BANJARMASIN – Minimnya lelang pekerjaan yang tayang di LPSE Banjarmasin juga membuat pengamat tata kota; Subhan Syarif bertanya-tanya. Apa yang selama ini mereka lakukan. “Rencana mutu kerja SKPD patut dipertanyakan,” kata, kemarin (17/5).
Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kalsel itu coba menerangkan. Secara umum dalam proses penangganan paket pekerjaan, semestinya ada beberapa hal penting yang dikerjakan di tahap awal. Mulai dari jenis, lingkup, tipe hingga rencana jadwal waktu penangganan pekerjaan. “Ini disusun oleh tim teknis,” terangnya.
Tugas tim teknis, selain menyusun besaran biaya, juga membuat minimal tiga kondisi penting pada kegiatan lelang pekerjaan. “Pertama hal yang menyangkut target pengelolaan mutu, target pengelolaan waktu dan target pengelolaan biaya,” jelas Subhan.
Nah, jika sejak awal SKPD menjalankan manajemen pengelolaan pekerjaan proyek berbasis kendali mutu, waktu dan biaya, maka sangat tidak mungkin terjadi keterlambatan seperti yang ada saat ini.
Yang ditakutkannya, jika hal ini tak berjalan. Dampaknya tentu saja soal pelaksanaan pekerjaan. Contohnya soal waktu, sangat berhubungan dengan mutu pekerjaan.
“Bila nanti jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan tidak saling berkolaborasi antara ke tiga aspek tersebut, bisa saja hasil pekerjaan tidak mencapai target yang diinginkan,” tandasnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, dari total 137 paket pekerjaan lelang fisik tahun ini. Ternyata, baru 33 paket yang tayang di LPSE Banjarmasin. Tak hanya itu, terungkap pula serapan anggaran SKPD hingga triwulan II ini baru mencapai 9,91 persen.
Komisi III DPRD Banjarmasin pun bereaksi. Mereka sudah menyusun jadwal pemanggilan kepada SKDP yang lamban menyelesaikan proses dokumen lelang. “Kami patut bertanya, kenapa sampai serapan anggaran sudah masuk triwulan II masih sangat rendah. Sudah kami sepakati. Tanggal 22 Mei mendatang pukul 10 pagi kami panggil ke DPRD Banjarmasin,” tegas Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Matnor Ali. (mof/at/ema)
