BANJARMASIN - May Day 2019 hadir ditengah keriuhan Pemilu. Ketika kubu 01 dan 02 sibuk melancarkan perang urat syaraf. Maka wajar jika publik was-was. Aksi Hari Buruh Sedunia kemarin (1/5) bakal ditunggangi agenda politik.
Namun, kekhawatiran itu tidak terbukti di Banjarmasin. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel tak tergoda. Mereka fokus pada isu-isu khas kaum buruh.
Seperti penghapusan outsourcing yang berkedok permagangan. Menolak upah murah. Perlindungan bagi pekerja tambang. Plus tuntutan kesejahteraan bagi guru honorer dan ojek online.
Bagaimana caranya? Pertama, semua atribut wajib "lulus sensor". Semua pamflet, spanduk, dan bendera didesain dan dicetak panitia. Peserta aksi dilarang membuat atau membawa atribut tersendiri dari rumah.
Kedua, poin terakhir dalam rilis pernyataan sikap FSPMI dicoret. Yakni tuntutan demokrasi yang jujur dan adil dalam Pilpres. Meski terdengar normatif, dalam suasana panas begini, rawan disalahtafsirkan.
Ketua DPW FSPMI Kalsel, Yoeyoen Indharto menegaskan, perjuangan ini bukan demi kaum buruh semata. "Contoh, tuntutan turunkan tarif dasar listrik. Lalu cuti minimal 14 pekan bagi pekerja hamil. Kalau terwujud, semua bakal senang, bukan hanya buruh," tegasnya.
Yoeyoen juga tak bisa menutupi kegeramannya. Pada waktu bersamaan, sebagian serikat buruh malah mengikuti Fun Walk May Day di Siring Nol Kilometer. Event di Jalan Sudirman itu digagas Pemprov Kalsel. "Haram hukumnya merayakan May Day. Karena ini hari perjuangan," kecamnya.
Namun, sasaran tembak utamanya adalah PP No 78 Tahun 2015. Regulasi ini momok. Karena menggerus kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) tahunan. FSPMI mencatat, dari tahun 2017 sampai 2019, kenaikan UMP Kalsel hanya berkisar 8 persen.
Karena PP 78 cuma menjadikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai acuan perhitungan upah. Bandingkan dengan beberapa tahun silam. Rata-rata UMP Kalsel naik minimal 12 persen.
"Bahkan tahun 2013 tercatat kenaikan 22 persen. Kalau upah rendah, daya beli masyarakat turun, ekonomi bakal mandek. Ujung-ujungnya negara juga yang rugi," cecarnya.
Aksi ini diikuti ratusan buruh dari enam serikat yang dinaungi FSPMI. Jam 9 pagi, massa sudah berkumpul di Taman Kamboja di Jalan Anang Adenansi. Target pertama adalah Mahligai Pancasila di Jalan R Suprapto.
Karena rumah dinas Gubernur Kalsel sudah dijaga ketat aparat, massa hanya berorasi sebentar di depan pagar. Kemudian beralih ke Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Yazidie Fauzie bersedia menemui demonstran. Diceritakannya, dewan pernah mendesak pemprov untuk meniru Jawa Timur. Di sana, rumah sakit daerah berani memutus kerjasama dengan pihak outsourcing.
"Jadi langsung direkrut rumah sakit, tanpa pihak ketiga. Perjanjian masa kerjanya juga jelas. Jadi pekerja memperoleh jaminan kepastian karir," jelasnya.
Sayang, usulan itu mental. Yazidie berjanji akan kembali mendesak Dinas Tenaga Kerja setempat. "Pemprov harus kasih contoh dulu. Baru kita bisa mengejar dunia swasta," tegasnya.
