JAKARTA- Gubernur Sahbirin Noor mempresentasikan keunggulan Kalsel sebagai wilayah yang tepat untuk menjadi ibukota Indonesia. Dalam forum yang digelar di Kantor Staf Presiden (KSP) Jakarta, Senin (6/5) pagi itu, Sahbirin menekankan pada aset dan modal geografis dan budaya yang telah dimiliki Kalsel.
"Kalsel berada di tengah-tengah negara, yang ke depanya diharapkan dapat menyeimbangkan pembangunan di kawasan Barat dan Timur Indonesia," terang Sahbirin di depan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona (PPN) /Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Kalsel berbeda dengan daerah lainnya. Sebab daerah dkenal penghasil batu mulia kelas dunia itu memiliki letak yang strategis. Dari sisi geografis, Kalsel dilewati oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang difungsikan sebagai jalur pelayaran Internasional.
Selain itu, Kalsel juga bebas dari ancaman gempa dan gunung berapi, karena tidak berada pada jalur ring of fire. Dari segi aspek pertahanan dan keamanan, Kalsel relatif aman dengan posisi berada di tengah-tengah NKRI. Daerah ini memiliki akses darat udara dan laut serta tidak berbatasan secara langsung dengan negara tetangga, sehingga aman dari ancaman serangan atau penyusupan.
"Selanjutnya, dari kepadatan penduduk, Kalsel masih relatif rendah dengan tingkat kepadatan 108,8 jiwa perkilometer, menjadi pertimbangan untuk kemudahan pengaturan tata ruang," beber Sahbirin.
Masyarakat Kalsel terdiri dari beragam etnik suku bangsa, yaitu suku Banjar, Jawa, Bugis, Dayak, Madura, Mandar, Tionghoa, Arab, Batak dan Bali. Masyarakat Banjar juga punya tingkat toleransi masyarakat yang sangat ramah dan baik.
Secara kesiapan, Kalsel juga telah mapan. Gubernur mengatakan, Pemprov Kalsel saat ini sudah menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektare. Ketersediaan lahan tersebut tidak mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Infrastruktur yang menjadi poin penting dalam mendukung pemindahan ibukota ke Kalsel juga sudah terpenuhi. Di Kalsel sudah tersedia Bandara Syamsudin Noor yang sebentar lagi berstatus internasional. Tiga bandara lokal lainnya, yakni Bandara Stagen di Kotabaru, Bandara Bersujud di Batulicin dan Bandara Warukin di Tanjung.
Pelabuhan nasional dan adanya potensi pelabuhan laut dalam juga tersedia, selain tentunya jalur jalan nasional lintas Kalimantan dan trase jalan bebas hambatan.
Sahbirin bahkan menggambar sendiri posisi pusat pemerintahan yang berada diantara dataran tinggi dan laut, untuk memperjelas kepada para hadirin di ruangan itu. Dataran tinggi berada di belakang merupakan gambaran untuk daerah resapan air. " Kalsel bukan hanya singkatan dari Kalimantan Selatan, tetapi Kalsel itu juga Kalian Selamat," tutup Sahbirin.
Acara itu sendiri dibuat dalam format diskusi media. Sebenarnya ada 4 kandidat yang diundang, yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat. Dalam forum uji presentasi, masing- masing kepala daerah diberikan kesempatan memaparkan kesiapan dan keunggulan daerahnya menjadi ibukota Indonesia.
Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar (ABM) mengatakan, lokasi Sulawesi Barat sangat ideal untuk menjadi ibu kota baru Indonesia. Salah satu kandidat kota yang bisa dikembangkan adalah Mamuju yang kepadatan penduduknya masih bisa dikendalikan. "Kita di Mamuju kepadatan penduduknya hanya 300 ribu orang di Kabupaten. Sementara di Kota ada 50 ribu penduduk," ucap Ali.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menyebutkan bahwa provinsinya memiliki sejumlah keunggulan yang patut dipertimbangkan sebagai kandidat ibu kota baru. Salah satunya, adalah ketersediaan lahan yang cukup besar. "Kesiapan lahannya ada terus untuk dibangun. Tidak mungkin ketika ada pusat pemerintahan tak ada yang datang, pasti ada perpindahan penduduk. Kalimantan Tengah itu adalah Provinsi terbesar kedua setelah Papua dengan kepadatan 2 juta penduduk," tutur Sugianto.
Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan secara singkat rencana pemindahan ibukota baru nantinya akan berkonsep smart, green dan beautiful.
Bambang mengungkapkan rencana pemindahan ibukota tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa."Secara singkat, yang pertama dalam 5 tahun ke depan kami fokus mengurangi kesenjangan antara Jakarta, Jawa dan luar Jawa," ucapnya yang mengatakan selama ini kegiatan perekonomian dan kepadatan penduduk masih terkonsentrasi di daerah Jawa.
