MANAGED BY:
SELASA
17 SEPTEMBER
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BANUA

Jumat, 10 Mei 2019 09:37
Mogok Kerja Dokter di Kotabaru: Minta Penjelasan Bupati
POLEMIK: Seorang warga melintas di Gedung RSUD Kotabaru.Para dokter di Kotabaru menggelar mogok kerja untuk pasien non-darurat. | FOTO: ZALYAN SHODIQIN ABDI/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, KOTABARU - Mogok kerjan yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kotabaru memantik reaksi banyak pihak. Ombudsman Kalsel, Kamis (9/5) kemarin bersurat ke Bupati Sayed Jafar. Lembaga pengawas penyelenggara publik itu meminta penjelasan terkait polemik ini.

Surat itu menyebar di grup-grup WhatsApp, dan sosial media. Tidak lama kemudian, Sekda Said Akhmad bersama beberapa Kepala SOPD, menggelar pertemuan dengan IDI Kotabaru.

Hasilnya, pemerintah daerah berjanji beberapa hari ke depan akan membayar tunjangan dokter dan petugas kesehatan lainnya. "Selama ini dokter atau Dinas Kesehatan tidak pernah melapor ada masalah ini," aku Sekda.

Sekda menambahkan, untuk masalah BPJS yang belum dibayar ke Puskesmas, pemerintah mengakui kekurangan anggaran. Karena akunya, jumlah orang sakit tidak bisa diprediksi. "Kekurangan anggaran ini sudah kita masukkan di APBD Perubahan," akunya.

Lebih jauh Sekda mengatakan, masalah tunjangan dokter, entah kenapa Dinas Kesehatan tidak mengaprahkan tiap bulan. "Ini yang menjadi ribut oleh pihak Puskesmas," tandasnya.

Ketua IDI Kotabaru, Muhammad Amin membenarkan ada pertemuan itu. Tapi dia membantah tidak pernah melapor ke Bupati. "Kami sudah pernah meminta mediasi ke Bupati. Tapi tidak ada tanggapan," akunya.

Amin kemudian mengatakan, masalah ini sudah berlangsung setahun lebih. Menurutnya, publik layak tahu. Sehingga mengerti mengapa pada 4 April tadi IDI Kotabaru mengeluarkan sikap mogok kerja untuk pasien non-darurat.

Pada Mei 2018, para dokter dan petugas kesehatan lainnya mengeluh. Tunjangan mereka sejak Januari belum dibayar. "Sayangnya dalam hal ini, hanya para dokter yang berani bersuara," kata Amin.

IDI pun mendatangi Dinas Kesehatan. Setelah didesak, bendahara dinas kemudian membayarkan tunjangan di bulan Januari sampai April. "Sedangkan Mei sama Juni dibayarnya di bulan Juli." Harusnya kata Amin tunjangan wajib dibayar tiap bulan.

Begitu juga tunjangan bulan Juli dan Agustus, dirapel ke Oktober. Sementara tunjangan di bulan September sampai Desember tidak kunjung dibayar hingga tutup buku anggaran di penghujung tahun 2018.

Di tahun 2018, kas daerah Kotabaru sendiri sempat dua kali kekurangan uang. Di pertengahan dan di akhir tahun, tidak kurang Rp30 Miliar utang pemerintah kepada banyak kontraktor, hingga sekarang belum dibayarkan. Pemerintah beralasan ada pemotongan anggaran dari pusat.

"Kalau kami menilai ada perencanaan yang tidak tepat. Kalau perencanaan baik, tentu tidak ada keterlambatan pembayaran tunjangan," kata Amin.

Januari 2019, IDI menagih ke Dinas Kesehatan. Janji tinggal janji. Tunjangan tak kunjung ke luar. Februari, IDI meminta audiensi ke Bupati. "Tidak ada tanggapan," kata Amin.

Maret, sudah tujuh bulan tunjangan belum juga dibayarkan. IDI lantas mengadu ke wakil rakyat. Digelar rapat dengar pendapat pada 25 Maret. Beberapa kepala dinas hadir.

Akhirnya tunjangan Januari sampai Februari 2019 dibayar. Sementara tunjangan September sampai Desember 2018 dibayar di bulan April tadi.

Namun masalah yang sama selalu berulang. Merasa disepelekan atau dikesampingkan terus, IDI Kotabaru akhirnya mogok kerja. Mereka hanya mau melayani pasien yang gawat darurat saja.

Mogok kerja dilakukan IDI sampai pemerintah membayar tunjangan Maret dan April. "Kasian dokter yang di pelosok. Uang tunjangan itu yang mereka pakai hidup," kata Amin.

Jumlah dokter yang masuk IDI Kotabaru ada 92 orang. Sebanyak 21 di antaranya dokter internship. "Perlu diingat, yang belum dibayar bukan cuma tunjangan dokter. Tapi juga petugas kesehatan lainnya."

Hingga sekarang, Kepala Dinas Kesehatan Akhmad Rivai belum memberikan keterangan. Benarkah Dinas Kesehatan belum melaporkan ada masalah itu kepada kepala daerah. (zal/ay/ema)


BACA JUGA

Selasa, 17 September 2019 14:37
Pemkab Balangan

Gubernur Resmikan Balai Temu Rakyat Dayak Pitap

PARINGIN – Balai Temu Rakyat Dayak Pitap di Desa Langkap,…

Selasa, 17 September 2019 11:53

4 Nama Pimpinan DPRD Kalsel Tunggu Disahkan

BANJARMASIN - Empat nama calon pimpinan definitif DPRD Provinsi Kalsel…

Selasa, 17 September 2019 11:48

Di HST, Tiga Calon Sudah Mengambil Formulir

BARABAI - Para politisi mulai berebut tiket PDI P untuk…

Selasa, 17 September 2019 11:44

IP Jeblok, Beasiswa Ditarik

BANJARMASIN - Mahasiswa penerima beasiswa Indonesia Bright Future Leade (IBFL)…

Selasa, 17 September 2019 11:41

Tak Selicin Trotoar Lama

BANJARMASIN - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarmasin…

Selasa, 17 September 2019 11:30

Hoax Sekolah Masuk Jam 9: Disdik Tegaskan Tak Pernah Sebar Kabar Lewat WA

BANJARBARU - Sejak Senin (16/9) pagi. Beredar pesan di aplikasi…

Selasa, 17 September 2019 11:27
Pemko Banjarbaru

Walikota Instruksikan SKPD Piket Karhutla

BANJARBARU - Naiknya status Karhutla dari Siaga ke Darurat membuat…

Selasa, 17 September 2019 10:57

PARAH..!! Bolos Kerja, 43 PNS Terjaring Razia

SATPOL PP merazia PNS yang keluyuran pada jam kerja di…

Selasa, 17 September 2019 10:50

Hibah Dana Pilkada Pertama Diteken

BANJARMASIN - Ketua KPU Banjarmasin Gusti Makmur meneken perjanjian hibah…

Selasa, 17 September 2019 09:59

Paman Birin Dinobatkan Jadi Warga Kehormatan Dayak Pitap

BALANGAN- Perhatian Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor dalam melestarikan kearifan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*