Bidang pendidikan, agar aset Dinas Pendidikan, untuk sesegeranya di inventaris, memperluas akses informasi terkait program beasiswa, dan berkenaan dengan anak didik berprestasi untuk lebih diberikan perhatian baik dari segi materi maupun non materi dalam hal ini adalah akses informasi, akses kepada Pemerintah Daerah dan lain sebagainya.

Kemudian bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pihaknya meminta untuk lebih meningkatkan pembinaan kepada Pemerintah Desa, terutama yang terkait dengan Penggunaan Dana Desa, dengan jalan harus lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa, memberikan rangsangan kepada masyarakat desa untuk bisa menghasilkan inovasi-inovasi dengan memanfaatkan Badan-Badan Usaha Milik Desa.

Bidang pengawasan sebagaimana pada rapat pembahasan dengan Inspektorat, disampaikan bahwa uraian tugas dari Bidang Pengawasan ini sangat banyak, tetapi tidak ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang cukup dari segi Kuantitas. Lemahnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap Bidang Pengawasan ini, akan berakibat kepada banyaknya pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, ini juga harus menjadi perhatian serius.

Untuk bidang Organisasi, supaya bisa merampingkan kembali SKPD-SKPD yang ada, sehingga baik dari segi anggaran maupun Sumber Daya Manusia bisa dimanfaatkan kepada Program maupun Kegiatan dalam rangka Peningkatan Pembangunan Kabupaten Balangan. Hal ini berdasarkan kondisi beberapa tahun terakhir ini, di mana setelah adanya penambahan SKPD terlihat bahwa penggunaan anggaran menjadi tidak efektif dan tepat sasaran, terutama kepada SKPD yang tidak semestinya untuk dipisahkan atau diadakan.

Untuk bidang pertanian, diharapkan Pemerintah Daerah dapat membuat suatu kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan harga karet. Selain itu, Pemerintah Daerah juga bisa mengadakan pelatihan-pelatihan kepada petani-petani karet dalam hal manajemen, baik manajemen kualitas karet maupun manajemen finansial. Sehingga dengan adanya pelatihan tersebut, selain dapat meningkatkan harga karet juga dapat memberikan rangsangan kepada masyarakat untuk bisa melakukan inovasi–inovasi dalam pengembangan komoditas karet ini.

Untuk Bidang perikanan, para wakil rakyat ini menyoroti kondisi masih bergantung kebutuhan bibit ikan dari luar daerah, sehingga dari sisi biaya selain akan menjadi lebih mahal, juga menjadikan ketergantungan kepada daerah lain atau tidak bisa mandiri. Oleh karena itu, diharapkan kepada Pemerintah Daerah, untuk bisa memperhatikan komoditas perikanan ini, sehingga inovasi-inovasi bidang perikanan bisa tumbuh dan dapat menjadikan Kabupaten Balangan Mandiri khususnya dalam bidang perikanan.

Bidang ketahanan pangan, dewan melihat lemahnya pengawasan terhadap jalur distribusi hasil panen, sehingga pihaknya mengharapkan kepada Pemerintah Daerah melalui instansi yang terkait, untuk bisa memberikan pengawasan terhadap lumbung-lumbung padi yang ada di Kecamatan-Kecamatan, sehingga jalur distribusi terjaga dengan baik dan memberi keuntungan bagi para petani.

Terakhir, untuk bidang pembangunan daerah dan Bidang Keuangan kalangan DPRD Balangan meminta, agar pembangunan harus didahului oleh adanya perencanaan dan bisa menargetkan PAD.

“Tanpa adanya perencanaan maka pembangunan akan menjadi tidak terarah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan dasar dalam perencanaan pembangunan,” tandasnya.

Terlepas dari itu, pihaknya juga mengapresiasi dalam hal Pendapatan yang selalu meningkat melebihi dari target yang ditentukan. Tentunya ini menjadi poin positif, maka untuk pengoptimalan Pendapatan Daerah, untuk bisa menargetkan PAD lebih maksimal lagi, agar ada semangat dalam rangka pemenuhan target Pendapatan Daerah. (why/ema)

Editor: miminradar-Radar Banjarmasin

Tags

Rekomendasi

Terkini

Gempa 3,3 Magnitudo Guncang Kotabaru

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:58 WIB

Januari hingga Maret, 7 Kebakaran di Balangan

Selasa, 26 Maret 2024 | 15:35 WIB

Warga HSU Dilarang Bagarakan Sahur Pakai Musik

Selasa, 26 Maret 2024 | 15:15 WIB

Wilayah Kalsel Rawan Diguncang Gempa

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:45 WIB
X