Tanah Bumbu Ibu Kota Negara Indonesia? Mungkin hanya mimpi. Tapi banyak yang berharap hal itu bisa jadi kenyataan demi pembangunan di Banua bisa lebih cepat.
-------
Namun, tak sedikit pula yang mengkhawatirkan tentang kondisi tatanan ekosistem dan lingkungan di sana. Mengingat konsekuensi pembangunan bakal berdampak pada kawasan hutan.
Apalagi, kawasan ibu kota baru yang disiapkan oleh Pemprov Kalsel mencapai 300 ribu hektare. Lebih dari setengah dari total luas wilayah Tanbu yang hanya sekitar 506.700 hektare.
Menyikapi kekhawatiran masyarakat mengenai dampak negatif terhadap lingkungan, Kepala Dinas Limgkungan Hidup (LH) Kalsel, Ikhlas meyakini bahwa ekosistem dan lingkungan di Tanbu akan aman jika memang ibu kota nantinya pindah ke sana.
"Secara umum Tanbu masih memungkinkan untuk menjadi ibu kota. Karena kawasan hutan di sana luasannya masih cukup untuk mendukung secara lingkungan rencana pembangunan sarana dan prasarana ibu kota," katanya.
Selain itu, dia mengungkapkan, pembangunan segala infrastruktur ibu kota tentu bakal direncanakan secara matang dan detail dari berbagai aspek.
"Saya yakin dan dapat dipastikan, aspek lingkungan menjadi perhatian utama dan luasan kawasan hutan pasti akan dipertahankan sesuai UU Tata Ruang," ungkapnya.
Hal senada disampaikan Kabid Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (PKSDAE) pada Dinas Kehutanan Kalsel, Pantja Satata. Menurutnya, pemerintah bakal mempertimbangkan keseimbangan ekosistem yang ada di wilayah Tanbu dengan secara detail dan terukur. Jika memang ibu kota dipindahkan ke sana.
"Tidak mungkin pemerintah membangun sebuah ibu kota tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan, tentunya akan ada kajian sebelum membangun infrastruktur di sana," ujarnya.
Di Tanbu sendiri dia menyampaikan sebagian besar wilayahnya diisi oleh hutan produksi yang dimanfaatkan untuk memproduksi hasil hutan. Baik itu kayu, maupun non kayu. Menurutnya, pemerintah pasti bakal mencari lokasi yang aman agar tidak merusak lingkungan.
"Kita belum tahu, di mana calon lokasi yang disiapkan untuk ibu kota. Jadi, belum bisa bicara banyak mengenai dampaknya. Yang jelas, pemerintah pasti mempertimbangkan aspek lingkungan untuk membangun infrastruktur ibu kota," pungkasnya.
Sementara itu, pembahasan tema Rencana Pemindahan Ibu kota yang sejatinya dihelat Jumat (3/5) kemarin di Kantor Staf Presiden RI, ditunda. Diskusi dengan menghadirkan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor sebagai narasumber itu akan digelar pada Senin pagi esok.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H Abdul Haris saat dikonfirmasi, membenarkan penundaan agenda tersebut, sesuai surat terbaru dari Kantor Staf Presiden nomor Und-38/KSP/D-IV/05/2019 yang ditandatangani Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistiyo.
“Dijadwal ulang ke hari Senin (6/5) pukul 09.30-12.00 WIB. Menghadirkan empat provinsi yakni Kalsel, Kalteng, Kaltim dan Sulbar,” ujar Haris dalam rilisnya kepada Radar Banjarmasin tadi malam.
