MANAGED BY:
SENIN
25 MEI
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 10 Mei 2019 09:37
Mogok Kerja Dokter di Kotabaru: Minta Penjelasan Bupati
POLEMIK: Seorang warga melintas di Gedung RSUD Kotabaru.Para dokter di Kotabaru menggelar mogok kerja untuk pasien non-darurat. | FOTO: ZALYAN SHODIQIN ABDI/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, KOTABARU - Mogok kerjan yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kotabaru memantik reaksi banyak pihak. Ombudsman Kalsel, Kamis (9/5) kemarin bersurat ke Bupati Sayed Jafar. Lembaga pengawas penyelenggara publik itu meminta penjelasan terkait polemik ini.

Surat itu menyebar di grup-grup WhatsApp, dan sosial media. Tidak lama kemudian, Sekda Said Akhmad bersama beberapa Kepala SOPD, menggelar pertemuan dengan IDI Kotabaru.

Hasilnya, pemerintah daerah berjanji beberapa hari ke depan akan membayar tunjangan dokter dan petugas kesehatan lainnya. "Selama ini dokter atau Dinas Kesehatan tidak pernah melapor ada masalah ini," aku Sekda.

Sekda menambahkan, untuk masalah BPJS yang belum dibayar ke Puskesmas, pemerintah mengakui kekurangan anggaran. Karena akunya, jumlah orang sakit tidak bisa diprediksi. "Kekurangan anggaran ini sudah kita masukkan di APBD Perubahan," akunya.

Lebih jauh Sekda mengatakan, masalah tunjangan dokter, entah kenapa Dinas Kesehatan tidak mengaprahkan tiap bulan. "Ini yang menjadi ribut oleh pihak Puskesmas," tandasnya.

Ketua IDI Kotabaru, Muhammad Amin membenarkan ada pertemuan itu. Tapi dia membantah tidak pernah melapor ke Bupati. "Kami sudah pernah meminta mediasi ke Bupati. Tapi tidak ada tanggapan," akunya.

Amin kemudian mengatakan, masalah ini sudah berlangsung setahun lebih. Menurutnya, publik layak tahu. Sehingga mengerti mengapa pada 4 April tadi IDI Kotabaru mengeluarkan sikap mogok kerja untuk pasien non-darurat.

Pada Mei 2018, para dokter dan petugas kesehatan lainnya mengeluh. Tunjangan mereka sejak Januari belum dibayar. "Sayangnya dalam hal ini, hanya para dokter yang berani bersuara," kata Amin.

IDI pun mendatangi Dinas Kesehatan. Setelah didesak, bendahara dinas kemudian membayarkan tunjangan di bulan Januari sampai April. "Sedangkan Mei sama Juni dibayarnya di bulan Juli." Harusnya kata Amin tunjangan wajib dibayar tiap bulan.

Begitu juga tunjangan bulan Juli dan Agustus, dirapel ke Oktober. Sementara tunjangan di bulan September sampai Desember tidak kunjung dibayar hingga tutup buku anggaran di penghujung tahun 2018.

Di tahun 2018, kas daerah Kotabaru sendiri sempat dua kali kekurangan uang. Di pertengahan dan di akhir tahun, tidak kurang Rp30 Miliar utang pemerintah kepada banyak kontraktor, hingga sekarang belum dibayarkan. Pemerintah beralasan ada pemotongan anggaran dari pusat.

"Kalau kami menilai ada perencanaan yang tidak tepat. Kalau perencanaan baik, tentu tidak ada keterlambatan pembayaran tunjangan," kata Amin.

Januari 2019, IDI menagih ke Dinas Kesehatan. Janji tinggal janji. Tunjangan tak kunjung ke luar. Februari, IDI meminta audiensi ke Bupati. "Tidak ada tanggapan," kata Amin.

Maret, sudah tujuh bulan tunjangan belum juga dibayarkan. IDI lantas mengadu ke wakil rakyat. Digelar rapat dengar pendapat pada 25 Maret. Beberapa kepala dinas hadir.

Akhirnya tunjangan Januari sampai Februari 2019 dibayar. Sementara tunjangan September sampai Desember 2018 dibayar di bulan April tadi.

Namun masalah yang sama selalu berulang. Merasa disepelekan atau dikesampingkan terus, IDI Kotabaru akhirnya mogok kerja. Mereka hanya mau melayani pasien yang gawat darurat saja.

Mogok kerja dilakukan IDI sampai pemerintah membayar tunjangan Maret dan April. "Kasian dokter yang di pelosok. Uang tunjangan itu yang mereka pakai hidup," kata Amin.

Jumlah dokter yang masuk IDI Kotabaru ada 92 orang. Sebanyak 21 di antaranya dokter internship. "Perlu diingat, yang belum dibayar bukan cuma tunjangan dokter. Tapi juga petugas kesehatan lainnya."

Hingga sekarang, Kepala Dinas Kesehatan Akhmad Rivai belum memberikan keterangan. Benarkah Dinas Kesehatan belum melaporkan ada masalah itu kepada kepala daerah. (zal/ay/ema)


BACA JUGA

Jumat, 22 Mei 2020 11:32

Kasus Covid-19 Bisa Naik Usai Lebaran, Kemenag Kalsel Imbau Tidak gelar Takbiran

BANJARMASIN - Pawai takbiran malam Lebaran dipastikan akan sepi. Tradisi…

Jumat, 22 Mei 2020 11:26

Profesi Penggali Kubur Semakin Dicari

BANJARBARU - Penggali kubur adalah profesi yang paling dicari akhir-akhir…

Jumat, 22 Mei 2020 11:16

Terindikasi Covid-19, Penumpang Dikarantina

BANJARBARU - Beberapa hari menjelang Lebaran, kondisi Bandara Syamsudin Noor,…

Jumat, 22 Mei 2020 10:56

PSBB Banjarmasin Masuki Jilid 3, Pakar Epidemiologi: Lanjutkan, tapi Harus Lebih Tegas

BANJARMASIN - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II di…

Jumat, 22 Mei 2020 10:44

Kalsel Kewalahan Memusnahkan Arsip

BANJARMASIN - Sudah sebulan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel memulai…

Jumat, 22 Mei 2020 10:34

Kapolda Sowan ke Guru Danau

AMUNTAI - Sudah hampir menjadi agenda rutin bagi pejabat instansi…

Jumat, 22 Mei 2020 10:21

MUI Banjarbaru Bolehkan Salat Id, Dengan Syarat

BANJARBARU - Meski sudah sangat mendekati hari H lebaran Idulfitri.…

Jumat, 22 Mei 2020 09:52
Pemko Banjarbaru

Wali Kota Terima Bantuan dari Notaris

BANJARBARU - Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani, Senin (18/5)…

Jumat, 22 Mei 2020 09:45
Pemkab Tanah Bumbu

Pemkab Tanbu Imbau Masyarakat Salat Idulfitri di Rumah

BATULICIN - Pemkab Tanbu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan…

Jumat, 22 Mei 2020 09:42
Pemkab Tanah Bumbu

Tetap Peduli Atasi Percepatan Penanganan Stunting

BATULICIN - Meskipun ditengah wabah corona, Pemkab Tanbu tetap peduli…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers