BARABAI - Siti Aisyah, tampak sibuk dengan setumpuk cucian di hadapannya. Sesekali, ia mencelupkan pakaian ke sungai, membilas sisa-sisa sabun cuci yang menempel. Bagi warga yang tinggal di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Barabai Hulu Sungai Tengah ini, jamban apung sudah menjadi fasilitas yang tak bisa dipisahkan dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya, ketika ia ingin mencuci.
“Kalau menggunakan air ledeng, tagihan perbulannya bisa jadi cukup tinggi. Di rumah, air ledeng digunakan untuk mandi dan memasak saja. Kalau mencuci, saya lebih suka ke jamban,” jelasnya , kemarin. Dia mengatakan, untuk keperluan mandi dan memasak saja, ia harus membayar PDAM Rp150 ribu per bulannya.
Sayangnya, dia terancam tidak akan lagi bisa mencuci di sana. Jamban apung yang umumnya digunakan masyarakat untuk keperluan Mandi Cuci Kakus (MCK) mendapat perhatian serius oleh Bupati HST. Pagi (3/5) ini, tahap pertama pembongkaran jamban yang berada di atas aliran sungai pun dimulai.
Rencana pembongkaran seluruh jamban apung di Kabupaten HST sebenarnya sudah sejak lama. Beberapa tahun silam, rencana itu sudah bergulir. Namun pelaksanaannya selalu tertunda, karena pemerintah setempat belum menemukan solusi bagi masyarakat. Alhasil, keberadaan jamban apung pun kian membeludak.
Dari pantauan Radar Banjarmasin, kemarin (2/5) sore, sedikitnya ada lebih dari delapan jamban apung yang letaknya berada persis di tengah kota, mengapung di atas aliran Sungai Barabai. Aman, salah satu warga yang tinggal di kawasan tersebut, mengaku bahwa ia kerap menggunakan jamban apung untuk keperluan MCK. Pasca mendengar kabar jamban apung bakal dibongkar, ia hanya bisa pasrah.
“Masing-masing rumah warga memang sudah punya toilet. Namun rata-rata, masih banyak yang suka memakai jamban apung. Tidak hanya orang tua, anak-anak juga. Mungkin sudah menjadi kebiasaan. Tapi ya mau bagaimana lagi. Menolak untuk dibongkar pun juga tidak mungkin,” ujarnya.
Dia menambahkan, pembuatan jamban apung membutuhkan banyak biaya. Untuk satu unitnya saja, bisa menghabiskan dana sebesar Rp1,5 juta. “Kebanyakan warga, melakukan urunan untuk membuat jamban apung,” tambahnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, M Yani, menjelaskan bahwa pembokaran yang dilakukan pada tahap pertama pagi ini yakni dari kawasan Siring Taman Juwita, hingga ke Jembatan Sulaha.
“Perlu diketahui juga bahwa yang dibongkar hanya bagian jambannya. Tidak termasuk lantingnya karena masyarakat masih ingin menggunakannya untuk mencuci,” ucapnya seraya mengatakan pembongkaran melibatkan masyarakat termasuk ketua RT.
M Yani mengatakan ada banyak bakteri ekoli yang tiap harinya dihasilkan dari hasil kotoran yang dibuang ke sungai menggunakan jamban apung. Ini bisa mengakibatkan sumber penyakit seperti kolera dan disentri.
Pemerintah Kabupaten HST melalui Satker dan Pokja Sanitasi yang di dalamnya tergabung berbagai dinas, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, serta Polri dan TNI--berupaya membantu dengan melalukan program pembangunan.
“Saat ini Pemerintah Kabupaten HST, sudah menyediakan pembangunan berupa tangki septik komunal, perbaikan sanitasi serta drainase. Jadi bagi warga yang membuat toilet di kediamannya, pembuangan disalurkan ke septic tank komunal yang dibangun,” timpal Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten HST, Ahmad Zaid.
Dia menambahkan, ke depan, jumlah pembangunan juga bakal ditambah seiring dengan keinginan pemerintah untuk membebaskan HST dari jamban apung. (war/ema)
