BANJARMASIN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menuntut lembaga pemasyarakatan berubah. Bahwa lapas adalah lembaga pelayanan publik. Bukan sekadar wadah menahan orang-orang pesakitan.
KemenPAN-RB lalu menunjuk 13 provinsi. Termasuk diantaranya Kalimantan Selatan. Deklarasi digelar di aula Lapas Kelas II A Banjarmasin, kemarin (16/5) pagi.
Nama resminya adalah pencanangan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Lapas harus berubah. Pertama-tama layanan publiknya dulu. Melayani dengan senyuman. Berikutnya, harus bebas pungutan. Bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalsel, Ferdinand Siagian.
Slogan bebas KKN memang enak didengar. Tapi lazimnya, slogan tinggal slogan. Dia tak menampiknya. Karena itu dia mengingatkan para sipir tentang PP No 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.
"Pokoknya harus bersih. Kan sudah digaji besar oleh negara. Jangan lagi ada pungutan. Jika ketemu, tindak tegas. Cek PP No 53. Paling berat bisa diberhentikan secara tidak hormat," tegas Ferdinand.
Daya tampung lapas di Jalan Sutoyo S itu cuma 366 orang. Tapi penghuninya, baik narapidana maupun tahanan, sudah mencapai 2.688 orang. Atau kelebihan kapasitas sampai 634 persen.
Plt Kepala Lapas Kelas II A Banjarmasin, Kusbiyantoro mengatakan, pencanangan itu merupakan mandat. "Jadi bukan perkara suka tidak suka. Wajib hukumnya bagi kami untuk melaksanakan mandat ini," ujarnya.
Setumpuk pekerjaan sudah menunggu. Seperti rencana membangun jalur penyandang disabilitas, area merokok, fasilitas bermain anak dan ruang khusus ibu menyusui di dalam kompleks lapas.
Yang sudah digarap seperti menghapuskan pungutan parkir di halaman lapas. Alias menggratiskan parkir kendaraan. Lalu menunjuk duta layanan lapas. Tugas sipir-sipir muda ini berjaga di teras lapas. Membantu antrean pembesuk yang ingin mengunjungi lapas.
"Mengubah pola pikir kawan-kawan sipir. Bahwa mereka adalah pelayan. Kedepan, baru dibangun zona bebas korupsi. Apalagi di Kalsel, cuma Banjarmasin yang ditunjuk untuk pencanangan ini," pungkas Kusbiyantoro. (fud/ay/ema)
