MANAGED BY:
MINGGU
18 AGUSTUS
BANUA | HUKUM & PERISTIWA | BISNIS | RADAR MUDA | FEATURE | SPORT | RAGAM INFO | PROKALTORIAL | FEMALE

BISNIS

Rabu, 15 Mei 2019 09:33
Perda THR Bakal Direvisi Pusat, Honorer Gigit Jari?
HANYA PNS: Para ASN Pemprov saat mengecek THR di Bank Kalsel, 2018 lalu. Tahun ini, kembali honorer di banyak daerah tak mendapatkan THR. | FOTO: DOK/RADAR BANJARMASIN

PROKAL.CO, BARABAI - Honorer di banua bisa dikatakan gigit jari. Selain Pemkab Tanah Bumbu, hampir semua daerah di Kalsel dipastikan kembali tidak memberikan THR untuk para pegawai honorer.

Sekretaris Daerah Hulu Sungai Tengah (HST), H A Tamzil, menjelaskan bahwa anggaran yang tersedia di kas daerah hanya untuk ASN. Meski begitu, Pemerintah Kabupaten HST, setiap tahunnya mengaku membijaksanai hal ini dengan memberikan voucher kepada para honorer. Dia menambahkan, voucher biasanya diberikan oleh pihak ketiga atau masyarakat yang ingin membantu.

Di Balangan, angin segar tampaknya juga belum memihak kepada tenaga honor di lingkup Pemerintahan. Bupati H Ansharuddin memastikan tidak ada Tunjangan Hari Raya bagi para honorer.

“(Terkait THR bagi honorer,Red) ini lagi menjadi bahan pemikiran kami, karena APBD tidak ada menganggarkan untuk itu, mungkin kebijakan kepala dinas masing-masing untuk itu,” ujar Ansharuddin via WhatsApp saat dikonfirmasi Radar Banjarmasin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan, Tuhalus saat ditanya tentang THR bagi tenaga honor yang bekerja di SKPD nya mengatakan, pihaknya tidak berani kalau memberi tunjangan sebesar satu bulan gaji. Karena belum ada aturan yang memperbolehkannya.

“Tapi sebagai ucapan terima kasih, mungkin kita akan memberi bingkisan yang berisi beberapa makanan dan minuman ringan,” ungkapnya.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara tampaknya tidak banyak berbeda.

Salah satu bendahara dinas yang dimintai komentarnya mengaku THR untuk honorer tidak ada atau tak dianggarkan bahkan semua Dinas tidak mengatur pemberian THR ke honorernya. Di Tapin, Sekda Masyraniansyah mengungkapkan untuk tunjungan hari raya (THR) untuk tenaga honorer di Pemerintah Kabupaten Tapin masih belum jelas, apakah dapat atau tidak.

"Yang jelas Rabu (15/5) bersama keuangan akan kita rapatkan," ungkap Sekda di ruangannya, Selasa (14/5), yang memberitahukan untuk THR sudah masuk Peraturan Daerah (Perda) APBD.

Sementara itu, pegawai honorer di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru juga dipastikan tidak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) seperti ASN pada umumnya.

Hal ini dijelaskan Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Said Abdullah kemarin."Kita beracuan pada PP (Peraturan Pemerintah), di sana tidak ada THR untuk yang honorer, hanya kepada ASN. Jadi untuk sekarang tidak ada dan sebelumnya juga tidak ada," katanya.

Untuk apresiasi di hari lebaran. Honorer sebut Sekda bisa saja datang dari kebijakan tiap-tiap SKPD. "Kalau memang ada dananya dan tidak menyalahi aturan. Tapi yang jelas bukan THR seperti ASN," tukasnya.

Lantas, kapan THR untuk ASN bakal cair? Di HST, Sekda H A Tamzil membeberkan bahwa waktunya antara tanggal 20 hingga 24 Mei 2019 mendatang. Atau, pekan keempat di Bulan Ramadan.

pemilihan waktu sepertinya sama. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) HSU drh H Suyadi mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu petunjuk teknis pusat realisasi pencairan seminggu sebelum hari raya.

Kabar yang didapatkan Radar Banjarmasin, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR bagi PNS dan pensiunan bakal dilakukan revisi. Hal itu, merupakan buntut dari surat nomor 188.31/3746/SJ yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kementerian Keuangan.

Dalam surat tersebut, Tjahjo menilai prosedur pencairan bagi PNS daerah berpotensi molor. Sebab dalam Pasal 10 ayat 2 kedua PP itu diatur bahwa pemberian gaji, pensiun, tunjangan ketiga belas dan tunjangan hari raya (THR) yang bersumber dari APBD harus diatur dengan Peraturan Daerah (Perda).

Sebagaimana prosedur, pembuatan perda sendiri tidak bisa dilakukan dengan cepat, mengingat harus dibahas bersama DPRD masing-masing daerah. Sehingga berpotensi terjadi keterlambatan.

Saat dikonfirmasi, Mendagri Tjahjo Kumolo menilai rekomendasi tersebut sebagai hal yang wajar di internal pemerintahan. "Itu kan intern aja untuk antisipasi aja kan boleh aja mengantisiapasi. Jangan sampai disalahkan pemerintah," ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemairin (14/5).

Tjahjo menambahkan, payung hukum sebagai landasan penggunaan dana APBD untuk gaji ke 13 dan THR bisa diubah menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada). "Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati," imbuhnya. Secara teknis, pembuatan Perkada relatif lebih mudah mengingat tidak perlu pembahasan dengan DPRD.

Disinggung soal potensi keterlambatan karena ada revisi, Tjahjo membantahnya. Menurutnya, hal itu hanya persoalan teknis yang bisa segera dilakukan perubahan. Yang terpenting, saat ini semua daerah telah menyediakan alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke 13.

"Sudah dialokasikan kok di APBD, dari anggaran tunjangan pegawai. Tinggal dicairkan saja, tidak ada yang krusial," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemenpan Mudzakir mengatakan, pihaknya siap mengkaji kembali PP tersebut bersama Kementerian/Lembaga terkait. Soal apakah lembaganya sepakat dengan rekomendasi tersebut, dia belum berani menyampaikan.

"Harus dibahas dengan K/L terkait. Tidak bisa menentukan sendiri," ujarnya kepada Jawa Pos.

Namun, Mudzakir menegaskan pihaknya memiliki komitmen yang sama untuk bisa mencairkan THR dan Gaji ke 13 sesuai jadwal. "Kita harapkan THR tetap bisa cair sebelum lebaran," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PM) Nomor 58/PMK/05/2019 disebutkan bahwa pencairan THR harus dilakukan secepat-cepatnya 10 hari sebelum lebaran. Jika lebaran jatuh pada tanggal 5 Juni 2019, maka pencairan THR bisa dilakukan pada 27 Mei 2019. (war/dly/bar/rvn/mar/far/ay/ema)


BACA JUGA

Sabtu, 17 Agustus 2019 09:43

Tak Ada Solusi, Driver Online Kecewa Meski Sudah Bertemu Aplikator di Gedung Dewan

BANJARMASIN - Forum Driver Online (FDO) Kalsel yang berjuang mendapatkan…

Sabtu, 17 Agustus 2019 09:36

Pasar Amuntai Digeruduk BPOM, Cari Garam Tak SNI

AMUNTAI - Pedagang Pasar Induk Amuntai, Jumat (16 /8) pagi…

Sabtu, 17 Agustus 2019 09:31

Jelang HUT, Aston Hotel Banua Sharing Program

BANJARBARU - Satu hari sebelum momentum HUT Proklamasi RI ke-74.…

Kamis, 15 Agustus 2019 09:21

Menteri Pariwisata: Nomadic Tourism Cocok untuk Kalsel. Apakah itu?

Setelah berkeliling ke sejumlah objek wisata di Kalsel, Menteri Pariwisata…

Rabu, 14 Agustus 2019 11:35

Satpol PP Banjarmasin Dilaporkan ke Polisi oleh Motoris Kelotok Wisata

KOPERASI Maju Karya Bersama melaporkan Satpol PP Banjarmasin ke Satreskrim…

Sabtu, 10 Agustus 2019 11:32

Ponpes Al Anwar Setop Kegiatan, Ternyata Alasan Warga Bangun Wisata karena Hal Ini

BARABAI - Polemik pembangun objek wisata bernama Stajau Indah di…

Sabtu, 10 Agustus 2019 09:44

Rute Penerbangan BDJ-SBY Bertambah

BANJARBARU - Warga Banua yang kerap bepergian lewat jalur udara…

Rabu, 07 Agustus 2019 06:50

Semakin Jejal, PKL Siring Mesti Didata Ulang

BANJARMASIN - Siring Pierre Tendean tak senyaman dulu. Tiap liburan…

Rabu, 07 Agustus 2019 06:41

Baru juga Sehari Dibangun, Eh Dibongkar, Hermansyah pun Terkejut

BANJARMASIN - Baru sehari rampung, dermaga kayu yang dibangun Koperasi…

Selasa, 06 Agustus 2019 10:33

Pesantren Tolak Objek Wisata di Batu Benawa HST, Begini Alasannya...

BARABAI - Tak semua tempat wisata swadaya disambut dengan baik.…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*