BANJARMASIN – Tak hanya menyayangkan masih rendah serapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). DPRD Kota Banjarmasin bereaksi. Dalam waktu dekat, akan memanggil pihak eksekutif untuk mempertanyakan langsung.
“Dewan merasa perlu dirapatkan soal ini. Kami patut bertanya, kenapa sampai sekarang serapan anggaran sudah masuk triwulan II masih sangat rendah,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali kemarin.
Pihaknya sudah mengagendakan pemanggilan kepada SKDP yang bermitra dengan Komisi III. “Sudah kami sepakati. Tanggal 22 Mei mendatang pukul 10 pagi, kami panggil ke DPRD Banjarmasin,” terang politisi Partai Golkar itu.
SKPD yang akan dipanggil adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarmasin, Dinas Perumahan dan Permukiman Banjarmasin, dan Bagian LPSE Banjarmasin. “Kami panggil LPSE karena soal proses lelang pekerjaan yang saat ini juga sangat minim diselesaikan,” tambahnya.
Dari rapat SKPD bersama wali kota dan wakil wali kota lalu terungkap, dari total 137 paket pekerjaan lelang fisik tahun ini, baru 33 paket yang tayang di LPSE Banjarmasin. Tak hanya itu, terungkap pula serapan anggaran SKPD hingga triwulan II ini baru mencapai 9,91 persen.
“Kami panggil mereka, takutnya ketika dibiarkan akan berdampak pada lambannya pembangunan Kota Banjarmasin. Kami tak ingin ini terjadi,” cetusnya.
Matnor memberi contoh, pembangunan tahap III RSUD Sultan Suriansyah Banjarmasin yang saat ini tak kunjung ada pemenang lelang. Padahal pekerjaan ini adalah salah satu prioritas pemko tahun ini.
Belum lagi pekerjaannya adalah membangun 5 lantai. Itu membutuhkan waktu tak sebentar. “Sampai ini belum jelas, kapan mulai dikerjakan. Apa mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 5 bulan,” tanyanya.
Matnor sejak lama mempertanyakan kontrak kerja pembangunan rumah sakit ini yang disusun Pemko dengan tahun tunggal. Bukan dengan kontrak kerja multiyears. Menurutnya, jika kontrak kerja multiyears, pengawasan dan tanggung jawab terhadap kontraktor yang bekerja pun dapat dipertanyakan jika pekerjaan di luar dari harapan.
“Ini pernah terjadi dengan pembangunan tahap II lalu. Ketika saya monitoring ke sana (rumah sakit, Red), dan menemukan ada dinding yang retak,” ingatnya.
Pihak kontraktor menyalahkan kontraktor sebelumnya. ”Karena bukan mereka yang mengerjakan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang,” cecarnya.
Soal serapan anggaran ini, Wali Kota Banjarmasin Hermansyah sempat mencak-mencak di hadapan kepala dinas. Tak hanya itu, dia juga mempertanyakan masih minimnya pekerjaan yang dilelangkan di LPSE.
“Sudah saya wanti-wanti sejak awal. Kalau bisa sudah beres awal tahun. Dengan begini akan berdampak pada pekerjaan,” keluh Hermansyah.(mof/az/ema)
