MANAGED BY:
JUMAT
20 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

HUKUM & PERISTIWA

Jumat, 03 Mei 2019 14:52
Masih Ada PNS Koruptor yang Masih Dapat Gaji
ilustrasi: menpan.go.id

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Senin (30/4) tadi menjadi deadline bagi pemerintah daerah untuk memecat pegawainya yang dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Namun, hingga kini ternyata masih ada sejumlah PNS koruptor yang belum dipecat dan menerima gaji.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel Perkasa Alam membenarkan bahwa di Banua masih ada pegawai koruptor yang belum dipecat.

"Di Pemprov Kalsel sendiri ada 11 pegawai tersangkut kasus korupsi. Di mana sembilan diantaranya sudah kami berhentikan. Masih ada dua orang yang belum," katanya.

Dia mengungkapkan, dua pegawai yang belum diberhentikan salah satunya masih menunggu inkrah. Sedangkan, satunya lagi sudah pernah dipecat dengan tidak hormat. Namun, yang bersangkutan menggugat di PTUN dan menang.

"Berdasarkan putusan PTUN, dia dikembalikan lagi sebagai PNS," ungkapnya.

Sayangnya, saat pegawai tersebut menang di PTUN, Pemprov Kalsel ternyata tidak melakukan banding. Sehingga putusan PTUN dianggap sudah inkrah. "Kasusnya sudah hampir empat tahunan, sebelum saya di BKD," ucap Perkasa.

Akan tetapi, dengan adanya surat edaran dari Menpan RB dia menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel saat ini sedang berkoordinasi dengan Kemenpan RB, Kemendagri dan BKN untuk menindaklanjuti status pegawai tersebut. "Kami sudah dua kali mengirim surat ke BKN, Kemendagri dan Kemenpan. Tapi belum ada jawaban. Padahal, kami mau menanyakan tentang kasus pegawai yang menang di PTUN itu," ujarnya.

Lanjutnya, sementara untuk pegawai tersandung korupsi yang saat ini kasusnya belum inkrah, Pemprov Kalsel kini masih menunggu dan belum bisa memberhentikan yang bersangkutan.

"Sesuai surat edaran Menpan RB, yang belum berkekuatan hukum tetap belum bisa diberhentikan," bebernya.

Ditanya, berasal dari instansi mana kedua pegawai tersebut. Perkasa Alam mengaku lupa. Sebab, dirinya harus membuka datanya dulu.

"Saya lupa dan tidak bisa melihat datanya, karena sedang menghadiri rakor di luar daerah," pungkasnya.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik Piliang mengatakan, sebagaimana Surat Edaran Menpan, jika hingga 30 April tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum. Dan sebagaimana diatur dalam UU nomor 23 tahun 2015 tentang Pemda, Kemendagri yang berwenang menjatuhkan sanksi.

“Pasal 67 ada kewajiban kepala daerah mentaati seluruh peraturan UU. Di 68 disebutkan apabila tidak melaksanakan kewajiban ada sanksi,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (1/5).

Akmal mengatakan, sanksi yang dilayangkan ke kepala daerah berupa sanksi administrasi. Sebagai tahap awal, maka sanksi administrasi yang diberikan adalah teguran tertulis. “Minggu ini akan kita surati teguran pertama agar segera memberhentikan,” imbuhnya.

Dia menambahkan, sanksi akan bisa ditingkatkan jika dalam perkembangannya Kepala Daerah belum juga menaati instruksi tersebut. Levelnya naik berjenjang mulai dari pemberhentian hak keuangan, pemberhentian sementara jabatan, hingga pemberhentian tetap.

“Sangat tergantung pada kompleksitas permasalahan. Tentu kepala daerah punya argumentasi kenapa tidak melakukan pemecatan. Yang jelas kita beri sanksi dulu,” tuturnya.

Soal, berapa kepala daerah yang mendapat sanksi, Akmal mengaku jajarannya sudah melakukan penghitungan. Dia menegaskan, sanksi hanya diberikan kepada kepala daerah yang di wilayahnya ada tanggungan pemecatan PNS korupsi. “Ini hari libur jadi saya ga pegang data,”terangnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang diterima Badan Kepegawaian Nasional hingga 30 April 2019, baru 1.237 PNS atau 53 persen yang diberhentikan. Padahal, jumlah total PNS yang sudah inkrah dan wajib dipecat mencapai 2.357 orang. Dengan demikian, masih ada 1.120 yang belum dipecat dan masih menerima gaji.

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan menjelaskan, berdasarkan informasi ada empat kendala yang menjadi alasan daerah. Misalnya, instansi belum mendapat putusan pengadilan PNS Tipikor. Daerah beralasan, tidak ada kewajiban pihak pengadilan meneruskan putusan ke instansi.

Namun, Ridwan menilai hal itu bukan kendala. “Dalam hal ini instansi yang dituntut bergerak proaktif mengajukan permintaan data ke pengadilan,” ujarnya. (ris/ema)


BACA JUGA

Kamis, 03 September 2015 08:40

Menengok Pusat Produksi Rinjing di Nagara: Pernah Produksi Wajan Khusus untuk Haulan Guru Sekumpul

<p><em>Ibu rumah tangga pasti mengenal alat masak yang satu ini. Ya, wajan atau rinjing…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*